Dua Cara KPK Lanjutkan Kasus BG

Post Date :

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_analysis.php

Line Number: 5

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_analysis.php

Line Number: 5

Senin, 02 Maret 2015   | 17:39:00

"Bila kasus Komjen BG diserahkan ke Polisi atau jaksa, hal tersebut bertentangan dengan perjuangan KPK dan mengecewakan publik."

 

Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil keputusan untuk menyelesaikan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi-Kepolisian RI. Sebuah keputusan jalan tengah, yakni tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri, dan mengajukan Komjen Badrodin Haiti sebagai penggantinya.Terhadap KPK, Jokowi akhirnya memberhentikan sementara dua orang pimpinan yang sedang berstatus tersangka, yaitu BW dan AS, serta menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK, yang terdiri atas Taufiequrachman Ruki, Johan Budi, dan Indriyanto Seno Adji.Hubungan KPK dengan Polri pun memasuki babak baru. Di pundak merekalah beban penuntasan berbagai pekerjaan rumah antara KPK dan Polri harus diselesaikan. Bagi calon Kepala Polri, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri merupakan tantangan besar. Sebab, kredibilitas kepolisian berada di titik nadir karena dugaan korupsi petingginya Sedangkan bagi pimpinan KPK, menjaga kesolidan dan melanjutkan penuntasan kasus-kasus besar adalah tantangannya. Termasuk menyiapkan langkah hukum terhadap putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka Komjen BG. Banyak harapan bahwa hadirnya mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dapat mencairkan hubungan antara KPK-Polri. Ruki adalah mantan petinggi kepolisian dan, selama menjabat sebagai Ketua KPK (2003-2007), hubungan KPK-Polri relatif baik. Pola komunikasi pimpinan KPK yang baru dengan mendatangi kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung dapat menjadi tanda meredanya konflik.

Koordinasi itu tentu saja bukan bertujuan untuk mencari jalan kompromi agar kasus korupsi ditutupi. Koordinasi tetap harus dilakukan dalam koridor hukum, tidak boleh bertentangan dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. Koordinasi antara polisi dan KPK harus dimaknai dalam konteks saling menghormati kewenangan masing-masing dan tidak boleh saling menghalangi. Dalam hal pemberantasan korupsi, KPK adalah koordinatornya. Sejarah lahirnya KPK bermula saat aparat penegak hukum yang sudah ada, polisi dan jaksa, dinilai tidak efektif dan tak optimal dalam memberantas korupsi. Bahkan kedua institusi penegak hukum itu diduga juga telah terjangkiti virus korupsi. Atas dasar itulah salah satu fokus utama tugas KPK adalah memberantas korupsi di institusi penegak hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK. Ketentuan ini jelas memberikan kewenangan istimewa kepada KPK untuk

menangani praktek korupsi penegak hukum. KPK adalah satu-satunya institusi yang diperintah oleh undang-undang untuk tugas itu. Di sinilah letak kekhususan KPK, sehingga wajar jika KPK mengusut kasus korupsi yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Berbagai kasus telah berhasil ditangani KPK. Contoh kasus yang menarik di antaranya kasus mantan jaksa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Urip Tri Gunawan; mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Djoko Susilo; dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Inilah yang harus dipahami oleh semua pihak bahwa KPK memang dibentuk secara khusus untuk menangani korupsi yang dilakukan oleh aktor yang mempunyai kekuasaan, yaitu penegak hukum dan penyelenggara negara. Akankah Ruki memegang teguh komitmen tersebut? Besar harapan memang demikian, meski ada juga yang meragukan. Khususnya komitmen Ruki untuk menyelesaikan kasus Komjen BG. Ada kekhawatiran dia akan berkompromi dengan kepolisian untuk menyerah atas putusan praperadilan dan melimpahkan kasus Komjen BG ke kepolisian atau kejaksaan.

Sinyalemen ini terlihat ketika Ruki melontarkan ide itu di beberapa media. Tentu saja hal ini bertentangan dengan apa yang diperjuangkan KPK selama ini dan jelas akan mengecewakan publik. Lebih jauh, publik dapat berprasangka buruk kepada pelaksana tugas pimpinan KPK bahwa mereka “disusupkan”, bukan untuk memperkuat KPK, melainkan untuk melemahkan.Tantangan bagi Ruki dan pimpinan KPK lainnya adalah menunjukkan keseriusan untuk melanjutkan pengusutan kasus Komjen BG. Komitmen itu dapat ditunjukkan dengan dua cara. Pertama, serius mempersiapkan langkah hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung untuk menguji putusan praperadilan. Kedua, memperkaya alat bukti dan mengembangkan kasus Komjen BG untuk dapat ditetapkan kembali sebagai tersangka.Selain kasus Komjen BG, KPK dihadapkan pada berbagai kasus besar lainnya.

Misalnya kasus mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, serta kasus Century. Semuanya adalah kasus yang menarik perhatian masyarakat serta melibatkan elite-elite politik dan pemerintahan.Sisa waktu yang singkat bagi pimpinan KPK saat ini harus dimanfaatkan seefektif mungkin untuk menuntaskan pekerjaan rumah tersebut. Setidaknya, ada kemajuan dalam pengusutan tiap kasus, sehingga KPK tidak dinilai hanya cepat menetapkan status tersangka tetapi setelah itu ditelantarkan berbulan-bulan.

*) Oce Madril