Jokowi Diambang Runtuh

Post Date : Rabu, 04 Maret 2015   | 16:37:12

Empat bulan pertama menjalani masa kepemimpinannya, Jokowi lebih mengesankan sebagai presiden yang gamang menghadapi kegaduhan politik. Alih-alih tampil sebagai pemimpin bangsa yang berkomitmen pada kepentingan rakyat, ia justeru membuat rakyat kecewa dengan berbagai keputusannya, termasuk kasus Polri versus KPK.

Ketidakmampuan Jokowi dalam menghentikan kriminalisasi pimpinan KPK bahkan meninggalkan api dalam sekam yang siap membara sewaktu-waktu. Ini semua memberi isyarat betapa rapuhnya kekuasaan Jokowi. Mampukah Jokowi bertahan hingga akhir masa jabatannya?

Masih kuat membekas di benak rakyat saat Jokowi mencanangkan Revolusi Mental dalam kampanye selama Pilpres 2014. Slogan Trisakti yang pernah digagas oleh Bung Karno pun tak henti dilontarkannya. Cita-cita besar yang awalnya digagas untuk melawan dominasi kolonialisme itu pun dijabarkan dalam sembilan program prioritas berjuluk Nawacita.

Sumber : IndonesianReview.com

Kesembilan program ini diutamakan untuk menunjukkan jalan menuju Indonesia yang berdaulat dalam politik, ekonomi yang mandiri, dan berkepribadian dalam bidang budaya. Akan tetapi, hingga empat bulan Jokowi menjalankan kekuasaan, tak satu pun kebijakannya memperlihatkan keberpihakan pada perwujudan cita-cita besar Trisakti ataupun Nawacita itu.

Tak ada yang berharap pasca pelantikan Jokowi sebagai presiden terpilih, situasi politik akan terus memanas seperti saat ini. Situasi penuh kegaduhan politik itu awalnya dipicu oleh polarisasi dua kekuatan politik di parlemen yang terwadahi dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Kegaduhan politik berlanjut dengan tarik-menarik kepentingan dalam kekuasaan Jokowi saat penentuan nama-nama yang mengisi kabinet pemerintahan. Berbagai macam usulan nama, baik dari kelompok relawan maupun partai politik pengusung Jokowi, terlihat mendominasi struktur kabinet.

Hasilnya rakyat pun kecewa ketika wajah-wajah yang muncul dalam susunan Kabinet Kerja ternyata jauh dari harapan. Ironisnya, belum sempat kekecewaan rakyat terobati, Jokowi harus dihadapkan pada berbagai pelunasan utang politiknya. Dalam kegamangan, ia menunjuk politisi Partai Nasdem HM Prayitno sebagai Jaksa Agung.  

Langkah itu masih pula dilanjutkan dengan penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, sebuah keputusan yang mendapat dukungan penuh dari PDI Perjuangan. Penunjukan Budi Gunawan inilah yang memicu prahara politik KPK versus Polri dan masih tak tuntas hingga hari ini.

Prahara Politik Tiada Henti

Kendatipun prahara ini reda sesaat ketika Jokowi mengumumkan penggantian calon Kapolri Budi Gunawan dengan Komjen Pol Badroedin Haiti sekaligus melantik tiga orang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, kegaduhan politik tak benar-benar berhenti.

Penunjukan Pelaksana Tugas Pimpinan KPK yang sarat muatan politik itu bahkan menanam api dalam sekam. Sebut saja salah satu Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki, yang masih punya hubungan kekerabatan dengan politi PDI Perjuangan yang juga mantan Pangdam I Bukit Barisan, Tritamtomo. Ruki juga dikenal sebagai orang dekat Cikeas.

Hubungan ini, tak pelak, memunculkan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ruki bukan tak mungkin sengaja dipasang untuk mengamankan agenda pemeriksaan kasus BLBI dan Bank Century yang begitu gencar digarap oleh kedua pimpinan KPK nonaktif, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto.

Isu lainnya yang juga santer bergema, merujuk pada alasan Jokowi di balik penunjukan Badroedin Haiti menggantikan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Budi Gunawan disebut-sebut sebelumnya diminta mundur dengan iming-iming jabatan politik di sebuah partai atau jabatan Kepala BIN atau Wakil Kapolri (de facto Kapolri). Sayangnya Budi Gunawan tetap bergeming.

Penolakan Budi Gunawan itu sangat beralasan. Bukankah secara konstitusi, dengan adanya persetujuan DPR RI, maka tidak ada lagi alasan bagi Jokowi melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri? Apalagi putusan praperadilan telah mencabut status tersangka yang ditetapkan oleh KPK atas diri Budi Gunawan.

Sulit mempercayai bahwa dengan menggantikan posisi Budi Gunawan, Badroedin Haiti tak punya agenda titipan untuk mengamankan kriminalisasi terhadap penyidik dan pimpinan KPK.

Prahara politik yang merpa Jokowi tidak akan berhenti begitu saja. Masih ada kegaduhan yang mungkin muncul dalam penunjukan Kepala BIN oleh Jokowi kelak. Jokowi diisukan telah mengusulkan Komjen (Pol) Joko Mukti Haryo (Kabaintelkam Polri) yang memasuki masa pensiun. Namun nama ini ternyata belum mendapat restu dari partai pengusung.

Nama-nama calon Kepala BIN yang telah beredar seperti Sjafrie Sjamsoedin, As’ad, dan Fachrurazi, memang mendapat penolakan publik atas dasar track record mereka. Namun jika Jokowi menunjuk Kepala BIN dari unsur polisi, maka akan memicu friksi yang kental di dalam lingkaran Pejaten.

Apalagi saat ini sudah beredar informasi bahwa BIN yang masih dipimpin oleh Marciano Norman sudah tak lagi mementingkan kinerja yang kondusif. Bila nama Joko Mukti Haryo dipaksakan tampil sebagai Kepala BIN, maka bukan tak mungkin ia sulit mendapatkan loyalitas aparat TNI yang telah bertugas di BIN.

Ketidakoptimalan kinerja BIN akan berdampak kepada goncangan keamanan. Imbasnya, tentu saja BIN dapat menjadi salah satu media menuju tergulingnya kepemimpinan Jokowi.

Potret Buram Law Enforcement

Lantas bagaimana jika Budi Gunawan tak terima atas perlakuan Jokowi terhadap dirinya? Mungkinkah Budi Gunawan akan mengajukan gugatan ke PTUN? 

Pakar Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Junaedi mengatakan, tidak tepat jika Budi Gunawan menggugat Presiden Jokowi ke PTUN dengan alasan batal melantiknya sebagai Kapolri. Kalau dipaksakan, gugatan itu bisa jadi prematur, karena tidak jelas objek yang digugat.

Faktanya sampai kini memang belum ada Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri. “Jadi apa yang mau digugat? Penetapan dari DPR? Penetapan dari DPR itu adalah penetapan yang belum final. Finalnya ada di Keppres. Sekarang Keppres-nya tidak ada, jadi kalau dia ajukan gugatan ke PTUN, objeknya apa?” kata Junaedi dalam konfrensi pers YLBHI, 15/2/2015.

Di sisi lain, bagaimana jika KPK mengajukan kasasi kasus putusan praperadilan Budi Gunawan ke Mahkamah Agung? MA tentu harus menerima pengajuan kasasi yang dilakukan KPK itu. Sebab putusan praperadilan yang membatalkan status tersangka Budi Gunawan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum pada masa mendatang. MA harus mau menerima permohonan kasasi ini agar terdapat kepastian hukum ke depan.

MA harus berani keluar dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MA, yang tidak memasukkan praperadilan sebagai obyek kasasi. Penyimpangan terhadap pasal tersebut tidak akan menuai permasalahan, sebaliknya justru akan bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan. Karena tujuan dari adanya pasal tersebut sebenarnya untuk mengurangi jumlah perkara di MA dan menjaga kesatuan penerapan hukum.

MA juga perlu melakukan terobosan hukum untuk mengoreksi putusan praperadilan Budi Gunawan dengan cara menerima kasasi KPK. Ada tiga alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama, putusan praperadilan ini memiliki implikasi hukum yang serius bagi perkembangan hukum dan pemberantasan korupsi ke depan. 

Kedua, MA bertugas untuk menjaga kesatuan penerapan hukum. Ketiga, kasasi adalah forum judex jurist di mana penerapan hukumnya yang dipermasalahkan.

Kasasi menjadi pilihan yang diambil, karena MA perlu menjawab pertanyaan seperti apakah penetapan tersangka bisa menjadi obyek praperadilan atau tidak. Selain itu, penafsiran hakim mengenai aparat penegak hukum yang tidak masuk dalam kewenangan KPK juga perlu diluruskan oleh MA.

Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertimbangan yang digunakan hakim Sarpin Rizaldi dalam mengabulkan gugatan Budi Gunawan. Sekarang kalau tidak dijawab di kasasi, maka akan membuat ketidakseimbangan, ketidakpastian hukum. Beban perkara di MA akan meningkat.

MA harus berani mengorbankan satu perkara untuk kepentingan yang lebih besar. Karena pasca praperadilan, banyak pakar hukum menilai bahwa keputusan praperadilan ini menjadi celah hukum baru bagi para koruptor yang merasa tidak terima dijadikan tersangka oleh KPK dengan cukup mengajukan praperadilan. Salah satunya Surya Darma Ali yang juga ajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan.

Polemik hukum yang diulas di atas inilah yang dapat saja menjadi sebuah preseden buruk kepemimpinan Jokowi. Dengan ketidaktegasnya serta sikap Jokowi yang terkesan sangat mendukung pelemahan KPK bahkan bukan tidak mungkin menuju pembubaran KPK, maka Jokowi berpotensi akan terus di-bully secara massif oleh para pendukungnya hingga hilangnya dukungan people power.

Bagaimana sikap KIH? Koalisi partai pengusung Jokowi ini tentu tidak akan gegabah. Bahkan demi menjaga citra politik, bukan tidak mungkin KIH akan menjadi lokomotif dalam penggulingan Jokowi. KMP dan KIH ujung-ujungnya akan berkolaborasi melakukan penggulingan terhadap Jokowi. Hal itu sangat mungkin terjadi bila Jokowi tak mampu menangani prahara politik yang tak kunjung usai ini. ***

- See more at: http://indonesianreview.com/reda/jokowi-di-ambang-runtuh#sthash.wRPqlLxv.dpuf