Trend Besar Membegal Uang Rakyat

Post Date :

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_analysis.php

Line Number: 5

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_analysis.php

Line Number: 5

Rabu, 04 Maret 2015   | 16:42:09

Ketika pemberantasan korupsi melempem

Membegal anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah memang bukan barang baru, tapi tampaknya bakal  makin ngetrend.  Ini karena para pembegal tak takut lagi pada KPK, dan punya beking baru bernama praperadilan.

Proyek mobil nasional antara Proton (Malaysia) dengan PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL), kini sudah berjalan. Selain memberikan suntikan dana secara langsung, pemerintah juga sudah memerintahkan bank-bank BUMN untuk membiayai proyek tersebut. Lalu, ketika produksi pertama meluncur, upacara akan dilakukan oleh Presiden Jokowi, yang juga Bapak Otomotif Indonesia.

Tapi itu semua hanya terjadi kalau pers tak bikin heboh dengan menemukan bahwa ACL sesungguhnya perusahaan abal-abal. Sekarang, omongan tentang proyek mobil nasional ini pun sudah tak terdengar. Maka hanya sedikit uang negara yang terpakai untuk proyek tersebut,  yaitu berupa biaya perjalanan presiden Jokowi beserta rombongan ke Malaysia.  

Penandatangan MOU antara ACL dengan Proton disaksikan oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak; Komisaris Utama Proton yang juga bekas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad; dan  presiden Jokowi. Sedangkan penandatangan MOU adalah mantan anggota Tim Sukses Jokowi, Mayjend Purn Hendropriyono dan CEO Proton Datuk Abdul Harith Abdullah.

Bila dibandingkan dengan proyek dana siluman yang sedang dibongkar oleh Ahok, jumlah uang negara yang terpakai oleh proyek Mobnas Proton jelas jauh lebih sedikit. Yakni sekitar 12,1 triliun. Tapi di tengah ketidakpastian hukum seperti sekarang, berharap banyak dari aksi seperti dilakukan Ahok tampaknya sudah menjadi masa lalu.

Maklum, sidang pra peradilan KPK versus Komjen Budi Gunawan, telah membuktikan bahwa semua pasal dalam sistem hukum Indonesia bisa diplintir sesukanya oleh para penegak hukum.  Bukti-bukti meyakinkan yang dikumpulkan oleh para penyidik dengan susah payah, sebagaimana kritik oleh hampir semua pakar hukum, pun bisa tak berarti apa-apa. Selain itu, Praperadilan tersebut juga membuktikan diri bisa menjadi senjata ampuh melawan para pemberantas korupsi.

Kemauan politik untuk memberantas korupsi sekarang ini memang tampak benar-benar lunglai. Presiden bahkan bisa demikian mudah didikte oleh anak buahnya. Dalam kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto misalnya, presiden memilih mengeluarkan surat pemberhentian ketimbang mempersoalkan penetapan status tersangka atas kedua ketua KPK tersebut. Maka wajar saja bila seorang diplomat senior sekaliber Makarim Wibisono mengingatkan, bila ingin Indonesia dihormati bangsa lain, Jokowi sebaiknya bersikap sebagaimana layaknya presiden, bukan pelayan para elite yang telah mengangkatnya menjadi kepala negara.

Maka jangan heran bila kisah heroik KPK, yang dalam 10 tahun terakhir sukses melakukan penangkapan koruptor secara besar-besaran terhadap koruptor atau terbesar dalam sejarah Indonesia, kini mulai menjadi masa lalu. Apalagi Plt ketua KPK pilihan Jokowi, Taufiequrachman Ruki, sudah menyatakan keinginannya untuk mendamaikan suasana. Padahal, selama ini, perburuan terhadap para koruptor, apalagi yang jadi target adalah pejabat tinggi, selalu diiringi oleh berbagai kegaduhan.

Dalam situasi seperti ini, para pemilik perusahaan abal-abal bakal kian merajalela. Peran mereka sebagai pengendali negara juga bakal makin kuat. Sekarang saja banyak di antara mereka yang sukses mendirikan dinasti politik berkat kekayaan berlimpah meski baru beberapa bulan atau tahun menjadi kontraktor .

Salah satu bukti paling kongkrit adalah kasus dinasti Atut Ratu  Chosiyah di Banten. Pada 23 Februari 2015, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 7 tahun bagi mantan gubernur Banten  itu. Di persidangan terungkap bagaimana keluarga Ratu Atut mengusai gurita politik dan bisnis di seluruh Banten sehingga hidup bergelimang kemewahan, termasuk berupa koleksi supercar seperti Ferrari dan Lamborghini.

Sementara itu, bukan rahasia pula bagaimana para calo proyek, yang biasanya punya berbagai macam perusahaan abal-abal, bisa merasuk sampai lapisan atas di pusat pengambilan keputusan nasional. Salah satu bukti kongkrit dari ulah mereka, selain Mobnas Proton, adalah proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) atlet di Hambalang, Jawa Barat. Proyek bernilai Rp 1,302 triliun ini kini terlantar.

Pemerintah sekarang, yang didominasi oleh pengusaha, tentu menyadari kenyatan tersebut. Masalahnya adalah sejauh mana mereka memiliki kemauan politik untuk memberantasnya. Atau mungkin para petinggi pemerintahan tersebut justeru ingin memanfaatkan jabatan dan situasi yang tengah terjadi untuk menggelembungkan bisnis masing-masing.

Semua itu, hanya Tuhan yang tahu.

sumber : Indonesiareview.com

 

Ketika pemberantasan korupsi melempem

IndonesianReview.com -- Membegal anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah memang bukan barang baru, tapi tampaknya bakal  makin ngetrend.  Ini karena para pembegal tak takut lagi pada KPK, dan punya beking baru bernama praperadilan.

Proyek mobil nasional antara Proton (Malaysia) dengan PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL), kini sudah berjalan. Selain memberikan suntikan dana secara langsung, pemerintah juga sudah memerintahkan bank-bank BUMN untuk membiayai proyek tersebut. Lalu, ketika produksi pertama meluncur, upacara akan dilakukan oleh Presiden Jokowi, yang juga Bapak Otomotif Indonesia.

Tapi itu semua hanya terjadi kalau pers tak bikin heboh dengan menemukan bahwa ACL sesungguhnya perusahaan abal-abal. Sekarang, omongan tentang proyek mobil nasional ini pun sudah tak terdengar. Maka hanya sedikit uang negara yang terpakai untuk proyek tersebut,  yaitu berupa biaya perjalanan presiden Jokowi beserta rombongan ke Malaysia.  

Penandatangan MOU antara ACL dengan Proton disaksikan oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak; Komisaris Utama Proton yang juga bekas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad; dan  presiden Jokowi. Sedangkan penandatangan MOU adalah mantan anggota Tim Sukses Jokowi, Mayjend Purn Hendropriyono dan CEO Proton Datuk Abdul Harith Abdullah.

Bila dibandingkan dengan proyek dana siluman yang sedang dibongkar oleh Ahok, jumlah uang negara yang terpakai oleh proyek Mobnas Proton jelas jauh lebih sedikit. Yakni sekitar 12,1 triliun. Tapi di tengah ketidakpastian hukum seperti sekarang, berharap banyak dari aksi seperti dilakukan Ahok tampaknya sudah menjadi masa lalu.

Maklum, sidang pra peradilan KPK versus Komjen Budi Gunawan, telah membuktikan bahwa semua pasal dalam sistem hukum Indonesia bisa diplintir sesukanya oleh para penegak hukum.  Bukti-bukti meyakinkan yang dikumpulkan oleh para penyidik dengan susah payah, sebagaimana kritik oleh hampir semua pakar hukum, pun bisa tak berarti apa-apa. Selain itu, Praperadilan tersebut juga membuktikan diri bisa menjadi senjata ampuh melawan para pemberantas korupsi.

Kemauan politik untuk memberantas korupsi sekarang ini memang tampak benar-benar lunglai. Presiden bahkan bisa demikian mudah didikte oleh anak buahnya. Dalam kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto misalnya, presiden memilih mengeluarkan surat pemberhentian ketimbang mempersoalkan penetapan status tersangka atas kedua ketua KPK tersebut. Maka wajar saja bila seorang diplomat senior sekaliber Makarim Wibisono mengingatkan, bila ingin Indonesia dihormati bangsa lain, Jokowi sebaiknya bersikap sebagaimana layaknya presiden, bukan pelayan para elite yang telah mengangkatnya menjadi kepala negara.

Maka jangan heran bila kisah heroik KPK, yang dalam 10 tahun terakhir sukses melakukan penangkapan koruptor secara besar-besaran terhadap koruptor atau terbesar dalam sejarah Indonesia, kini mulai menjadi masa lalu. Apalagi Plt ketua KPK pilihan Jokowi, Taufiequrachman Ruki, sudah menyatakan keinginannya untuk mendamaikan suasana. Padahal, selama ini, perburuan terhadap para koruptor, apalagi yang jadi target adalah pejabat tinggi, selalu diiringi oleh berbagai kegaduhan.

Dalam situasi seperti ini, para pemilik perusahaan abal-abal bakal kian merajalela. Peran mereka sebagai pengendali negara juga bakal makin kuat. Sekarang saja banyak di antara mereka yang sukses mendirikan dinasti politik berkat kekayaan berlimpah meski baru beberapa bulan atau tahun menjadi kontraktor .

Salah satu bukti paling kongkrit adalah kasus dinasti Atut Ratu  Chosiyah di Banten. Pada 23 Februari 2015, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 7 tahun bagi mantan gubernur Banten  itu. Di persidangan terungkap bagaimana keluarga Ratu Atut mengusai gurita politik dan bisnis di seluruh Banten sehingga hidup bergelimang kemewahan, termasuk berupa koleksi supercar seperti Ferrari dan Lamborghini.

Sementara itu, bukan rahasia pula bagaimana para calo proyek, yang biasanya punya berbagai macam perusahaan abal-abal, bisa merasuk sampai lapisan atas di pusat pengambilan keputusan nasional. Salah satu bukti kongkrit dari ulah mereka, selain Mobnas Proton, adalah proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) atlet di Hambalang, Jawa Barat. Proyek bernilai Rp 1,302 triliun ini kini terlantar.

Pemerintah sekarang, yang didominasi oleh pengusaha, tentu menyadari kenyatan tersebut. Masalahnya adalah sejauh mana mereka memiliki kemauan politik untuk memberantasnya. Atau mungkin para petinggi pemerintahan tersebut justeru ingin memanfaatkan jabatan dan situasi yang tengah terjadi untuk menggelembungkan bisnis masing-masing.

Semua itu, hanya Tuhan yang tahu.

- See more at: http://indonesianreview.com/gigin-praginanto/trend-besar-membegal-uang-rakyat#sthash.LPfBV3fC.dpuf