KTT ASEAN-AS Perlu Stabilitas Lawan Terorisme

Media : KOMPAS | Wartawan : |

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

Kamis, 18 Februari 2016  | 13:05 WIB

RANCHO MIRAGE, KOMPAS - Presiden Joko Wldodo mengatakan, hampir semua negara di dunia menghadapi masalah yang sama, yakni adanya warga negara yang ikut bergabung dan bertempur bersama teroris di luar negeri (foreign terorist fighters/FTF). Oleh karena itu, untuk dapat melawan aksi-aksi terorisme dan menekan jumlah warga negara yang ikut bergabung dalam FTF, perlu kestabilan politik dan pemerintahan yang demokratis serta bebasnya negara dari kependudukan asing.

"Warga negara Indonesia, misalnya, ada 320 orang saat ini yang berada di Suriah. Namun, jumlah tersebut relatif kecil di-bandingkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta orang,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin sesi pembahasan mengenai terorisme dalam acara Retreat II hari terakhir Kou-ferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Amerika Serikat, Selasa (16/2) malam atau Rabu pagi waktu Indonesia, di Sunnyiands Historic Home, Rancho Mirage, California, Amerika Serikat, sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas, Sonya Hellen Sinombor.

Pertemuan itu dihadiri Presiden AS Barack Obama dan kepala negara serta pemerintahan negara-negara di-Asia Tenggara yang berhimpun dalam ASEAN. Mereka berbagi pengalaman dan menyampaikan pesan-pesan serta komitmen bersama dalam tema ’’Protecting Peace, Prosperity and Security in the Asia Pacific”.

Menurut Presiden Jokowi, dari analisis media, sejauh ini faktor utama yang menyebabkan relatif kecilnya penduduk Indonesia bergabung dalam FTF adalah Indonesia tidak memiliki pe-merintah yang represif, tidak dalam pendudukan asing, serta memiliki kondisi politik yang relatif stabil.

"Dari analisis itu, dapat ditarik peiajaran bahwa untuk meme-rangi terorisme dan mengurangi FTF diperlukan kestabilan politik, pemerintah yang demo-kratis, serta tidak dalam pen-dudukan asing,” kata Presiden.

Manfaatkan media sosial

Lebih jauh, Presiden mengajak para pimpinan negara ASEAN untuk bersama-sama mengha-dapi ekstremis dan teroris dengan memaniaatkan media sosial. Sosialisasi lewat media sosial bisa dilakukan dengan memperbanyak narasi mengenai moderasi, toleransi, dan pcrda-maian.

"Kita harus bekeija sama dengan media sosial menyebarkan perdamaian dan toleransi sebagai counter narasi,” ujamya. Namun, tak cukup dengan counter narasi, "npaysr menghadapi ekstremisme harus juga dengan mengatasi akar masalali dan menciptakan suasana kondusif terhadap terorisme, selain juga dukungan re-
gulasi, seperti penguatan payimg hukum menghadapi terorisme. Selain itu, juga melalui pende-katan agama dan kebudayaari yang melihatkan elemen masyarakat dan kelembagaan.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, upaya Presiden memimpin- sesi pembahasan mengenai terorisme akan memberikan sumbangan bagi perdamaian dunia dan jawaban Indonesia menghadapi tantang-an dunia

Di Jakarta, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pe-nanganan radikalisme tak cukup dengan bersikap moderat dan to-leran, tetapi juga hams berke-majuan. Artinya, bempaya menciptakan budaya pluralis melalui pembangunan sistem pendidikan yang meneerdaskan dan meng-arah pada proses pematangan sosial yang efektif dan dirasakan jangka panjang.

"Proses pematangan sosial ini belum terpenuliiTTVreteltirperi-didikan, nilai-nilai moderasi dan proses ini diwujudkan sehingga menghasilkan pribadi yang maju, dewasa, dan tercerahkan. Inilah
upaya menangkal radikalisme dan terorisme,” ujar Haedar.

Dalami usulan pemerintah

Sementara itu. terkait revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diusulkan pemerintah, DPR lebih dulu mendalami poin-poin usulan revisi UU dengan mem-pelajari draf yang ada Hal itu dilakukan scbclum DPR meng-ambil sikap.

Menurut Ketua DPR Ade Ko-marudin, draf RUU Terorisme yang ditandatangani Presiden Jokowi sudah diterima DPR Pe-kan depan, draf itu akan dibahas bersama fraksi-fraksi lain dalam fomm rapat Badan Musyawarah (Bamus). Selanjutnya, dari rapat Bamus, draf akan dibawa ke rapat paripurna untuk kemudian di-sikapi secara resmi oleh firak-si-firaksi.

Kemarin, untuk mendalami materi revisi UU Terorisme, Ba-dariXegtslasi DPR melakukan ri'-pat dengar pendapat dengan pa-kar dari Pusat Penanggulangan Terorisme Internasional dari Den Haag, Belanda. (IAN/AGE)