Muladi: Hukum di Indonesia Menyedihkan

Media : INVESTOR DAILY | Wartawan : Imam Suhartadi |

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

Senin, 30 Mei 2016  | 14:00 WIB

JAKARTA - Mantan Menkumham, Mensesneg dan Gubernur Lemhanas Muladi menilai, kondisi hukum di Indonesia sangat menyedihkan. Hal itu disebabkan dari peraturan hukum yang sudah ketinggalan zaman, infrastruktur belum memadai serta kualitas SDM yang belum sesuai harapan.

“Penegakan hukum sekarang ini sangat menyedihkan. Satu karena UU sudah ketinggalan zaman, kedua infrastrukturn-ya membutuhkan perbaikan, ketiga SDM nya,” kata Muladi dalam acara peluncuran buku terbaru karyanya yang dilulis bersama putrinya, Diah Su-listyani, berjudul “Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal” di Kan-tor Lemhanas, Jakarta, Sabtu (28/5).

Hadir dalam acara peluncuran buku tersebut antara lain Guber-nur Lemhanas Agus Widjojo, Menkumham Yasonna Laoly, Ketua STIK Rycko Amelza, politisi Golkar Theo Sambua-ga. mantan Dirjen AHU dan Kepala BPSDM Kemkumham Harkristuti Harkrisnowo, pakar hukum Romli Atmasasmita, dan Guru Besar Fakultas Hukum DI Hikmahanto Juwana, dan Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono.

Mcnurutnya, kasus terakhir yang menyasar dunia peradi-lan bclakangan ini merupakan bukti konkretbobroknya hukum
di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan kualitas SDM. Dirinya menilai permasalahan aparat hukum terbagi menjadi dua yaitu, intelektual dan mental! tas.

“Persoalan hukum di Indonesia itu persoalan SDM. Intelektu-alnya tidak bisa dipertanggung-jawabkan, terdapat penyimpan-gan, akibatnya kejahatan yang besar seperti, korupsi, narkoba, teroriame, kejahatan scksual itu selain harus ditangani lebih represif tapi juga preventif,” ujarnya.

Muladi mengatakan, untuk memulai perbaikan hukum diperlukan kepemimpinanyang kuat. Selain peningkatan SDM, penguatan sistem juga dihu-tuhkan. “Tentu itu harus diperlukan kepemimpinan yang kuat. Setidaknya peningkatan SDM, penguatan sistem, tapi harus ada kesatuan komando yang terpadu,” kata Muladi.

Dalam sambutannya, Muladi mengungkapkan, latar belakang dirinya menulis buku tersebut dikarenakan beban moral akademisi. Hal itu merupakan bentuk konsistensi terhadap semboyan “Publish or Perish” yang artinya, kaum intelektual harus menulis menyampaikan gagasannya atau binasa.

Muladi menuturkan, buku terbarunya yang bersumber dari mated perkuliahan yang disampaikan antara lain di I Jni-versitas Diponegoro dan STIK serta pemaparan dari beragam seminar itu memuat beragam dimensidi mulai dari situasi hukum pascakemerdekaan yang ditandai dari pemberlakuan IJTI No 1/1946.

“Di sini tergambar bahwa sebenarnya KUHP warisan Belanda yang tetap berlaku di Indonesia menurut UU No 1/1945 dengan beberapa peru-bahan yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia sebagai negara merdeka, sebelumnya juga dipengaruhi oleh ‘Code Penal’ Prancis yang pernah menjajah Belanda,” katanya.

Dia menjelaskan, Rancangan KUHP (RKUHP) yang sekarang ini masih dibahas pemerintah bersama DPR merupakan upaya rckodifikasi dengan misi luas yaitu, dekolonialisasi, konsoli-dasi, harmonisasi, aktualisasi, demokratisasi, partikularisasi, bahkan sinkronisasi verlikal her-dasar uji materiil di Mahkamah Konstitusi. “RKUHP yang dibahas peiner-intah bersama DPR, penuh as-pek lilosolis, politis, sosiologis, dan akademis,” kata Muladi.

Mcmbebani Negara

Pakar hukum Romli Atmasasmita mengatakan, Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang dimaksudkan untuk mengefektikan pemberantasan korupsi termasuk men -trigger lembaga pcnegak hukum di-anggap tidak sesuai dengan filosofinya. KPKjustru membe-bani negara karena biaya ope-rasionalnya besar, sedangkan perkara korupsi yang ditangani nilainya kecil.

“KPK perannya seperti polisi, enggak ada yang kita harapkan lebih baik lagi. Buat apa buang-buang waktu dengan biaya besar namun hasilnya kecil,” kata Romli di Kantor Lemhanas,

Jakarta, Sabtu (28/5).

Dia mengingatkan ketentuan Pasal 11 UU KPK yang menga-tur KPK menangani kasus korupsi yang mcrugikan negara minimal Rp 1 miliar bukan tanpa pertimbangan. Sebab, KPK dengan kewenangan luar biasa harus menangani perkara korupsi kakap. Dalam beberapa hari terakhir, publik banyak disajikan operasi tangkap tangan KPK dengan alat bukti soap kisa-ran puluhan dan ratusan juta. Hal ini jelas sangat timpang jika dibandingkan anggaran peny-idikan KPK dalam setahun bisa mencapai ratusan miliar.

Mantan Dirjen AHU Kemkumham yang juga akademisi III. Harkristuti Harkrisnowo menilai, batasan Rp 1 miliar memang perlu diperhatikan pimpi-nan KPK dalam menangani perkara korupsi namun, publik juga perlu memahami subjek hukum KPK adalah penyelenggara negara dan penegak hukum. “Dilihatnya bukan berhenti pada Rp 1 miliarnya, tapi penyelenggara negaralah yang inelaku-kan,” katnTuti. («p)