2015, PLN Raup Laba Bersih Rp 15,6 Triliun

Media : INVESTOR DAILY | Wartawan : Rangga Prakoso | Kamis, 30 Juni 2016  | 14:45 WIB

JAKARTA - Kinerja PT PLN (Persero) terus menunjukkan perbaikan positif. Tercatat sepanjang 2015, Perseroan dapat mencetak laba bersih sebesar Rp 15,6 triliun atau naik 11% dibanding tahun 2014 sebesar Rp 14 triliun. Sementara itu dalam triwulan 1-2016 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kelistrikan itu meraup laba Rp 5,01 triliun.
Direktur Bisnis FLN Regional Sumatera Amir Rosidin mengatakan Pendapatan penjualan tenaga listrik PLN pada 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 23,2 triliun atau 12,44 persen sehingga menjadi Rp 209,8 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 186,6 triliun.

“Pertumbuhan pendapatan ini be-rasal dari kenaikan volume penjualan kWh menjadi sebesar 202,8 Terra Watt hour (TWh) atau naik 2,14 persen dibanding dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 198,6 TWh, serta adanya kenaikan harga jual rata-rata,” kata Amir dalam konpers di Jakarta, Rabu (29/6).

Amir mengungkapkan peningkatan konsumsi kWh itu sejalan dengan kenaikan jumlah pelanggan yang dilayani perusahaan sampai dengan akhir De-sember 2015 yang telah mencapai 61,2 juta pelanggan atau bertambah 3,7 jtita pelanggan (6,39 persen) dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 57,5 juta pelanggan. Bertambahnya jumlah pelanggan ini juga mendorong kenaikan rasio elektrifikasi nasional yaitu dari 84,35 persen pada Desember 2014 menjadi 88,3 persen pada Desem-ber 2015.

“Perusahaan dapat melakukan efisiensi dan penghematan sehingga subsidi listrik pada 2015 turun sebesar Rp 42,8 triliun menjadi sebesar Rp 56,6 triliun dibandingkan 2014 sebesar

Rp.99,3 triliun,” ujarnya.

Meskipun volume penjualan menin-gkat, lanjut Amir, namun beban usaha perusahaan turun sebesar Rpl9 triliun atau 7,16 persen menjadi Rp 246,3 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 265,3 triliun. Penurunan ini teijadi karena program efisiensi yang terus dilakukan perusahaan antara lain melalui pengopera-
sian dan tatakelola pembangkit yang lebih baik, substitusi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan penggunaan batubara/energi primer lain yang lebih murah, serta pengen-dalian biaya lainnya.

Dia bilang efisiensi terbesar terlihat dari berkurangnya biaya BBM sebesar Rp 36,4 triliun sehingga pada 2015 menjadi Rp 35,0 trilliun atau 49,02 persen dari tahun sebelumnya Rp 71,5 trilliun. Hal ini terutama dikarenakan penurunan konsumsi BBM 2 juta

kilo liter.

“Untuk mengurangi beban operasi akibat mata uang Rupiah terdepresiasi terhadap mata uang asing terutama US Dolar, Perusahaan mulai April 2015 telah melakukan transaksi lindung nilai (hedging) atas sebagian kewajiban dan hutang usaha dalam valuta asing yang akan jatuh tempo,” ujarnya.

Dikatakannya EBITDA 2015 scbe-sar Rp 51,5 triliun naik sebesar Rp 2,8 triliun dibandingkan dengan

2014    sebesar Rp 48,7 triliun. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja PLN dalam melakukan efisiensi dan perbaikan kapasitas pembangkit. Revaluasi Aset yang dilakukan pada 31 Desember 2015 menghasilkan kenaikan Aset Tetap sebesar Rp 653,4 triliun sehingga total aset perseroan menjadi Rpl.227 triliun. Nilai Ekuitas Perseroan naik sebesar Rp 661,0 triliun menjadi Rp 848,2 triliun, sehingga rasio hutang terhadap equity (DER) membaik dari 124,7 persen di 2014 menjadi 29,7 persen di 2015 yang akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencari pendanaan eksternal dalam rangka mensukses-kan program 35.000 MW.

Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto menambahkan pada 2015, PLN melakukan re-assessment atas In-
terpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 dan menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dengan perusahaan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) tidak tepat kalau dicatat seperti transaksi sewa guna usaha. Beberapa alasan bahwa penerapan perjanjian jual beli listrik tidak tepat diperlakukan seperti perjanjian sewa. antara lain karena penerapan ISAK 8 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta mengabaikan sub-stansi/fakta legal. Penerapan itu mem-buat PLN seolah-olali harus mencatat aset dan hutang IPP di Neraca PI.N dan tidak mencerminkan realisasi kinerja operasi PLN.

“Sebagian besar pengguna laporan keuangan PLN tidak menggunakan laporan keuangan dengan ISAK-8 yaitu investor global bond, perbankan lokal, otoritas perpajakan, dan BPK-RI dalam perhitungan subsidi listrik TA 2015,” ujarnya.

Selain itu. kata Sarwono penerapan ISAK-8 telah meningkatkan beban keuangan-Negara yaitu kenaikan subsidi listrik sekitar Rp 2 triliun per tahun, dan penurunan potensi pen-erimaan Negara dari dividen. Dengan penerapan ISAK-8 kemampuan PLN sebagai proxy Pemerintah untuk menjalankan Proyek 35.000 MW dan tugas-tugas selanjutnya menjadi semakin terbatas karena harus me-mikul beban hutang IPP sekitar US$ 40 miliar beberapa tahun kedepan. Disamping itu dengan penerapan ISAK 8, hutang valas Indonesia seo-lah bertambah karena adanya double counting yakni dibuku di IPP dan juga di buku di PLN.

Untuk menghindari perbedaan pendapat dengan akuntan publik, maka Direksi PLN pada 2015 telah mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk diberikan pengecualian (waiver) penerapan ISAK-8. Menteri BUMN dan Menteri Keuangan telah memberikan dukungan atas posist PLN, sebagaimana dinyatakan dalam surat Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor S-246/ MK/2016 tanggal 5 April 2016 perihal dukungan atas pengecualian penerapan ISAK 8 pada laporan keuangan PLN. Sampai dengan Laporan Keuangan tahun buku 2015 diterbitkan, OJK belum memberikan persetujuan atas permohonan PLN tersebut.