INDUSTRI MIGAS Konsesi di Natuna Akan Dievaluasi

Media : KOMPAS | Wartawan : | Kamis, 14 Juli 2016  | 14:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah mendorong pcngem-bangan industri minyak dan gas bumi di Natuna, Kepulauan Riau. Terkait itu, pemerintah akan mengevaluasi 15 izin konsesi pcr-tambangan di Natuna yang di-nilai mandek. '

Dcmikian dikemukakun Men-ko Bidung Maritim dan filimbcr Daya Rizal Ramli dalam rapat koordinasi tindak lanjut optima-lisasi pengembangan potensi ekonomi Kepulauan Natuna, Rabu (13/7), di Jakarta.

Rizal mengemukakan, pemerintah mendorong pengembangan industri minyak dan gas bumi, serta industri penuruang migas di Natuna. Hal itu merupakan satu dari 4 langkah pemerintah mem-perkuat integritas dan kedaulat-an Indonesia di kawasan Natuna. Selain industri migas, pemerintah juga mendorong pengembangan industri pcrikanan, pa-riwisata, serta sistem pertah&nan nasional di kawasan terluar Indonesia itu.

Wilayah Natuna dinilai kaya minyak dan gas bumi. Akan tetapi, sebagian industri migas itu ldni tersendat dan herhenti ber-operasi sebagai dampak merosot-nya harga minyak mcntah dunia. Untuk itu, pihaknya akan mengevaluasi perusahaan-perusahaan migas yang tersendat sementara ataupun berhentl total.

Saat ini. terdata 15 usaha pe-motranty konsesi Dertambangan gian usaha terhenti karena dampak harga minyak mentah masih rendah. Akan tetapi, tahun depan, harga minyak mentah di-perkirakan pulih ke level 50-60 dollar AS sehingga akan menarik perusahaan untuk kembali me-lakukan eksploitasi.

Izin dicabut

Rizal menambahkan, perusahaan yang tersendat sementara kurena minyak mentah dunia masih ber-peluang untuk bangkit ketika harga minyak membaik. Scmen-tara perusahaan yang mempu-nyai izin konsesi pertambangan tetapi telah berhenti beropcrasi dan lidak memiliki kecukupan modal dan teknologi akan di-cabut izinnya.

’’Kami akan evaluasi mana (perusahaan) yang betul-betul mandek dari hulu, hanya punya
dan teknologi. Kami akan cabut izinnya dan buka tender kepada pemain-pemain (usaha) baru su-paya industri migas di Natuna hidup,” ujamya.

Selain itu, pihaknya akan mendorong industri pendukung bis-nis minyak dan gas bumi bisa ikut horkembang di Natuna dengan menggandeng investor dalam dan luar negeri. Posisi Natuna di gerbang terluar Indonesia itu dinilai strategis untjik pengem-hangan fasilitas dan industri pendukung migas, dan bisa bersaing dengan negara terdekat, seperti Singapura yang sangat mahal untuk investasi.

"Biaya pembangunan fasilitas dan industri di Singapura sudiili sangat mahal karena lahan, tarif air bersih, dan biaya tenaga kerja yang sudah mahal," katanya.

Menurut Rizal, investasi untuk industri migas dan pendukung migas akan ditawarkan kepada investor dalam dan luar negeri.

Pada 24 Juni lalu, Presiden Joko Widodo berangkat dari Jakarta ke Natuna untuk memim-pin rapat terbatas di KRI Imam Bonjol-383. Rapat itu antara lain untuk meneguhkan kedaulatan Indonesia yang dilanggar bebera-pa kali di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Presiden Joko Widodo antara lain menginstruksikan Tentara Nasional Indonesia terus menjaga dan mempertahankan kedaulatan Kepublik Indonesia.