Hambatan Baru Eksekusi Aset Supersemar

Media : BISNIS INDONESIA | Wartawan : Muhammad Khadafi |

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

Senin, 18 Juli 2016  | 13:23 WIB

JAKARTA — Sitg Aset Eksekusi Yayasan Supersemar menemui hambatan baru. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 29 Juni 2016, sebagian gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) 'Vayasan Supersemar terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai pengacara negara, dikabulkan.

Di mana dalam perkara No. 783/PD.G/2015/PN JKT.SEL diputuskan bahwa Yayasan Supersemar tidak pemah menerima sumbangan dari bank milik negara dalam bentuk
mata uang dolar Amerika seperti yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung 'MA).

Selain itu, majelis hakim PN Jakarta Selatan juga memutuskan bahwa selama periode 1978-1998, yayasan tersebut telah menerima sumbangan dana dari bank BUMN senilai Rp309 miliar dan atau sampai Rp706,2 miliar. Dana tersebut telah disalurkan dengan benar.

“Semua itu sesuai dengan hasil audit pada Kejaksaan Agung waktu tahun 2000," kata kuasa hukum Supersemar Denny Kailimang ketika dikonfirmasikan, Jumat (15/7).

Dengan demikian, tambahnya, tidak ada aliran dana selain yang disebutkan dalam putusan PN Jakarta
SeUtan.

Dia hanya menegaskan dengan putusan tersebut menunjukan ada kekeliruan dalam hasil audit kejaksaan yang digunakan dalam putusan MA. “Jadi dia [Kejagung] sudah audit tahun 2000, tetapi yang diajukan ke MA lain lagi.”

MENUNGGU EKSEKUTOR

Sebelumnya, di dalam putusan MA medio 2015, Supersemar disebut me-nerima dana dari sejumlah bank BUMN senilai US$420 juta, dan Rpl85,9 miliar.

Dana itu tidak disalurkan dengan benar, sehingga negara dirugikan US$315 juta dan Rp 139,2 miliar, atau sekitar Rp4,4 triliun. Dalam putusan
itu MA meminta Supersemar meng-ganti seluruh kerugian negara.

Namun, hingga 2016 yayasan milik Soeharto ini tidak juga melaksanakan putusan. Kemudian pada akhir Ja-nuari 2016, digelar sidang peringatan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hasilnya, pengadilan memu-tuskan aset Supersemar akan disita, dan dilelang guna membayar uang pengganti kerugian negara.

Menyikapi putusan PN Jakarta Selatan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi, dan Kepala Pusat Pemulihan Aset Loeke Larasati.

Namun, dia ingin melaksanakan
sita aset sesuai putusan MA, karena sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

“Nanti akan saya minta Jamdatun dan Kepala Pusat Pemulihan Aset kembali berkoordinasi. Kami hanya satu, melaksanakan putusan MA yang sudah inkracht,” ujamya.

Adapun mengenai kendala biaya yang sebelumnya sempat digaung-kan, Prasetyo mengaku hal itu tak lagi jadi masalah. Menyusul sudah disetujuinya tambahan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 untuk Korps Adhyaksa.

Saat ini, kata Prasetyo, tinggal me-nunggu sikap dari PN Jakarta Selatan sebagai eksekutor. E9