Hakim Terima Suap Nasib Terdakwa Siapa Peduli

Media : MEDIA INDONESIA | Wartawan : Arif Hulwan |

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

Senin, 18 Juli 2016  | 13:35 WIB

Sejumlah putusan sidang dinilai kontroversial karena majelis hakim terlibatrasywah. Sepatutnya MA membuka peluang reformasi peradilan.

TERUNGKAPNYA sejum-lah kasus permainan putusan akibat dugaan suap tidak serta-merta membatalkan putusan tersebut. Pembentukan tim eksaminasi atas putusan Mahkamah Agung (MA) sebaiknya diikutipembatal-an pembatasan peninjauan kem-bali (PK) yang hanya sekali.

Hakim agung MA Gayus Lum-buun saat ditemui di Jakarta, kemarin, mengatakan ada rasa keadilan yang terusik ketika putusan terbukti diambil majelis yang menerima suap. Pihak yang kalah menjadi korban.

“Ini tanggung jawab MA. Ben-tuknya menindaklanjuti eksaminasi putusan baik internal
maupun eksternal. Tidak diubah (putusannya) dengan hasil eksaminasi, tetapi melalui proses mekanisme PK. (Korban) diberi kesempatan walaupun PK sudah pernah dilakukan,” kata Gdyus.

Menurut Gayus, hambatannya ada di Surat Edaran MA (Serna) No 7/2014 yang menginstruksi-kan hakim membatasipengajuan PK hanya sekali. Gayus mengu-sulkan penerbitan peraturan MA (perma) u ntuk mengisi kekosong-an. Isinya.PK bisa diajukan dua kali sekaligus mencabut Sema.

“Banyak korban peradilan sesat dan tidak sesuai dengan aturan dijungkap lewat eksaminasi. Misilnya, kasus peradilan arbitrase yang bisa PK walaupun harusnya berakhir di tahap pertama,” ujar Gayus.

Ketika ditanya soal kasus Jat Lie Chandra alias Cece, terpidan? mati atas kepemilikan 449.104 butir ekstasi, Gayus mengaku tidak tahu. Cece berulang kali me-nyebut ekstasi itu milik suaminya, Lim Piek Kiong alias Monas, yang hanya divonis setahun.
“Saya tidak menangani dan tidak mendengar itu. Bagi saya, semua kasus kontroversial itu perlu dieksaminasi,” ungkap mantan anggota dewan dari PDIP itu.

Seperti ekshibisi Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan eksaminasi menjadi kajian akade-mis sebagai bahan evaluasi bagi promosi hakim di MA.

“Selama ini KY memakai putusan sebagai bagian penilaian seleksi hakim agung. Hanya, untuk promosi-mutasi belum signifikan,” tutur Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi KY itu.

Sebagai negara yang menganut konsep civil law, lanjut Farid, Indonesia tidak memiliki saluran koreksi putusan selain peradilan di tingkat lebih atas. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veri-tate habetur. “Artinya, seburuk
apa pun putusan yang ada, meski penuh kepalsuan, tetap dianggap sebagai kebenaran sebelum ada putusan di atasnya.”

Pakar hukum pidana dari Uni-versitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar menambahkan, masyarakat tidak perlu risau soal dugaan suap dalam sejumlah putusan. “Dibuktikan dulu orangnya kena suap atau enggak. Kalau mau batalkan, harus dipu-tus dengan putusan lagi. Pakai mekanisme PK.”

Fickar menilai pembentukan tim plena eksaminasi oleh Aso-siasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia tidak banyak berarti dalam mengatasi mafia peradilan. “Eksaminasi itu seperti ekshibisi. LSM juga bikin eksaminasi putusan korupsi setiap hari. Yang bikin cari pang-gungsaja.”

Pada awal 2015, Ketua MA Hatta Ali tidak mencabut Sema No 7 Tahun 2014 meskipun dianggap bertentangan dengan putusan MK. Alasan Hatta, MK hanya membatalkan Pasa! 268 ayat (3) UU KUHAP. MA punya dasar hukum pembatasan PK pada sema pada UU Kekuasaan kehakiman dan UU MA. (X-4)