Basuki Pertahankan Kontribusi, Angka 15 Persen Setara Rp 48 Triliun dalam Setahun

Media : KOMPAS | Wartawan : (REK) | Selasa, 26 Juli 2016  | 09:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS -Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Pumama mempertahankan angka kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari nilai jual obyck pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi pengembang. Angka kontribusi itu akan membual warga Jakarta mendapat Rp 48 triliun dalam setahun.

Hal itu disampaikan Basuki saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/7). Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majclis Hakim Surapcno itu juga hadir memberikan kesak-sian adalah Sunny Tanuwidjaja (staf Gubernur DKI Jakarta), Gerry Prastia (asisten pribadi M Sanusi), Berlian Kumiawati (Sc-kretaris Direksi PT Agung Po-domoro Land/APL), dan Catherine Widya (karyawan PT APL).

Mereka bersaksi untuk terdak-wa mantan Direktur Utama FT APL Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro, asisten Ariesman. Keduanya didakwa menyuap M Sanusi saat dia menjadi anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, dengan tujuan me-mengaruhi pembahasan raperda reklamasi dan mengubah angka kontribusi tambahan yang menjadi kewajiban pengembang.

Pembahasan kontribusi tambahan 15 persen dari niiai jual obyek pajak (NJOP), menurut Basuki, menjadi hal pokok yang menonjol dalam pembahasan dua raperda reklamasi, yakni ra perdu tentang zonasi wilayah dan rencana tata ruang pantai utara Jakarta. Belum adanya kesepa-katan antara eksekutif dan le-gislatif tentang angka kontribusi tambahan itu membuat pembahasan raperda reklamasi berla-rut-larut.
Menurut Basuki, ada tiga ma-cam kewajiban yang harus dipenuhi pengembang. Pertama, mengalokasikan minimal 40 persen untuk fasilitas sosial dan fa-silitas umum. Kedua, memberikan kontribusi 5 persen dari NJOP berupa tanah untuk Pem-da DKI. Ketiga, memberikan 15 persen dari NJOP kepada Pemda DKI dalam bentuk uang.

’’Lima belas persen NJOP itu berupa uang untuk membantu Pemda menata dan memperbaiki sisi darat Jakarta. Yang angka 5 persen NJOP itu hak Pemda DKI bonipa tanah,” kata Basuki.

Saat Jaksa Ali Fikri bcrtanya apakah pemah ada keberatan dari para pengembang dengan tiga macam kewajiban itu, Basuki meujawab tidak pemuh. "Bah-kan, Podomoro telah saya minta •di awal kontribusinya, dan me-
reka sctuju. I'uilumoro sudah membangun rumah susun di Da-an Mogot, sejumlah jalan inspek-si, dan Waduk Pluit. Makanya saya heran. jika di depan saya mereka setuju, kenapa teijadi pe-ristiwa ini (suap). Jika suap di dalam persidangan ini terbukti, berarti mereka menusuk saya dari belakang,” kata Basuki.

Pemyataan Basuki itu berbeda dengan pengakuan Sunny yang mengaku pemah mendengar ke-luhan dan keberatan dari pim-pinan PT Kapuk Niaga Indah (KNI), salah satu perusahaan di bawah kelompok Agung Sedayu Grup. ’’Saya pemah dengar ke-luhan daii Pak Budi (KNI) dan Pak Aguan (Sugianto Kusuma) soal ini,” ujar Sunny.

Hasil kajian

Angka 15 persen yang diusulkan oleh Pemda. menurut Basuki, adalah hasil kajian tim eksekutif. Payung hukumnya ialah Peraturan Presiden Nomor 52

Tahun 1995 dan Pcrjanjian Kerja Sama antara Pemda DKI Jakarta dan PT Manggala Krida Yudha yang pertama kali mendapatkan izin reklamasi tahun 1997.

’’Saya mcmanfuatkan hak saya sebagai pejabat untuk mombuut diskresi dengan melihat perpres dan pcijanjian kerja sama itu,” ujar Basuki.

Dengan mengeluarkan di.skre-si kontribusi tambahan itu, Basuki mengatakan, warga Jakarta akan mendapatkan Rp 48 triliun dalam setahun kontribusi tambahan itu diberlakukan. ’’Jika proyek berlangsung sampai 2027, kami menghitung ada Rp 158 triliun yang bisa dimantaatkan Jakarta untuk membangun rumah pompa air untuk meng-atasi banjir, membangun jalan inspeksi, waduk, rusun, dan fasilitas lain yang tidak mungkin dibangun dengan dana APBD yang terbatas,” katanya.  

Akan tetapi, lanjut Basuki, ke-bijakan itu ditentang DPKD yang menilai kontribusi tambahan 15 L> persen itu tidak ada dasar hu- ' kumnya. ’’Pembahasan raperda zonasi sebenamya tinggal dike-tok pahi, tetapi mereka (DPRD) tidak pemah bisa mencapai ku-orum,” ujarnya.