Geo Cepu Capai Perdamaian

Media : BISNIS INDONESIA | Wartawan : Rio Sandy Pradana | Selasa, 26 Juli 2016  | 09:51 WIB

JAKARTA — Proses restrukturisasi utang PT Geo Cepu Indonesia segera tuntas setelah mayoritas krediturnya menyetujui proposal perjanjian perdamaian yang ditawarkan.

Salah satu pengurus PT Geo Cepu Indonesia Aditirta Parlin-dung.in mengatakan sebanyak empat kreditur dengan total tagih-an Rp 139,83 miliar atau 93,14% menyetujui rencana perdamaian. Adapun, dua kreditur sisanya dengan Rpl0,29 miliar tagihan atau 6,86% menolak.

“Perdamaian debitur ini tinggal menunggu penetapan dari majelis hakim saja,” kata Aditirta kepada Bisnis, Senin (25/7).

Dia menjelaskan majelis hakim telah membuka sidang penetapan perdamaian, tetapi masih memin-ta tambahan waktu untuk musya-warah hingga sepekan ke depan.

Sementara itu, kuasa hukum debitur Febrianto Tarihoran mengatakan sumber dana pembayaran perjanjian perdamaian akan ber-asal dari sejumlah kontrak kerja sama yang dijalankan dan suntik-
an pemegang saham. Debitur masih ingin melanjutkan usaha-nya di Indonesia.

"Skema pembayarannya hanya bergantung pada arus kas perusahaan,” ujar Febrianto seusai per-sidangan.

Skema penyelesaian kewajiban yang ditawarkan debitur bagi para kreditur bervariasi. Sebagian pembayaran dimuiai pada tahun ini dan makaimal terlunasi pada 2020.

Pertamina EP sebagai kreditur dengan jumlah tagihan terbesar, lanjutnya, diselesaikan dengan dua metode pembayaran. Tagihan Pertamina EP yang berasal dari perjanjian penggunaan Equip-
ment and Cost Sharing (ECS) senilai Rpl8,79 dan US$1,09 juta serta kerja sama operasi sebesar 263.982 bdiel.

Utang ECS akan dibayar sebagian saat perjanjian perdamaian telah mendapatkan penetapan homologasi, yakni US$841,542. Sisanya akan diangsur pada Juli, September, November, dan Desember 2016.

Pembayaran untuk tagihan dari PT SAS Intemasional sebesar Rpl,77 miliar akan diselesaikan dari September 2016 hingga Februari 2017. Tagihan milik PT Setamaindra Surya Adi Utama senilai Rp3,06 miliar juga diselesaikan dalam periode yang sama.

Dia menjelaskan tagihan PT Sinar Surya Graha Persada dengan total US$191,912 dicicil mulai September 2016 hirigga Desember 2017. Adapun, debitur akan membayar langsung dan tunai tagihan PT Aliansi I.intas Tek-nologi sebesar US$21,459 setelah homologasi.

Tagihan pemohon, yakni PT Trista Multi Kencana sebesar US$587,088 mendapatkan penyelesaian yang paling lama. Pihaknya menyusun skema pelunasan dari Maret 2017 hingga Februari 2020.

Dia menjelaskan penetapan skema tersebut berawal dari sikap pemohon yang langsung menolak
proposal perdamaian tanpa bersedia membuka nfegosiasi dengan debitur. Penolakan tersebut menjadikan pemohon hanya di-beri opsi penyelesaian dengan cicilan sebanyak 36 kali.

“Kalau saat pembahasan mereka mau negosiasi akan berbeda ceritanya,” ujamya.

DISKRIMINASI

Sementara itu, kuasa hukum PT Tlista Mulia Kencana Latu Suryono menyayangkan tawaran yang diberikan debitur. Menu-rutnya, hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap kliennya.

“Mungkin karena kami yang telah membuat debitur dalam restrukturisasi utang, sehingga di-buatlah demikian,” kata Latu'.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan debitur dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang sejak 11 April 2016. PT Trista Mulia Kencana yang bertindak selaku pemohon meng-klaim memiliki piutang sebesar US$126,720 atau setara Rpl,77 miliar.

Majelis hakim menunjuk Kis-woro sebagai hakim pengawas serta mengangkat Julian Liandar dan Aditirta Parlindungan selaku tim pengurus untuk mengawal proses PKPU debitur. E3