SIDANG RAPERDA REKLAMASI Ahok Dicecar Soal Diskresi

Media : BISNIS INDONESIA | Wartawan : | Selasa, 26 Juli 2016  | 09:53 WIB

JAKARTA — Jaksa Penuntut Unnun (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal diskresi yang dia keluarkan soal nilai kontribusi tambahan senilai 15% dalam sidang kasus rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi teluk Jakarta.

Jaksa menanyakan soal diskresi itu menyusul peniyataan dari sejumlah saksi sebelumnya yang mengatakan nilai kontribusi tambahan senilai 15% tidak ada da-sar hukumnya. Sehingga, atas dasar itu, pihak legislatif yakni DPRD DKI Jakarta tak kunjung mengcsdlikiin pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda)

Tata Ruang dan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Menurut Ahok, pengcluaran diskresi itu ada dasar hukumnya. Dia merujuk kepada Keputusan Presiden (Kepptes) No. 52'

Tahun 1995 dan surat perjanjian antara pemerintah dengan pengembang pada tahun 1097. Dalam surat perjanjian itu, dicantumkan sejumlah kewajiban bagi »

pengembang soal kontribusi tambahan tersebut.

“Saya keluarkan diskresi karena saya tidak ingin mereka memberikan kontribusi seenaknya,” kata Ahok dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (25/7), dengan terdakwa mantan Hirut Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan karyawan pengembang itu Ifinanda Prihantoro.

Diskresi soal nilai kontribusi tambahan senilai 15% dimaksudkan supaya ada batasan soal pemberian kontribusi tambahan tersebut. Pasalnya dalam surat perjanjian itu, tidak diatur secara jelas soal nilai kontribusi yang musti dibayar oleh pengembang.

Secara terpisah Jaksa KPK Ali Fikri memaparkan, kesaksian Basuki dan sejumlah saksi lainnya memberikan titik terang terkait perkara suap tersebut.

Dia menjelaskan pernyataan Ahok soal nilai kontribusi senilai 15% menyanggah pernyataan para anggota dewan yang
sebelumnya menyatakan tidak ada dasar hukum.

“Kemarin mereka bilang nilai kontribusi 15% tidak ada dasarnya. Tetapi hal itu dibantah dengan pemyataan pak Ahok tersebut," katanya seusai persidangan.

Keterangan itu, kata Jaksa Ali Fikri membuka peluang besar bahwa ada du-gaan permainan yang dilakukan Balegda dalam perkara suap tersebut.

Menurut Ahok, soal kontribusi tam-bahan rawan ‘dimainkan’. Pengenaan nilai kontribusi tambahan tersebut justru mem-perjelas berapa biaya yang musti dibavar pengembang. Diskresi itu juga dimaksud-kan untuk keuntungan Pemda.

Ahok menyanggah soal pernyataan bahwa setiap kali dalam pembahasan ra-perda, pihak eksekutif tak mampu men-jelaskan soal nilai kontribusi senilai 15% itu. Menurut dia, nilai itu sudah menga-lami kajian, sehingga bukan hitung-hitun-gan asal-asalan. “Uiskresi saya justru mcmbciikun keuntungan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta.”

Sesuai dalam fakta persidangan sebe-lumnya, dari formulasi nilai kontribusi tambahan senilai 15% tersebut DKI bisa memperoleh keuntungan senilai Rp48 triliun. Nainun, karena ada keinginan dari pengembang yang menginginkan nilai

kontribusi tambahan itu diturunkan, ien-uina untuk memasukkan nilai kontribusi tambahan senilai 15% ke raperda tersebut mengalami hambatan.

Bahkan, perkara Itu kemudi.m mcnjadi pembahasan yang cukup alot di kubu eksekutif dengan Balegda (legislatif). Balegda yang diketuai oleh Mohamad Taufik meminta eksekutif untuk menururtkan nilai kontribusi tersebut.

Mereka bahkan mempunyai format sendiri soal nilai kontribusi tambahan tersebut. Versi Balegda, nilai kontribusi tambahan senilai 15% diambil dari nilai kontribusi senilai 5% yang sebelnmnya men-jadi jatah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok pun meradang mendapat formuknsi versi Balegda itu. (em suwmnyo>