Rusuh Tanjungbalai dan Media Sosial

Media : BISNIS INDONESIA | Wartawan : Dewl A. Zdhrlyah & Sutan Erfcs Adlin | Senin, 01 Agustus 2016  | 13:10 WIB

Kekhawatiran sebagian orang atas dampak negatif dari keberadaan media sosial—dalam berbagai bentuk—mulai memperlihatkan bukti. Kerusuhan yang terjadi di Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara, pada Jumat (29/7), adalah contohnya.

Terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan beberapa rumah iba-Hah dibakar, menu-rut vcrsi aparat ke-polisian, bermula dari kesalahpahaman antar-tetangga di Tanjungbalai.

Kemudian, insiden salah pa-ham itu di-posting di media sosial dengan dibumbui isu negatif yang menyulut kemarahan umat Islam.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan polisi akan menelusuri penyebar isu negatif berbau suku, agama, ras,

dan antargolongan (SARA) di media sosial.

“Ada sembilan orang yang di-amankan. Ttijuh diduga melaku-kan penjarahan, dua orang tere-kam CCTV saat melakukan keke-rasan pada saat peristiwa terjadi,'’ ujar Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian di Bandara Halim Per-danakusuma, Jakarta, Minggu (31/7).

Menurut Tito, sembilan orang itu terus menjalani pemeriksaan secara intensif oleh kepolisian untuk menentukan status ter-sangka atau tidaknya kepada me-reka. Tito memastikan Tanjung-balai kini sudah terkendali.

Sebelumnya, kerusuhan tersebut dipicu adanya keberatan dari seorang warga etnis China atas * volume azon yang dikumandang-kan di salah satu masjid. Nada bicara perempuan berinisial M tersebut saat menegur dinilai ka-sar dan menyinggung jamaah di dalam masjid.

Informasi itu pun ccpat menye-bar dan memancing emosi warga. Kasak-kusuk berbau SARA tak terhindarkan dan memuncul-kan kerusuhan. Sejumlah tempat ibadah Budha dibakar.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso menyakini kerusuhan di Tanjungbalai tidak akan menyebar atau merembet ke dae-rah lain. Menurut dia. kerusuhan itu bukan karena ada gesekan masalah SARA sebelumnya, tetapi spontanitas akibat ada insiden protes soal azan di masjid.

Kalau menengok media sosial yang paling populer di Indonesia
yakni Facebook dan Twitter, kekhawatiran sebagian orang terhadap dampak negatif jejaring sosial merupakan sebuah kepantas-an.

HATERS & LOVERS

Orang, kelompok, atau golong-an dengan begitu mudahnya sa-ling menghina, memaki, dan me-mfitnah orang, kelompok dan go-longan lain di dunia media sosial itu. Orang pun dengan mudah menyebarkan berita bohong yang kemudian ditelan bulat-bulat oleh orang lain.

Di sisi lain, entah mengapa, kemudian ‘kerumunan’ orang di media sosial seperti terbelah dua; haters dan lovers. Dua kelompok ini begitu intens menyebarkan informasi one side. Kalau tidak menyerang kelompok lain, ya mereka membenarkan apa yang dilakukan kelompok mereka sendiri.

Keadaan itu diperparah lagi dengan munculnya media sosial yang terbatas terutama whatsapp group. Kabar dari Twitter, Face-book, plus media online abal-abal, yang kerap tidak jelas kebe-narannya menjadi lebih mem-w-ral setelah menclok ke grup WA.

Tferkait dengan hal itu, Mabes Polri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri soal pena-nganan ujaran kebencian atau hate speech Nomor SE/06/X/2015.

Isi dalam surat itu salah satu-nya menyebutkan bahwa pelaku penebar kebencian melalui berbagai media termasuk media sosial bisa diancam hukiunan
pidana.

Tidak heran kalau Jenderal Tito mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai isu negatif melalui sosial media yang dapat memancing kerusuhan sosial serupa dengan yang terjadi di Tanjungbalai.

Dampak negatif media sosial tentu tidak bisa dipandang sebagai satu-satunya penyebab kerusuhan yang terjadi di Tanjungbalai. Bahkan mungkin media sosial lebih menjadi pe-mantik yang memicu kerusuhan karena hubungan antarmasya-rakat yang memang sudah kurang harmonls.

Sudah menjadi rahasia umum, gejala intoleransi semakin terasa di beberapa wilayah. Hubungan antara umat agama yang satu dengan umat agama yang lain tidak harmonis. Begitu juga dengan etnis dan kelompok. Kerusuhan di Sampang, Ambon, dan Poso adalah contohnya.

Dalam bahasa Human Rights Working Group (HRWG), Negara harus hadir untuk memastikan tidak terjadi tindakan intoleransi dan kekerasan SARA di tengah masyarakat. Negara harus lebih aktif dalam mendialogkan setiap permasalahan yang ada.

"Adanya ketegangan di antara masyarakat itu suatu hal yang niscaya. Tidak ada yang bisa menghindar. Namun, ketegangan itu harus dicairkan oleh pemerin-tah melalui forum dialog di antara para pihak,” kata Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG, dalam rilis yang diterima Bisnis. E9