DPR Minta RUU Terorisme Ditarik

Media : MEDIA INDONESIA | Wartawan : Indriyani Astuti | Senin, 01 Agustus 2016  | 13:12 WIB

Pelibatan TNI jangan menggeser paradigma pemberantasan terorisme sebagai proses peradilan pidanajadi pendekatan perang.

PEMERINTAH dipan-dang belum satu su-ara soal pelibatan me-nyusul polemik terkait pelibatan TNI dalam penang-gulangan terorisme. Untuk itu draf revisi Undang-Undang 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ditarik kembali oleh pemerin-tah untuk dimatangkan.

Hal itu disampaikan anggota Pansus revisi UU Terorisme dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani saat dihubungi, kemarin.

Alasannya belum ada ke-sepahaman yang utuh me-ngenai pelibatan TNI. apakah hanya perbantuan atau aktif terlibat. “Tentu kita akan tan-yakan kepada pemerintah, mengapa dalam soal pelibatan TNI ini kesannya pemerintah tidak satu suara di ruang pub-lik. Caranya menawarkan agar pemerintah menarik kembali RUU dan mengajukan kembali dengan satu sudut pandang,” ujar Arsul.

PPP meminta bukan DPR yang mengembalikan draf itu, me-lainkan ditarik oleh pemerintah mengingat RUU Terorisme ialah usulan inisiatif pemerintah. “Kita sih inginnnya jangan DPR yang bersikap mengembalikan draf,” imbuh Sekjen PPP itu.

Selain itu, tujuannya juga untuk memperbaiki substansi rancangan UU Antiterorisme. Menurutnya, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tidak boleh menggeser paradigma pemberantasan terorisme sebagai proses peradilan pidana menjadi pendekatan perang.

Sejauh ini, draf RUU Antiterorisme sudah masuk DPR beserta sural presiden (sur-pres) yang ditindaklanjuti DPR dengan membentuk pansus yang terdiri atas Komisi I dan III. Saat ini pansus dalam ta-hap meminta masukan tokoh, akademisi, TNI, dan Polri.
Tripartit

Anggota Pansus dari F-PDIP TB Hasanudin menganggap draf yang diserahkan pemerintah belum final karena masih ada polemik mengenai peran TNI dan Polri.

Ia mengingatkan jangan sam-pai pembahasan RUU itu nanti-nya terkesan tripartit scbab ada pihak yang pro dan kontra dari pemerintah mengenai keterli-batan TNI. "Jangan kita menjadi segitiga, DPR, pemerintah grup satu, pemerintah grup dua, yang prokiri, prokanan,” ujamya.

Ia mencontohkan, pada pembahasan RUU Keamanan Nasional yangakhimya dikem-balikan kepada pemerintah. “Jangan nanti sampai terjadi seperti RUU Kamnas, waktu itu saya sebagai panitia kerjanya. Ketika duduk, yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Akhirnya itu diketok palu, si-lakan kembalikan lagi,” cetus purnawirawan TNI itu.

Pembahasan RUU Kamnas hingga saat ini belum dilan-jutkan lantaran ada sejumlah pasal yang menuai kritik karena memuat perlibatan TNI menangani keamanan negara yang kini merupakan tugas dan tungsi Polri.

Namun, pandangan berbe-da disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Tindak Pidana Terorisme, Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra. Politikus Partai NasDem tersebut mengusulkan jika diperlukan operasi gabungan TNI dan Polri dalam situasi tertentu. Dia mencontohkan, seperti medan di hutan Tam-barana, Poso, Sulawesi Te-ngah, perlu tim khusus dengan kemampuan perang di hutan. “Dalam revisi UU Terorisme, perlu dibuat aturan pemben-tukan tim gabungan untuk penanggulangan terorisme,” kata mantan Pangdam Iskan-dar Muda ini. (Kim/Ant/P-4)

indriyani @mediaindonesia.com