Realisasi Belanja Modal Turun Target Penerimaan Meleset, Arus Kas Terganggu

Media : KOMPAS | Wartawan : | Senin, 01 Agustus 2016  | 13:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Nilai realisasi belanja modal semester I dalam tiga tahun terakhir cenderung turun. Padahal, pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada semester I.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, realisasi belanja modal pada semester 1-2014 adalah Rp 40,1 triliun atau 24,9 persen dari pagu. Semester 1-2015, realisasi turun menjadi Rp 39,6 triliun atau 14,4 persen dari pagu.

Semester 1-2016, realisasinya senilai Rp 44,4 triliun atau 19,5 persen dari pagu. Dibandingkan dengan periode yang sama pada 2014, nominal realisasi tahun ini memang naik Namun, jika mem-perhitungkan inflasi, nilai riil atas realisasi tersebut lebih rendah.

’’Saya duga ini lebih banyak karena persoalan arus kas. Ketika penerimaan negara jauh dari ha-rapan, arus kas menjadi sulit. Anggaran rutin tidak mungkin dipotong. Jadi, mau tidak mau yang direm adalah belanja modal,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati di Jakarta, Minggu (31/7).

Jika dilihat sampai akhir tahun, realisasi belanja modal meningkat dari Rp 138 triliun pada 2014 menjadi Rp 213 triliun pada
2015.    Profil tersebut menunjuk-kan bahwa penyerapan anggaran belanja modal masih menurhpuk pada akhir tahun.

’’Kalau realisasi penerimaan meleset, belanja modal tidak akan optimal. Ini semua berawal dari target. Kalau target penerimaan tidak realistis, pengatur-an arus kas pasti sulit,” kata Enny.

Pemerintah telah menempuh sejumlah upaya untuk percepat-an dan pemerataan penyerapan anggaran. Ini terutama menyangkut belanja modal sebab pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Upaya itu, antara lain, adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Salah satu instruksinya adalah untuk menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah paling lambat akhir Maret tahun anggaran beijalan. Ini terutama ditujukan untuk pengadaan barang dan jasa kon-struksi yang bisa selesai dalam waktu setahun.

Langkah lainnya adalah dengan menarik utang sebelum tahun anggaran berjalan. Tujuan-nya adalah agar proyek infra-struktur bisa mulai dieksekusi pada semester I. Kebijakan ini mulai dilakukan untuk tahun anggaran 2015. Untuk kebutuhan anggaran 2015, pemerintah sudah menarik utang pada Desember 2014. Demikian pula untuk kebutuhan anggaran 2016, pe-narikan utang dilakukan pada Desember 2015.

Secara terpisah, Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Alma Jaya Jakarta YB Su-hartoko menyatakan, penyerapan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak optimal.

’Telaku ekonomi terkait sudah mengantisipasi penumpukan anggaran pada akhir tahurL Namun, agar pertumbuhan ekonomi lebih optimal dan merata, penyerapan anggaran harus lebih merata. Seldtar 30-40 persen pada semester I dan sisanya pada semester II sudah tergolong sangat baguskata Suhartoko.

Pembiayaan

Sasaran pembangunan infra-struktur selama 2015-2019, se-bagaimana desain awal pemerintah, mencakup investasi senilai Rp 6.541 triliun. Kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan investasi senilai Rp 6.541 triliun tersebut adalah kebutuhan agar Indonesia mampu naik kelas dari negara .berpendapatan menengah ke negara berpendapatan atas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah direncanakan membiayai Rp 1.555 triliun atau 24 persefi dari total kebutuhan. Adapun porsi terbesar pembiayaan infrastruktur adalah pinjaman dan obligasi yang direncanakan membiayai Rp 3.272 triliun atau 50 persen dari total kebutuhan.

Sisanya direncanakan dibiayai oleh badan usaha milik( negara senilai Rp 312 triliun atau 5 persen, keija sama pemerintah dan badan usaha senilai Rp 1.308 triliun atau 20 persen, serta pembiayaan di luar APBN senilai Rp 93 triliun atau 1 persen.

Proyeksi pembiayaan tersebut mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi selama 2015-2019 rata-rata 7 persen per tahun. Narriun, dengan pelam-batan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada 2015 dan 2016, asumsi tersebut hampir pasti meleset.

Sejumlah pengamat ekonomi memperkirakan, pertumbuhan ekonomi selama 2015-2019 ra-ta-rata maksimal 6 persen per tahun. Dampaknya, kapasitas pembiayaan dari APBN tidak akan sebesar rencana awal.