Dana Tax Amnesty Genjot Infrastruktur

Media : INVESTOR DAILY | Wartawan : Nurjoni dan M Edy Sofyan |

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

Senin, 01 Agustus 2016  | 13:18 WIB

JAKARTA - Program amnesti pajak (tax amnesty) yang digulirkan pemerintah menjadi momentum untuk meningkatkan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas. Untuk itu, dana-dana yang masuk lewat program amnesti pajak, terutama dana repatriasi, sebaiknya difasilitasi dan diarahkan ke instrumen pendanaan proyek-proyek infrastruktur. Dengan demikian, terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mendanai proyek-provek infrastruktur melalui APBN daDat teratasi.

Kemampuan APBN untuk me-nyokong pembangunan infrastruktur selama lima tahun (2015-2019) hanya Rp 1.500 triiiun, dengan asumsi alokasi belanja modal dalam APBN untuk infrastruktur tiap tahun Rp 300 triiiun. Padahal, kebutuhan dana pembangunan infrastruktur menca-pai Rp 5.500 triiiun dalam lima tahun. Adapun dana tebusan dari program amnesti p ajak ditargetkan sebesar Rp 165 triiiun yang berasal dari dana repatriasi Rp 1.000 triiiun dan dana yang dideklarasi Rp 4.000 triiiun.

Dana repatriasi dapat dikelola melalui berbagai instrumen investasi keuan-gan, seperti deposito, giro, tabungan, investasi langsung melalui joint venture, joint operation, dan buy out. Juga melalui investasi di pasar modal, seperti ob-ligasi, reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KK-EBA), dana investasi real estat (DIRE), medium term notes (MTN), serta pembelian saham penawaran umum perdana (initial public oJfering/]PO) atau penerbitan

saham baru untuk menambah modal (rights issue). Kecuali itu, permerintah akan menawarkan sejumlah proyek yang digarap BUMN.

Ekonom Center for Information and Development Studies (Cldcs) Umar Juoro mengungkapkan, alokasi anggaran untuk infrastruktur dari APBN hanya 20% dan yang sebesar 80% lagi dari swasta. Sementara itu, sumber pendanaan terbesar investasi hingga kini masih bergantung pada perbankan yang mencapai 70%.

“Karena itu, porsi pendanaan lainnya seperti dari pasar modal diharapkan terus meningkat melalui IPO saham dan penerbitan obligasi swasta,” kata dia kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.

Berdasarkan data Direktorat Jen-deral Pajak (DJP), hingga 30 Juli 2016, tercatat ada 340 wajib pajak (WP) ikut program tax amnesty. Dari jumlah itu, nilai tebusan yang sudah dibayarkan mencapai Rp 84,3 miliar, sedangkan total nilai harta yang telah dideklarasikan Rp 3,67 triiiun. Rinciannya, Rp 589 miliar adalah deklarasi harta di luar negeri dan sudah dibawa pulang ke dalam negeri serta Rp 643 miliar harta di luar negeri tapi hanya dideklarasikan, belum direpatriasi. Kemudian, Rp 2,54 triiiun adalah harta yang deklarasi di dalam negeri.

Menurut Umar Juoro, semakin ekonomi membesar maka pendanaan dari APBN akan raengecil. Karena itu, kebijakan fiskal harus mampu memfasiUtasi swasta agar mau mem-perbanyak IPO dan emisi obligasi. Pemerintah nantinya akan memungut pajak dari dividen dan transaksi obligasi. “Pemerintah sebaiknya fokus bagaimana memberikan fasilitasi agar investasi bisa masuk dan menggerak-kan ekonomi,” kata dia.

Selain dari pasar modal, menurut dia, ada harapan dari program tax amnesty meningkatkan penerimaan pajak untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur. “Program tax amnesty menjadi pertaruhan terlalu besar bagi pemerintahan Jokowi terkait tingkat keberhasilannya," kata dia.

Meski potensinya besar, Umar menilai sejauh ini WP masih khawatir terhadap kerahasiaan datanya “Dana repatriasi dan deklarasi akan banyak jika WP tidak khawatir kerahasiaan datanya. WP juga masih khawatir terhadap dana yang diinvestasikan karena ada lock up tiga tahun dan masih ter-batasnya instrumen investasi,” kata dia.

Untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, Umar berpendapat, masih ada cara lain yang bisa dindalkan pemerintah, yakni mengefektifkan proyek-proyek kerja sama pemerin-tah-swasta (private public partnership/ PPP). “Selama ini proyek-proyek PPP
belum dijalankan, karena itu efektifkan saja proyek PPP,” tegas dia.

Senada, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Imaduddin Abdullah mengatakan, program tax amnesty menjadi momentum untuk menarik dana milik WNI di luar negeri untuk membangun infrastruktur.

Menurut dia, potensi tax amnesty cukup besar, apalagi tarif tebusannya lebih murah jika dananya dideklarasi dan diinvestasikan di Indonesia. “Tapi saya tidak yakin apakah dana yang dideklarasi itu akan dialihkan ke Indonesia jika return yang ditawarkan di sini lebih rendah dan keamanan investasinya belum terjamin,” ujar dia.

Dia menilai pemerintah terlalu optimistis jika memasang target dana yang direpatriasi Rp 1.000 triiiun dan yang dideklarasi Rp 4.000 triiiun. “Pemerintah harus menyiapkan infra-strukturnya terlebih dahulu jika ingin menarik dana sebesar itu,” tambah dia.

Imaduddin setuju dengan masa berlakunya amnesti pajak yang di-batasi hanya 9 bulan hingga 31 Maret

2017.    Menurut dia, sebaiknya window opening-nya tidak terlalu lama, tapi pemerintah juga harus menghitung secara cermat potensi dana yang akan masuk, jangan sampai meleset.

“Pemerintah juga harus menghitung dengan cermat penerimaan dari perpa-jakan pada 2016. Target penerimaan pajak 2016 lebih tinggi dari realisasi

2015.    Penerimaan pajak harus dilihat dari pertumbuhan ekonomi, jadi jangan terlalu ekspansif,” ujar dia.

Dia melihat selama ini pembangunan infrastruktur masih terkonsen-trasi di Pulau Jawa lantaran investor kurang berminat berinvestasi di luar Jawa. Karena itu, para wajib pajak yang ikut program amnesti pajak kemun-gkinan akan lebih memilih dananya diinvestasikan di saham dan obligasi.

Imaduddin berpendapat, selama ini sudah ada obligasi yang khusus untuk mendanai pembangunan infrastruktur, tapi sejauh ini juga belum menarik investor.

Menurut dia, masih sedikitnya insentif di obligasi infrastruktur dib-andingkan di saham yang memberi-kan imbal hasil (return) lebih tinggi menyebabkan obligasi infrastruktur kurang diminati. “Dana asing yang masuk ke saham bisa mencapai Rp 5 triliun dalam sepekan. Hal ini yang perlu didorong pemerintah,” jelas dia.

Dia menilai, dana asing sebaiknya diarahkan masuk lewat investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) dibandingkan lewat portofolio. Karena itu, dia mendesak pemerintah agar lebih pintar menarik dana asing masuk lewat FDI.

Sementara itu, analis NH Korindo Securities Reza Priyambada berpendapat, pendanaan infrastruktur yang paling mudah dari pinjaman bank. Pasalnya, bank sudah punya mekanisme yang bisa melihat apakah suatu proyek itu layak (feasible) atau tidak, sertajaminan terhadap proyek itu seperti apa. Se-dangkan untuk pendanaan dari sumber lain, misalnya pasar modal, masih ada beberapa prosedur yang hams dilewati, karena harus ada laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, dia berpendapat, peluang masuknya dana repatriasi ke pasar modal sangat besar. “Jika dana masuk Rp 100 triliun, akan masuk dari bank dan ke pasar modal. Masuk setengahnya saja ini sudah cukup besar untuk men-ingkatkan kapitalisasi pasar,” ujar dia.

Di samping itu, lanjut dia, potensi SUN untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur cukup besar. “Dari lelang selama ini cukup besar, mungkin sudah lebih dari Rp 40 triliun. Namun memang balik lagi ke bagaimana real-isasi penggunaan dana SUN tersebut,” ujar dia.

Analis Investa Saran Mandiri Hans Kwee berpendapat, program-program infrastruktur pemerintahan Jokowi sudah bagus, hanya yang menjadi masalah adalah penerimaan pajak yang sempat tersendat di awal tahun. “Ekspektasinya kembali bagus karena Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan. Dia dipercaya investor asing, dan program tax amnesty akan ber-hasil, dan akan membantu ekonomi
rebound,” ujar dia.

Menurut dia, sumber dana yang paling mudah didapat pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur adalah dari perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN. Mereka bisa men-erbitkan bond untuk mendanai proyek infrastruktur.

“Pemerintah kan agresif sekali untuk lelang SUN, apalagi dengan adanya dana repatriasi. Menurut saya dana repatriasi bisa masuk 70% ke perbankan, 30% ke pasar modal, nah di dalamnya tentu ada penerbitan obligasi,” jelas dia.
Defisit 5% PDB

Dalam APBN-P 2016, defiat anggaran ditetapkan Rp 296,7 triliun atau 2,35% dari PDB. Angka itu lebih besar dari APBN 2016 yang menetapkan defisit Rp 273,2 triliun atau 2,15% dari PDB.

Terkait defisit anggaran, Imaduddin mengatakan, ada yang berpendapat batasan defisit anggaran dalam APBN harus diubah minimal menjadi 10% dari PDB seperti di negara-negara lain. Namun, dalam kondisi ekonomi yang sedang melemah, defisit masih dimungkinkan 5% dari PDB untuk mendorong perekonomian.

Dia mengatakan, penambahan defisit ini harus menjadi pilihan terakhir bagi pemerintah. Kalaupun batasan defisit dinaikkan menjadi 5% dari PDB, dia menilai perlu ada perbaikan dalam manajemen anggaran pemerintah dan kelembagaan.

"Tapi, jika itu dilakukan maka dik-hawatirkan bisa memicu moral hazard. Karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan penghematan anggaran agar defisit tidak melebar,” kata dia.

Imaduddin pun menilai, saat ini ke-bocoran anggaran pemerintah masih besar. Karena itu, jika defisit anggaran dinaikkan menjadi 5% dari PDB, tidak ada jaminan bahwa tambahan defisit sebesar 2% itu tidak akan bocor. Untuk menutup defisit, pemerintah bisa saja menambah utang. “Tapi juga harus diingat bahwa utang hari ini adalah tambahan pajak bagi ekonomi di masa mendatang,” kata dia.

Pandangan berbeda disampaikan Umar Juoro. Menurut dia, defisil harus tetap dipertahankan di bawah
3% dari PDB untuk menjaga disiplin fiskal tidak melemah. “Jangan seperti di negara-negara lain yang disiplin fiskalnya melemah dan penggunaan anggarannya menyimpang,” tegas dia.

Menurut dia, pemerintah harus mengefektifkan penggunaan anggaran APBN dan mengawasinya dengan ketat agar tidak terjadi penyimpangan. Sebab, pemerintah tidak mungkin menaikkan target penerimaan pajak hingga 30%, yang paling mungkin adalah sebesar 10-12%.

Umar mengatakan, masalah fiskal tidak hanya soal anggaran, tapi juga menyangkut insentif seperti mem-berikan tax holiday kepada pengusaha. Karena itu, pemerintah tidak perlu ngotot menaikkan perolehan pajak sebesar 30%. Sebab, yang menjalankan ekonomi adalah swasta sehingga porsi swasta perlu diperbesar lagi. “Tugas pemerintah adalah menumbuhkan bisnis dan memberikan insentif,” kata dia.

Dengan menggenjot alokasi anggaran dalam APBN untuk pembangunan infrastruktur, defisit anggaran bisa berpotensi melebar hingga di atas 3% dari PDB. Kalaupun hal itu terjadi, Presiden Jokowi dinilai bisa mengelu-arkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) agar tidak digugat DPR jika dianggap melanggar UU Keuangan Negara.

Peluang untuk menerbitkan perppu sangat dimungkinkan karena Jokowi saat ini mendapat dukungan kuat dari parlemen setelah masuknya kader-kader Partai Golkar dan PAN ke dalam Kabinet Keija.

Menanggapi pandangan tersebut, Reza mengatakan, pemerintah tidak perlu menerbitkan perppu, karena masalah defisit lebih ke hal-hal teknis saja “Misalnya, pengalokasian untuk pendanaan infrastruktur, bagaimana mekanisme pendanaannya, aturan mengenai lelang pendanaan dan pengadaan bahan-bahan baku dan sebagainya,” ujar dia.

Hal senada dikatakan Hans Kwee. Menurut dia, pemerintah cenderung tidak akan menerbitkan perppu terkait potensi kenaikan defisit anggaran. “Pemerintah akan cenderung memilih melakukan penghematan anggaran agar defisit tidak melebar. Apalagi
dengan adanya Sri Mulyani menjadi menteri keuangan, masalah ini bisa diatasi karena dia dikenal mampu mengendalikan keuangan negara dengan baik,” ujar dia.

Dampak Ekonomi

Menurut Imaduddin, pembangunan infrastrukur juga harus memperhati-kan efektivitasnya bagi perekonomian. “Membangun infrastruktur harus hati-hati. Harus dilihat infrastruktur apa saja yang paling penting dibangun. Saya kurang yakin apakah pemerintah sudah menghitung seberapa besar dampak ekonomi dari setiap infrastruktur yang dibangun,” kata dia.

Dia berpendapat, dengan infrastruktur terbangun, ada harapan ekonomi bakal maju sehingga pemerintah bisa membayar utang. Tapi infrastruktur yang dbangun yang benar-benar urgen untuk mendukung perekonomian.

Karena itu, dia mempertanyakan program pemerintah mempercepat pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera. “Pemerintah seharusnya membangun banyak pelabuhan supaya bisa menurunkan biaya logistik antar-daerah. Biaya membangun pelabuhan juga lebih murah dari jalan tot” kata dia Menurut dia, sebagai negara mari-tim, pembangunan tol laut sangat mendukung ekonomi nasional. Tol laut akan lebih mudah menghubungkan daerah-daerah di seluruh Indonesia dari pada membangun jalan tol.

Namun demikian, Imaduddin menilai implementasi tol laut belum jelas. Tol laut tidak hanya dilihat dari sisi berapa jumlah pelabuhan yang akan dibangun dan berapa kapal yang dib-utuhkan, tapi juga harus ada insentif sehingga banyak investor mau masuk.

Reza Priyambada berpendapat, pembangunan infrastruktur berupa jalan dan sarana transportasi sangat diperlu-kan untuk menurunkan biaya logistik. “Dengan dibangunnya infrastruktur, ini bisa berkontribusi sekitar 15-20% ke pertumbuhan ekonomi,” papamya.

Hans Kwee menilai biaya logistik di Indonesia masih mahal karena infrastruktur nya jelek “Dengan digenjotnya infrastruktur di seluruh negeri, akan menciptakan multiplier effect, dan ekonomi bisa tumbuh 7%,” kata dia.