Dagang Pengaruh Masalah Serius

Media : KOMPAS | Wartawan : (GAL/APA/AGE/OSA/ ZAK/HEN/MAS/IAN) | Senin, 19 September 2016  | 13:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman membuat kredi-bilitas pejabat publik kian runtuh. Irman ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga ’’menjual” pengaruh dalam mengatur tambahan kuota distribusi gula impor untuk perusahaan bermasalah. Kasus itu juga menunjukkan adanya masalah. serius dalam kebijakan kuota impor komoditas pangan untuk pengendalian harga pangan dalam negeri.

Ketua Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha Muhammad Syarkawi Rauf, Minggu (18/9), di Jakarta, mengatakan, hampir cii semua komoditas pangan terda-pat disparitas yang besar antara harga di dalam negeri dan harga di luar negeri.

Sebagai contoh, kata Syarkawi, dalam kasus gtila impor. Harga pokok gula di dalam r negeri Rp 9.000 per kilogram, sementara. Harga gula dari swasta domestik Rp 4.500 per kg dan harga inter-nasional lebih murah lagi. Pada saat yang sama, birokrat cen-derung kurang transparan dalair menentukan pemegang kuob impor. ’’Kondisi ini memberikai insentif bagi calon pemegang ku ota untuk menyuap dalam jum lah besar,” kata Syarkawi KPK, Sabtu lalu, menetapkan Irman sebagai tersangka kasus suap. Irman diduga menerimaRp 100 juta dari Direktur CV Se-mesta Beijaya Xaveriandy Sutan-to. Pemberian itu diduga berka-itan dengan rekomendasi untuk mendapatkan tambahan distri-busi gula dari kuota impor yang diterima Bulog untuk didistri* busikan di Sumatera Barat Irman adalah wakil DPD dari Su-matera Barat WDPD memang tak punya ke-wenangan dalam masalah impor atau distribusi gula. Namun, orang yang punya pengaruh bisa memengaruhi keputusan suatu instansi. Di korupsi dikenal is-tilah memperdagangkan penga-: ruh,” kata Ketua KPK Agus Ra-hardjo, kemarin.

: Wakil Ketua KPK LaodeM Syarif menambahkan, bagi KPK, bukan hanya nilaiuangyangpen-ting. Memperdagangkan pengaruh dengan imbcdan untuk mendapatkan sesuatu merupakar li perbuatan sangat tercela. Apa lagi, hal itu dilakukan pemimpii , tertinggi suatu lembaga negara ! Menurut Laode, Irman me-. minta Direktur Bulog membe-rikan alokasi distribusi gula impor sebanyak 3.000 ton kepada perusahaan yang sedang tersang-
kut masalah hukum di Penga-dilan Negeri Padang ’’Rekomendasi diberikan lisan, tidak ter-tulis, Hanya main telepon,” kata Laode.

Secara terpisah, Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan, penjelasan menge-nai pejabat Bulog yang dihubungi Irman terkait pemberian kuota impor gula akan dijelaskan Bulog Seninhari ini Menurut Wahyu, Irman sebagai Ketua DPD adalah pejabat negara. Telepon dari pejabat negara tentu diangkat Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menuturkan, siapa saja bisa menghubungi pejabat Bulog Demikian juga jika ada pesan, itu hal biasa. Namun, Bulog tetap mengikuti prosedur yang digariskan pemerintah dan regiiasi Bulog tidak bisa mem-berikan rekomendasi lain selain yang telah disetujui pemerintah.
Berubah

Xaveriandy mendatangi rumah dinas Irman di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jum-at (16/9) sekitar pukul 22.15. Ia datang bersama istrinya, Memi, sertaadiknya, Willy Sutanto. Me-reka meninggalkan rumah dinas Irman pada Sabtu, pukul 00.30. Saat menaiki mobil yang ter-parkir di halaman rumah Irman, penyidik KPK mencegah mereka menin^alkan rumah ituPenyi-dik KPK lalu meminta izin memasuki rumah lewat ajudan Irman Di dalam rumah, penyidik meminta Irman menyerahkan bungkusan yang diduga pemberian dari Xaveriandy dan Memi.
Informasi yang dihimpun Kompas, awalnya Irman me-nyangkal adanya bungkusan ter-sebut Namun, setelah penyidik membawa Xaveriandy dan Memi ke dalam rumah, istri Irman lalu mengambil bungkusan plastik dari dalam kamamya. Sekitar pukul 01.00, penyidik KPK membawa Irman, Xaveriandy, Memi, dan Willy kegedung KPK Laode meyakini Irman dan istrinya mengetahui bungkusan itu berisi uang karena sudah ada perubahan isik pembungkus uang saat diterima Irman dari Xaveriandy dan saat istri Irman menyerahkannya kepada penyidik KPK ’’(Saat penyerahan kepada Irman) uang itu dibungkus rapi, sedangkan penyidik saat melihatnya sudah di kantong plastik,” kata Laode.

Terkait kasus ini, kemarin KPK menggeledah sejumlah tempat di Padang, yaitu Gudang 1 CV Semesta Beijaya dan rumah sekaligus kantor di Jalan By Pass Kilometer 5 serta gudang gula CV Rimbun Padi Beijaya di Jalan By Pass Kilometer22. Kedua tempat itu diduga mil Xaveriandy.
Berhenti

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD AM Fatwa, kemarin, mengatakan, Pasal 52 Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 ten-tang Tata Tertib menyebutkan, jika berstatus tersangka, pimpin-an hams diberhentikan dari ja-batannya. Berkaca pada aturan ini, Irman hams diberhentikan dari jabatannya.

Namun, untuk mengambil ke-
putusan itu, hari ini BK DPD terlebih dahulu menggelar rapat yang hasilnya akan dibawa ke Rapat Panpuma DPD. ’’Keputusan BK DPD sifatnya final dan mengikat. Artinya, rapat paripur-na harus memutuskan sesuai keputusan BK,”katanya

Sebelum keputusan diambil, Fatwa berharap Irman mau mengundurkan diri sebagai Ketua DPD. Dengan demikian, dia tak diberhentikan dengan tidak hormat oleh DPD.

Sementara untuk pemberhen-tian Irman sebagai anggota DPD, menurut Fatwa, menunggu pu-tusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atas Irman.

Kasus Irman, menurut man-tan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyu-mardi Azra, dapat membuat ma-syarakat memandang sebelah mata integritas penyelenggara negara. ”Ini kian memperkuat persepsi masyarakat bahwa banyak pejabat hanya bisa mem-bicarakan anti korupsi, tetapi ti-•dak segan menerima suap atau gratifikasi,” katanya.

Menurut Azyumardi, untuk mengatasi korupsi, harus ada pe-negakan hukum yang tegas dan tidak pilih bulu. Langkah itu diikuti dengan efek penjeraan, misalnya dengan memiskinkan koruptor dan hukuman berat.