Politik Dinasti Merusak Demokrasi

Media : KOMPAS | Wartawan : | Senin, 19 September 2016  | 13:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Politilc dinasti cii daerah. memililti daya rusak terhadap demokrasi lokal, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Kehadiran keluarga petahana dalam pemiliban kepala daerali juga mengerdilkan sistem kaderisasi partai politik.

Praksis ini juga meluas karena sikap pragmatis elite partzii politik: dan keterbatasan kemampuan pengawas pemilu di daerah. Kondisi ini turut merusak iklim demokrasi, terutama di daerah, karena membuat rakyat tidak dapat memilih pemimpin yang berkualitas.

Kebobrokan politik dinasti di daerah terkuak sejak Gubemur Banten Atut Chosiyah terjerat kasus korupsi tahiui 2013. Praktik korupsi tersebut juga melibat-kan kerabatnya.

Sementara di Kabupaten I3a-nyuasin, Sumate ra Selatan, pe-nyidik: Komisi Pemberantasan Ko rupsi menangkap taxij^an Bu-pati Banyuasin Yan Anton Ferdi-an di rumalinya terkait permain-an proyek. Yan menjadi bupati menggantikan ayahnya, Amirud -din Tnoed, yang juga pernah di-periksa KPK terkait masalah alih fungsi hutan.

IS/Ieski demikian, potensi semakin banyak kepala daerah yaiig terkait hubungan keluarga dengan petahana masih akan ter-jadi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada IS Februari 2017. Hal ini hanya dapat diantisipasi dengan peng-awasan tegas dari semua pe-m angku kepentingan karena kandidat yang diusung petahana dapat memanfaatkan kekuasaan untuk memenangi pilkada.

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam ciis-kusi bertajuk ”Dinasti Politik IVLerxisak” di Jakarta., Minggu (18/9), mengatakan, penerapan demokrasi di daerah melalui pil-kada seharusnya bisa menghadir-

kan toanyak calon pemimpin ber-kualitas. Namun, esensi demokrasi menjadi rusak akibat calon kepala daerah yang diusung partai politik ternyata masih kerabat dari petahana yang kualitasnya diragnkan.

Memanfaatkan kekuasaan

Lebih parah lagi, menurut peneliti I ndonesia Corruption Watch, Ade Irawan, politik dinas-t:i lekat dengan konipsi, h»aik: ma-teri rt\aupun pertyalaligviiiaan kekuasaan. Menurut Ade, petaliana kerap memanfaatkan kekuasaan-nya untuk melakukan segala cara demi memenangkan calon kepala daerah penerusnya.

Begitu kandidat yang didtikung petahana memenangi pilkada, kata Ade, mereka akan me-lanjntkan semua Hal yang sudah dirintis selama ini. Tata pemerin-tahan yang transparan dan akun-tat>el pvin snlit diwnjtidkan se-

hingga akhimya rakyat tetap di -rugikan.

PeAeliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ra-madhanil, menambahkan, keha-diran keluarga petahana dalam pilkada sekaligus me rusak sistem kaderisasi dan pencalonan partai
politik. Pasalnya, hanya karena kerabat petahana, partai menge-sampingkan kademya sendiri di partai untuk pilkada. Ini hisa ter-jadi karena partai masih berpikir-an pragmatis. Keluarga petahana dinilai berpeluang besar menang dengan memanfaatkan kekuasa-annya untuk kemenangan kandidat.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw se-pakat dengan hal ini. Bahkan, kata Jerry, politik dinasti dinilai ikut melanggengkan sikap politik rakyat yang pragmatis saat pilkada. Hal ini kaTena politik uang menjadi andalan untuk meme-

nangkan calon dari keluarga petahana. Politik uang dilakukan

untuk mendongkrak elektabilitas calon dari keluarga petahana yang sering kali baru muncul menjelang pilkada.

Selain itu, politik dinasti dinilai bisa merusak penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasalnya, petahana bisa memanfaatkan ak-ses terhadap anggaran daerali dan birokrasi untuk ke menangan keluarganya. Begitu pula saat ea— Ion dari keluarga petahana ter-pilih dan berkuasa, kekuasaan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan dinasti politik.

” Jadi, energi yang seharusnya untuk pembangunan daerah justru digunakan untuk dinasti po-litik,” kata Jerry.

Sistem pencalonan Namun, sekalipun tidak mudah, Padli tetap berharap partai politik me nya d ari kerusakan yang ditimbulkan oleh politik dinasti. Dengan demikian, pen ting bagi partai politik membenahi sistem pencalonan dalam pilkada sehingga keluarga petahana tidak begitu saja menjadi calon. Arti-
nya, ada sistem seleksi calon pe-serta pilkada yang berlangsung secara transparan sehingga rakyat pun dapat melihat kandidat yang berkualitas.

” Partai menjadi kunci karena dari partai, calon-calon kepala daerah itu lahir. Begitu kandidat berkualitas yang terpilih, tentu elektabilitas partai politik pun ikut naik,” k^vta Padli.

Oleh karena itu, lanjutnya, jika elite partai politik tidak segera introspeksi, kepala daerah hasil politik dinasti akan menjadi bu-merang bagi mereka sendiri dalam pemilu legislatif dan presiden.

’’Apalagi mereka yang lahir dari politik dinasti itu rentan bermasalah saat menjabat,” ujar Fadli. CAPA)