Sapu Bersih Korupsi dari Hulu hingga Hilir

Media : MEDIA INDONESIA | Wartawan : Nur Aivanni |

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

Senin, 19 September 2016  | 13:24 WIB

Selain reformasi birokrasi, jaksa KPK harus konsisten menuntut pencabutan hak politik dan perampasan aset tersangka

PENANGKAPAN penyelenggara negara seperti Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman oleh Komisi Pemberan-tasan Korupsi dinilai bukan menjadi yang terakhir.

Jika tidak ada perubahan yang sistematis untuk mencegah dan mem-berantas tindak pidana korupsi, pejabat negara yang lain tinggal menunggu giliran berurusan dengan lembaga antirasywah.

Demikian benang merah perbincang-an Media Indonesia dengan sejumlah kalangan, kemarin, terkait dengan penangkapan Irman Gusman.

Ketua KPK Agus Ra-hardjo mengatakan pemberantasan korupsi harus menyelu-ruh dari hulu sampai hilir. Dia memberikan empat poin penting.

Pertama, perubahan sistem harus mencegah munculnya pemburu rente. “Sistem harus trans-paran dan akuntabel, rakyat dapat mengakses dan mengawasi proses pe-layanan,” ujar Agus saat dihubungi, tadi malam.

Kedua, kata dia, aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, harus direformasi sehingga mampu menjalankan tugas dengan jujur, adil, responsif, dan konsisten.

Ketiga, reformasi birokrasi segera dituntaskan. “PNS dan seluruh penyelenggara negara dituntut mempunyai kinerja, budaya kerja, norma, etika, dan standar yang baru,” tuturnya.

Keempat, swasta juga harus direformasi. Agus mencium banyak pihak swasta yang membuat pembukuan
ganda. “Menyembunyikan aset dan menyuap,” pungkasnya.

Ketua DPD Irman Gusman ditangkap tim satgas antirasywah dalam ope-rasi tangkap tangan (OTT) di rumah dinasnya di Jalan Denpasar Raya, Blok C3/8, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9) dini hari. KPK menetapkan empat tersangka. Uang suap RplOO juta pun disita.

Pencabutan hak politik

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan harus ada perubahan yang signifikan untuk mengerem laju korupsi yang menggila. “Sistem politik dan sistem pemidana-an harus diperbaiki,” jelasnya, kemarin.

Sistem politik, kata dia, dari sisi pendanaan, transparansi, dan demokratisasi internal partai. “Negara harus terlibat,” tandasnya.

Selain itu, KPK harus konsisten menuntut pencabutan hak politik dan perampasan aset melalui tindak pidana pencucian uang.

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti membantah keterlibatan Irman. “Tidak ada kaitannya,” ujar Djarot, kemarin.

Ia mengatakan, terkait dengan impor, Bulog hanya menerima rekomendasi dari Kementerian Pertanian atau Ke-menterian Perdagangan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku perusahaan yang menjadi pelaku dalam OTT KPK itu tidak terdaftar sebagai importir. “Agak aneh,” katanya di Bandar Lampung, kemarin.

Mantan komisioner KPK Mohammad Jasin menduga Irman Gusman menjual pengaruhnya (trading influence) selaku Ketua DPD. “Meski bukan tugasnya, kan dia (Irman Gusman) punya jabatan,” kata Jasin, tadi malam.

Tim penyidik KPK, kemarin, meng-geledah dua lokasi di Kota Padang, yakni kediaman pengusaha Xaveriandy Sutanto dan gudang gula CV Semesta Berjaya. (Try/Pra/HR/X-6)

aivanni@mediaindonesia.com