PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK Pemerintah Pasang Badan

Media : BISNIS INDONESIA | Wartawan : Arys Aditya & Stefanus Arief Setiaji | Senin, 19 September 2016  | 13:33 WIB

JAKARTA — Pemerintah 'pasang badan' untuk menjamin kenyamanan wajib pajak Indonesia yang turut dalam program pengampunan pajak. Negara lain tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri terkait dengan amnesti pajak.

Wakil Presiden Jusuf Kalla me-negaskan apabila benar ada upaya otoritas keuangan di Singapura menghalang-halangi warga negara Indonesia (WNI) yang ingin turut dalam program tax amnesty, langkah itu dinilai tidak patut.

“Tentu kita sayangkan kalau itu benar. Singapura tentu tak berhak untuk campuri masalah masalah kepemilikan, apalagi Singapura menganut devisa be-bas sama dengan kita,” ujarnya di sela-sela menghadiri Kon-ferensi Tingkat Tinggi Non Blok ke 17 di Pulau Margarita, Venezuela, Sabtu (17/9).

Apalagi, kata Wapres, Singapura sama halnya dengan Indonesia menganut sistem devisa bebas. Dengan sistem itu, setiap warga negara berhak untuk menyimpan dananya dimanapun tanpa bisa dihalang-halangi.

“Orang tak bayar pajak itu pelanggaran karena itu diam-.
puni. Tapi negara lain tak boleh turut campur urusan negara kita,” kata Wapres Jusuf Kalla.

Kabar mengenai adanya upaya Singapura menghalang-halangi program pengampunan pajak tidak kali saja terjadi. Saat masih proses pembahasan UU, sempat muncul upaya negara tetangga itu mencegah dana WNI yang disimpan di bank-bank negara itu untuk berpindah ke bank dalam negeri.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung turut memberi penegasan supaya wajib pajak yang berminat atau telah melaksanakan pengampunan pajak, tidak takut karena yang berlaku dan menjadi jaminan dalam amensti pajak adalah tata perundangan di Indonesia.

Pramono menuturkan tidak khawatir dengan adanya dugaan bank-bank di Singapura yang mulai mengganggu dan meng-hambat peserta tax amnesty de-
ngan payung Financial Action Task Force (FATF).

Otoritas fiskal kedua negara yang diwakili menteri keuangan masing-masing telah bertemu untuk membahas hal tersebut di Konferensi Tingkat Tinggi Asean di Laos pada pekan lalu.

“Kebetulan juga ada Menkeu Singapura menyampaikan, Per-dana Menterinya juga menyampaikan bahwa mereka tidak sama sekali tidak ada upaya mengham-bat ini,” katanya di Kompleks Is-tana Kepresidenan, Jumat (16/9).

Pramono mencermati bahwa minat peserta amnesti pajak terns meningkat. Sejauh ini, perkembangan realisasi deklara-si, repatriasi dan khususnya tebusan semakin menggembira-kan.

“Kalau kita lihat dari perkembangan hal yang berkaitan dengan tax amnesty sebenamya sangat menggembirakan. Program tax amnesty yang dulu dipersepsi-kan pesimis oleh sebagian orang, temyata berjalan dengan baik,” katanya.

Keberhasilan program pengam-punan pajak akan menjadi dukung-an bagi penerima-an negara dalam jangka panjang. “Selain memper-luas tax base, juga bisa menjadi supporting program pemerintah ketika perekonomian dunia sedang melambat,” jelasnya.

Pramono juga mengajak selu-ruh penyelenggara negara untuk meman-faatkan amnesti pajak. Menu-rutnya, penyelenggara negara adalah panutan sehingga perlu memanfaatkan program itu karena ke-bijakan tersebut tidak ada lagi masa datang. yang dilengkapi dengan sistem nomnmnaan untuk daoat mengatur