Pemerintah Pertahankan Jumlah Sekuritas & Ml

Media : BISNIS INDONESIA | Wartawan : Gloria N. Dolorosa | Selasa, 20 September 2016  | 13:29 WIB

JAKARTA—Usulan penambahan jumlah manajer investasi dan perantara pedagang efek sebagai gateway dalam program amnesti pajak tidak terealisasi. Kementerian Keuangan hanya menambah daftar bank sebagai gateway untuk repatriasi dana tax amnesty.

Berdasarkan laporan daftar pintu masuk (gateway) program amnesti pajak yang terbit pada Jumat (16/9), tidak ada penambahan manajer investasi (MI) dan perantara pedagang efek (PPE). Jumlahnya masih sama seperti daftar awal, yakni 18 MI dan 19 PPE.

Adapun untuk daftar bank yang menjadi gateway repatriasi bertambah dari semula 18 bank, saat ini jumlahnya menjadi 21 institusi bank.

Tiga bank yang masuk daftar gateway yakni Deutsche Bank AG, PT Bank OCBC NISP Tbk., dan Standard Chartered Bank. Total terdapat 58 perusahaan
yang berperan sebagai gateway dalam program amnesti pajak, terdiri dari 21 bank, 18 MI, dan 19 PPE.

Sebelum daftar anyar itu muncul, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengusulkan 10 PPE ke Kemenkeu setelah melong-garkan syarat bagi PPE agar bisa menjadi gateway.

Salah satu syarat yang dilonggarkan yakni PPE hams mencatatkan laba usaha atau bottom line positif per 31 De-sember 2015. Sebelumnya, PPE harus membukukan hanya laba usaha per 31 Desember 2015.

Adapun, syarat lain masih serupa dengan syarat lama. Ambil contoh, rerata modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) per 31 Desember 2015
minimal Rp75 miliar dan tidak terkena penghentian sementara perdagangan (suspensi).

Ketika dikonfirmasi soal tidak adanya nama baru di daftar gateway, Direktur Pengawasan Ttansaksi dan Kepatuhan Anggota Bursa Efek Indonesia Hamdi Hassyarbaini mengaku baru tahu soal itu.

Menurutnya, dia belum mendapat informasi soal daftar anyar gateway dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun dari Kementerian Keuangan.

Loto Srinaita Ginting, Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan, mengatakan penetapan bank, manajer investasi, dan PPE untuk menjadi gateway mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123 Tahun 2016.

Beleid itu mengatur Perubahan Atas PMK Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harga Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan Pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak

“Kriteria masih mengacu pada PMK 123. PMK-nya kan belum berubah jadi kriteria untuk menjadi gateway mengacu ke sana [PMK 123],” kata Loto, Senin (19/9).

TERBUKA PELUANG

Menurutnya, bila ke depan dibutuhkan penambahan jumlah bank, manajer investasi, dan PPE, maka mungkin saja terbuka peluang untuk menyesuaikan syarat.

“Dan pembukaan kriteria itu butuh pertimbangan dari menteri keuangan. Jadi, tidak serta inert a kalau dia sesuai maka dia dapat [menjadi gateway],” kata Loto.

Dalam PMK No. 123/2016 disebutkan untuk dapat ditunjuk sebagai gateway, MI harus dimiliki oleh perusahaan BUMN atau anak usaha BUMN, mengelola dana kelolaan sampai dengan peringkat 10 besar untuk periode pelaporan terakhir, mengelola reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) penyertaan terbatas dengan underlying proyek sektor riil dengan dana kelolaan minimal Rp200 miliar atau mengelola dana investasi real estat berbentuk KIK. 0