Badan Kehormatan Copot Jabatan Irman

Media : BISNIS INDONESIA | Wartawan : |

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

Selasa, 20 September 2016  | 13:32 WIB

JAKARTA — Bad3H Kehormatan De-wan Perwakilan Daerah resmi member-hentikan Irman Gusman dari jabatannya sebagai Ketua DPD. Irman dianggap telah melanggar tata tertib karena ditetap-kan tersangka oleh aparat hukum.

Dalam tata tertib DPD Pasal 52 huruf c disebut Ketua dan atau Wakil Ketua DPD berstatus tersangka niaka kepadanya akan dija-tuhkan sanksi pemberhenti-an dari jabatan .

Kep utusan memberhen-tikan Irman Gusman itu diambil dalam rapat pleno BK DPD yang dipimpin oleh Ketua I3K, AM Fatwa. “Irman Gusman diberhentikan dari jat>at-an Ketua DPD,” ujar AM Fatwa, Senin (19/9) malam.

Hanya saja, untuk posisi Irman sebagai anggota DPD masih harus menunggu keputusan rapat pa rip urna DPD yang rencananya digelar hari ini.

Wakil Ketua DPD Republik Indonesia GKR Hemas menyerahkan tanggung jawab pencopotan jabatan Irman Gusman sebagai Ketua DPD kepada BK.

Sementara itu, Ketua DPR Ade Koma-ruddin berpendapat kasus yang menim-pa Irman berdampak terhadap usulan amandemen kelima UUD 1945 karena usulan itu berhubungan langsung dengan penataan kewenangan DPD.

Dalam usulan itu DPD menginginkan penambahan kewenangan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan penda-pat, sebagaimana yang dimiliki oleh DPR.

“Secara politik pastinya akan berpe-ngaruh kepada keinginan teman-teman DPD untuk memberikan penguatan ter-hadap eksistensi lembaganya,” kata Ade di Gedung DPR, Senin

Kendati demikian, Ade secara pribadi setuju bila DPD diberikan kewenangan lebih yang hampir sama dengan DPR. Na-mun, hal itu bisa menjadi preseden buruk bagi DPD pascapenangkapan dan penetapan status tersangka kepada Irman.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengungkapkan sebaiknya saat ini DPD jangan terlalu memaksa untuk memi nta tambahan kewenangan.
“Saya kira, kewenangan DPD bisa Irilang sama sekali atau tidak t>isa mendapatkan dukungan dari publik sama sekali, jika di saat yang sama DPD melalui Irman Gusman ini gagal meyakinkan publik bahwa lembaga ini layak didukung dan diperkuat,” kata Lucius kepada Bisnis.

Dia menambahkan, dengan tidak ada kewenangan saja DPD bisa menciptakan wewenangnya sendiri untuk mendapatkan keuntungan, apalagi kalau diberi kewenangan. “Jangan-jangan yang ter-jadi nanti mereka lomba dengan DPR mencari keuntungan,” tambahnya.

Peneliti Formappi ini melihat momentum Irman Gusman ini momentum paling buruk di DPD, sehingga dari kasus tersebut DPD dituntut untuk menciptakan langkah yang tepat yaitu dengan langsung memecat Irman Gusman baik

dari jabatan ketua maupun dari keang-

gotaan DPD. (Dewi A. Zuhriyah/Muhammad Khadafi/John A. Oktaveri)