Kapolri Siap Jamin Investor

Media : BISNIS INDONESIA | Wartawan : | Selasa, 20 September 2016  | 13:32 WIB

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian memastikan kepolisian menjamin keamanan dan memberikan kepastian hukum atas kegiatan investasi asing dan investor dalam negeri, seiring dengan peningkatan promosi investasi oleh Badan Koordinasi Fena-naman Modal (BKPM).

Menurut Jenderal Tito, perlam-batan ekonomi global telah memi-cu semua negara untuk bersaing
dalam menarik investasi asing. “Sekarang ini ekonomi global melambat, membuat semua nega-ra berkompetisi menarik investor. Kami mendukung penciptaan iklim investasi yang sehat,” kata-nya ketika penandatanganan kerja sama keamanan investasi antara BKPM dan Mabes Polri di Gedung BKPM Jakarta, Senin (19/9).

Berdasarkan catatan Polri, kata Tito, sejauh ini investor asing membutuhkan kemudahan per* izinan, kemudahan infrastraktur, jaminan keamanan dan kepastian hukumdi Indonesia.

“Polri akan memberi kepastian hukum dan jaminan keamanan itu 100% tugas Polri,” ujamya dalam siaran pers yang diterima Bisnis. Kapolri mengungkapkan keluh-an yang umumnya disampaikan investor terkait dengan premanis-me, pungutan liar, limbah, hingga konflik kepemilikan lahan. TUgas Polri, kata Tito, untuk memberi-kan jaminan keamanan dan kepastian hukum terkait dengan keluh-antersebut.

“Jangan sampai kita dari Indonesia sudah memberikan promosi yang manis di luar negeri, tetapi malah nantinya setelah negara lain berinvestasi ada masalah hukum yang sulit dan tidak aman.”

Kepala BKPM Thomas Lembong
mengatakan kerja sama itu mem-buat BKPM dan Polri dapat meng-identifikasi permasalahan dan kendala ganguan keamanan yang dihadapi investor maupun calon investor, serta mencari solusi seca-ra bersama-sama.

“Para investor tentunya sangat mengharapkan agar jaminan keamanan berinvestasi di Indonesia benar-benar terwujud,” tutur Thomas pada kesempatan yang sama.

Kepolisian, lanjut Tito, akan memberikan pengamanan khusus di beberapa kawasan industri yang telah ditetapkan sebagai obyek vital, sebagai upaya memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investor.

“Ada 14 obyek vital diberikan pengamanan khusus, ini tidak boleh ada unjuk rasa karena sudah ada di undang-undang, tidak boleh objek vital terdapat unjuk rasa,” kata Tito.
Meski begitu, menurut Tito, pengamanan dari kepolisian bukan hanya diberikan kepada industri yang berada pada kawasan yang dinyatakan objek vital tetapi me-lingkupi kawasan berbisnis di dae-rah-daerah lainnya.

Dalam kerja sama BKPM dan Polri, hadir juga 10 Kapolda seperti Kapolda Jawa Timur, Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Ban-ten, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sumatra Utara, Kapolda Sumatra Selatan, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Kalimantan Timur, Kapolda Sulawesi Selatan, dan Kapolda Kepulauan Riau.

“Saya berharap jajaran kepolisian yang menjadi destinasi utama investasi agar bisa memberikan pemahaman yang sama ke jajaran masing-masing, jangan mempersu-ljt investor dan bantu mereka,” tutur Tito. (Sutan Eries Adlin)