Irman Gusman Diberhentikan Sejumlah Anggota DPD Meminta Penangguhan Penahanan

Media : KOMPAS | Wartawan : (SAN/Cll/HEN/ZAK/GAL/ MAS/AGE/APA) |

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

Selasa, 20 September 2016  | 13:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS-Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah mereko mendasikan Irman Gusman yang telahditetapkan sebagai tersangka suap diberhentikan dari jab atannya sebagai Ketua DPD. Pada saat bersamaan, 20 dari 135 anggota DPD meminta KPK menangguhkan penahanan Irman.

Rekomendasi Badan Kehormatan (BK) DPD yang diputus-kan di rapat BK DPD, Senin (19/9) malam, di Kompleks Par-lemen, Senayan, Jakarta, terse-. but didasarkan pada Pass! 52 Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib. Di sana tertulis, jika berstatus tersan^a, pimpinan DPD harus diberhentikan dari jabatannya.
Irman telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena di-iuga ”menjual” pengaruh dalam mengatur tambahan kuota dis-:ribusi gula impor untuk per-asahaan bermasalah. Dalam kasus ini, Irman diduga menerima suap Rp 100 juta dari Direktur CV Semesta Beijaya Xaveriandy Sutanto.

BK DPD akan membawa re-
komendasi pencopotan Irman dari jabatan Ketua DPD ke Rapat Paripuma DPD hari Selasa ini. Menurat Ketua BK DPD AM Fatwa, keputusan BK DPD ber-sifat final dan mengikat sehingga Rapat Paripuma DPD harus me-mutuskan sesuaikeputusan BK.

Namun, anggota DPD dari Sulawesi Utara, Benny Rhamdani, mengatakan, ada kemungkinan muncul pendapat lain di Rapat ParipumaDPD. Sebab, selain meminta penahanan Irman ditang-guhten, sekitar 20 anggota DPD juga mewacanakan pemberhen-tian Irman dari jabatan Ketua DPD ditunda hingga ada putusan pengadilan yang kekuatan hu-kum tetap atas kasus itu.

Jika itu sampai teijadi, Benni khawatir citra DPD di mata publik akan semakin terpuruk. Benny juga memilih tak menandata-ngani surat permintaan penangguhan tahanan untuk Irman ka-renahal itu, menurat dia, sebagai bunuhdiripolitik.

Alot

Rapat BK DPD yang semalam dipimpin AM Fatwa dan dihadiri 10 dari 17 anggota BK DPD ber-langsung alot. Andi Surya, anggota DPD dari Provinsi Lampung, mengatakan, DPD perlu hati-hati mengambil keputusan karena ada kemungkinan Irman meng-ajukan praperadilan. la khawatir jika peradilan memutuskan pe netapan tersangka Irman tidal sah, keputusan BK dipertanyakan. Beberapa anggota lainnya meminta BK jangan buru-buru memutuskan memberhentikan Irman karena belum ada surat penetapan tersangka dari KPK yang diserahkan kepada DPD. "Bukti formal, seperti surat KPK, itu biasanya hanya dibu-tuhkan oleh peradilan, bukan si-dang etik Namun, kalau BK masih ragu terhadap pengumuman lisan KPK dan mau menempuh prosedur selayaknya pengadilan, silakan,” kata Zain Badjeber, pa-karhukum tata negara dari Uni-versitas Sumatera Utara, yang dihadirkan dalam rapat itu.

Refly Harun, pakar hukum tata negara lainnya yang juga dihadirkan dalam rapat itu, ber-pendapat, dari segi etika, pelang-garan yang dilakukan Irman da-pat dikategorikan pelanggaran berat. Bahkan, jika dapat dibuk-tikan bahwa Irman menerima uang dan menyimpannya, ia juga dapat diberhentikan sebagai anggota DPD. ”Ini pelanggaran luar biasa Apalagi, selama ini rekam jejak KPK dalam konteks operasi tangkap tangan bisa dikatakan 100 persen benar,” katanya.

Setelah mendengar sejumlah pendapat, AM Fatwa dan anggota BK DPD lainnya menilai keputusan harus segera diambil karena penetapan tersangka Irman sudah jelas diumumkan KPK Akibatnya, BK DPD tak lagi perlu menunggu surat keputusan penetapan Irman sebagai tersangka dari KPK. Terlebih, surat pe-nahanan Irman sebenamya juga sudah disampaikan KPK kepada pihakkeluarga Irman.

”Ini mumi masalah etika. Kami tidak sampai ke masalah pidana Untuk masalah pidana, ka-mi serahkan kepada penegak hukum. Begitu pula untuk penco-potannya sebagai anggota, itu masih urusan nanti,” kata AM Fatwa

Sementara itu, sekitar 20 anggota DPD semalam menanda-tangani surat yang isinya me-minta KPK menangguhkan pe-nahanan Irman. Mereka juga bersedia menjadi jaminannya.

Menurut anggota DPD dari Banten, Ahmad Subadri, surat itu diinisiasi sejumlah anggota DPD dari daerah pemilihan di wilayah Indonesia bagian barat. Ahmad mengaku sebagai salah satu ini-siatomya ”Ini ikhtiar dan du-kungan moral sebagai sahabat
Irman,” ujamya.

Penangguhan itu dimohonkan karena Irman diyakini tidak mungkin melarikan diri, meng-hilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan serupa. Alasan lainnya, menurut anggota DPD dari Maluku, John Pieris, bukti untuk menetapkan Irman sebagai tersangka belum cukup kuat. Dia juga menduga ada un-sur politis dalam kasus ini.

Anggota DPD dari Sulawesi Barat, Asri Anas, yang juga ikut menandatangani surat penangguhan penahanan, mengatakan, jumlah anggota DPD yakin jumlah penanda tangan surat pada hari ini akan lebih dari 20 orang. Menurut rencana, surat permo-honan penangguhan penahanan itu disampaikan kepada peng-acara Irman ditindaklanjuti ke KPK.

Secara terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, jika telah diterima KPK, pimpinan KPK akan mempelajari dan mempertimbangkan surat per-mohonan itu. Namun, pimpinan KPK juga perlu mempertimbangkan kebutuhan penyidik. ’’Penyidik pasti punya rencana penyidikan yang harus tidak boleh terhambat demi kelancaran proses,” kata Agus. Ia mengatakan, penyidik KPK independen dalam menyidik kasus Irman dan akan menindaklanjuti temuan awal.

Pemeriksaan internal

Secara terpisah, Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyopramo-no menuturkan, pekan ini akan dilakukan pemeriksaan internal terhadap Farizal, jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Suma-tera Barat yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ka-
rena diduga menerima suap Rp 365 juta dari Xaveriandy Sutanto. Pemeriksaan internal akan dimu-lai dengan meminta keterangan Asisten Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar, dan Asisten Pidana Umum Kejati Sumbar.

Evaluasi niaga pangan

Menanggapi kasus suap yang melibatkan Irman, Menteri Per-tanian Andi Amran Sulaiman memastikan akan mengevaluasi semua rekomendasi impor ko-moditas pangan untuk mengan-tisipasi sejumlah kemungkinan teqadinya penyimpangan dalam pemberian kuota impor.

Wakil Ketua KPK Saut Situ-morang menuturkan, KPK juga akan mendorong penataan niaga pangan. Ini sesuai dengan pende-katan penindakan dan pencegah-an terintegrasi. KPK juga akan melihat apakah ada masalah ma-najerial ataupun mendalami pro-sedur standar operasi (SOP) dalam niaga pangan.

’’Penindakan terintegrasi itu kita masuk untuk menindak, ke-mudian mempelajari kembali seperti apa model pencegahan. Ini untuk menutup ’penyakif kam-buhan di satu-satu tempat. Bisa saja tak ada masalah dalam SOP, tetapi soal perilaku transaksional yang belum surut,” kata Saut.