Pemerintah Yakin Aman Parpol Diharapkan Usung Calon yang Bersih di Pilkada

Media : KOMPAS | Wartawan : (APA/OSA/C11) |

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

Selasa, 20 September 2016  | 13:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah optimistis pemilihan kepala daerah serentak 2017 akan beijalan aman dan lancar, Sebanyak 101 daerah yang akan menggelar piada juga sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan itu melalui naskah peijanjian hibah daerah dengan KPU.

Menteri Dalam Negeri l]ahjo Kumolo menuturkan, besar nilai naskah peijanjian hibah daerah (NPHD) di 101 daerah dengan KPU mencapai Rp 4,234 triliun. NPHD terbesar 'untuk provinsi adM Papua BaratRp 506 miliar, diikuti DKI Jakarta Rp 478 miliar, dan terkecil Rp 77 miliar di Gorontalo.

Sementara itu, Badan InteBjen Negara, kepolisian, dan didukung TNI telah mendeteksi dini dan memetakan wilayah. Bawaslu pun memiliki pemetaan kera-wanankonflik.

Dengan kondisi ini, saat rapat persiapan pilkada dengan Koraite I Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/9), Tjahjo menuturkan, pemerintah yalrin pilkada akan berlangsung aman dan lancar.
Hadir dalam rapat itu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Kar-navian; Ketua KPU Juri Ardi-anto; anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak; serta Staf Ahli Bi-dang Ideologi dan Politik BIN Mayjen Kaharuddin.

Juri mengatakan, hal yang substansial bembah dalam pen-calonan Pilkadi 2017, antara Iain seputar syarat/pencalonan yang tegas melarang mantan terpida-na bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Terpidana yang menjalani hu-kuman di luar penjara tetap da-pat mencalonkan din.

Bersih

Terkait diperbolehkannya terpidana yang sedang menjalani hukuman di luar penjara atau hukuman percobaan dapat ikut pilkada, secara terpisah, peneliti Lembaga Umu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, berharap, partai politik hanya mengusung kandidat yang bersih di pilkada mendatang. ’’Publik ingin yang benar-benar bersih yang maju di pilkada Kita harus tekan terns parpol untuk ifeung calon bersih, sebab mereka yang punya hak dan kewenangan untuk meng-usung calonnya,” ujamya.

Siti juga mengusulkan adanya uji materi terhadap Pasal 9A Un-dang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 9A UU No 10/2016 itu mengatakan, tugas dan wewenang KPU dalam pilkada adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkon-sultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat Siti mengi-nginkan ada kajian terhadap fra-sa Wonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum dapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikaf.

Secara terpisah, anggota Ko-misi II DPR Msi PDI-P, Arteria Dahlan, memprotes keras kesim-pulan rapat Komisi II tentang calon kepala/wakil kepala daerah berstatus terpidana hukuman percobaan yang berbeda dengan kesepakatan rapat Diamenyebut ada kejahatan demokrasi yang terjusun secara sistematis, pe-nuh kebohongan, dan permufa-
katan jahat di balik kejadian itu.

Ini disampaikan Arteria saat rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Mendagn Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan TataRuangSofyanDjal, dan Wali Kota Batam HM Rudi Atas dasar itu semua, Arteria mendesak agar hasil keputusan rapat diubah dan disesuaian dengan norma di UU Pilkada. Ar-tinya, terpidana percobaan tidak boleh ikut pilkada Desakan Arteria ini didukung oleh Yandri Susanto, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional Namun, Ketua Komisi II Ram-be Kamarul Zaman tidak mem-buka kembali pembahasan ke-tentuan itu.