Pengusaha Siap Berinvestasi Izin Industri Terkait Sektor Perikanan Perlu Dipermudah

Media : KOMPAS | Wartawan : (LKT/CAS) | Selasa, 20 September 2016  | 13:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Pelaku usaha penangkapan ikan menyatakan siap untuk berinvestasi pada kapal ikan di dalam negeri guna memaksimalkan industri perikanan. Meski demikian, pemerintah diharapkan mengurai sejumlah regulasi yang menghambat investasi.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Ke-lautan dan Perikanan Yugi Pra-yanto mengemukakan hal itu se-usai Rapat Koordinasi Kemen-terian Koordinator Bidang Ke-maritiman dengan sejumlah pe-laku usaha perikanan, di Jakarta, Senin (19/9). Rapat itu juga di-hadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Rapat koordinasi tersebut me* rupakan bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Ta-hun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Pelaku usaha me-yakini, peningkatan produksi bisa dicapai jika iklim usaha membaik Yugi menambahkan, pelaku usaha dalam negeri siap mem-bangun kapal ikan besar hingga berukuran 1.000 gros ton (GT) dengan daya jangkau tangkapan ikan hingga ke laut lepas. Namun, pemerintah menerbitkan aturan terkait dengan izin usaha pe-nangkapan ikan yang membatasi ukuran kapal maksimal 150 GT.
"Pengusaha dalam negeri siap investasi asalkan aturannya di-ubah. Kalau ukuran kapal se-karang dibatasi 150 GT, hi-tung-hitungan bisnis tidak ma-suk,” ujar Yugi.

Dari sisi permodalan, pihaknya berharap pemerintah memfasi-litasi akses permodalan ke per-bankan guna mendorong lebih banyak investasi dalam negeri Perikanan ilegal Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjai-tan mengemukakan, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk membe-rantas praktik perikanan legal dinilai sudah beijalan baik. Tinggal sekarang mereka (pelaku usaha) minta supaya bisa melaut lagiujamya.

Luhut menambahkan, pemba-tasan izin kapal membuat pa-
sob ikan menunrn sehingga kapasitas terpasang industri perikanan semakin rendah. Hal itu juga berdampak terhadap, misal-nya, 7.000 buruh di Bali diberhentikan akibat industri perikanan berhenti beroperasi, juga bu-ruh nelayan di Pati, Tegsd, Muara Barn, Merauke, dan Sorong

Luhut mengakomodasi ma-sukan pelaku usaha perikanan danbeijanji mencari solusiuntuk membangkitkanusaha perikanan nasional Terkait dengan itu, pihaknya akan menyusun peta ja-lan industri perikanan. Peraturan yang bermasalah akan dibicara-kan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pa mencari

Solusi

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya sedang menjaring dan mempelajari masukan pelaku usaha untuk menumbuhkan industri perikanan di Tanah Air. ’’Sekarang kapasitas industri ra-ta-rata di bawah 40 persen. Ken-dalanya beragam, mulai dari in-frastruktur, fasilitas, hingga lainnya,” ujar Airlangga Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Industri Kemen-terian Perindustrian Haris Mun-andar mengatakan, kebijakan harus mempertimbangkan kepen-tingan sektor industri dan sektor perikanan. Permasalahan bahan baku selama ini teijadi antara lain karena operasi kapal tidak maksimal dan kebanyakan kapal berkapasitas kecil.