Murdaya Poo: Sukseskan Fax Amnesty Demi Anak Cucu

Media : INVESTOR DAILY | Wartawan : Yosi Winosa | Selasa, 20 September 2016  | 13:44 WIB

JAKARTA - Pengusaha nasional Murdaya Widyawimarta Poo mendaftarkan diri menjadi peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dia mendorong kalangan pengusaha untuk mengikuti program pengampunan pajak, karena program ini tidak cuma untuk menyelamatkan diri sendiri, namun juga anak cucu kelak.

“Jika tidak diurus saat ini, anak cucu nanti akan mendapat hambatan dalam mengelola pajak. Saya sangat lega, apalagi ini. program sekali seumur hidup,” kata Murdaya saat mendaftarkan program amnesti pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senin (19/9).

Murdaya Poo adalah pemilik PT Central Cipta Murdaya (Berea Group), grup usaha yang ber-gerak di berbagai sektor, seperti kelistrikan, perdagangan, prop-erti, infrastruktur, manufaktur, agrobisnis, permesinan, tekno-logi informasi, dan kehutanan.

Keikutisertaan Murdaya Poo dalam program amnesti pajak menambah daftar pengusaha papan atas yang mengajukan pengampunan pajak.

Sebelumnya tercatat pengusaha nasional James Riady (Grup Lippo), Sol]an Wanandi (Gemala Group), Garibaldi Thohir (Adaro Energy), Erick Thohir (Grup Mahaka), dan Hutomo Mandala Putra (Humpuss) telah ikut program pengampunan pajak.

“Tax amnesty itu sudah ditunggu dalam beberapa puluh tahun. Kita lahir di sini, kita besar di sini, kita mati di sini, kita bangun negara ini. Negara ini butuh transparansi untuk membangun, sangat dibutuhkan. Jadi kalau kita tidak mau membantu negara kita, siapa lagi,” kata Murdaya Poo.

Selain mendukung program tax amnesty, dia juga meminta pemerintah untuk membenahi sistem perpajakan di Indonesia terutama tarif pajak penghasilan (PPh). Poo meminta agar PPh di Indonesia disamakan dengan Singapura dan negara tetangga lain supaya bisa kompetitif dan para pe-serta tax amnesty tidak kabur lagi ke luar negeri.

Dia juga mengajak pengusaha nasional keturunan Tionghoa untuk memanfaatkan momentum pengampunan pajak tanpa perlu memper-masalahkan lagi status kewarganega-raan.

“Tidak perlu takut, kita sudah ada Undang-Undang Kewarganegaraan (UU Nomor 12 Tahun 2006) dan UU Penghapusan Diskriminasi Nomor 40 Tahun 2008 di mana kita setara, kita punya hak yang sama, tidak dibedakan menurut pribumi dan non-pribumi. Jadi, saya terus terang untuk semua pengusaha mau kecil

atau besar, jangan ragu-ragu, terutama masyarakat Tionghoa Indonesia,” kata dia. .

Murdaya Poo tercatat sebagai orang terkaya nomor 13 di Indonesia pada 2015 versi majalah Forbes. Den-
gan jumlah harta kekayaan ditaksir mencapai U S$ 1,86 miliar, Murdaya menempati peringkat 959 orang terkaya di dunia.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Sakli Anggoro mengaku sudah banyak para pengusaha yang mengikuti tax amnesty, tapi banyak yang tidak mau diekspos. “Kali ini, Pak Poo mau untuk mengekspos. Ini sangat membantu dalam mensosialisasikan program tersebut. Ini agar para pengusaha tadinya ragu lagi, kalau tokohnya ikut otomatis yang lain mau ikut juga,” kata Sakli.

Tambahan Gateway

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menunjuk tiga bank persepsi {gateway) yaitu Deutsche Bank AG, PT Bank OCBC NISP Tbk, dan Standard Chartered Bank. Penambahan tiga gateway ini sekaligus menambah jumlah perusahaan yang telah ditetapkan sebagai gateway menjadi 58 perusahaan yang terdiri atas

21    bank, 18 manajer investasi, dan 19 perantara pedagang efek.

Wajib pajak yang akan melakukan repatriasi harta ke dalam wilayah
NKRI dapat bekerja sama dengan gateway untuk membantu penempatan investasinya di dalam negeri, baik di instrumen investasi pasar keuangan, maupun di luar pasar keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan data statistik amnesti pajak yang dilansir laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, total uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) hingga Senin (19/9) pukul

22.00    WIB mencapai Rp 24 triliun dari target Rp 165 triliun.

Sedangkan total realisasi berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang diterima mencapai Rp 32,1 triliun, mencakup pembayaran tebusan amnesti pajak, pembayaran tunggakan pajak, dan pembayaran penghentian pemeriksaan bukti permulaan (buk-per).

Sementara itu, total harta yang dilaporkan berdasarkan SPH mencapai Rp 1.013 triliun yang mayoritas bersumber dari deklarasi harta bersih dalam negeri sebesar Rp 705 triliun, diikuti oleh deklarasi harta bersih luar negeri Rp 253 triliun, dan repatriasi aset dari luar negeri sebesar Rp 55,1 triliun. (jn)