Irman Gusman Dicopot dari DPD

Media : INVESTOR DAILY | Wartawan : Imam Suhartad |

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

Selasa, 20 September 2016  | 13:45 WIB

JAKARTA — Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencopot Irman Gusman dari jabatan Ketua DPD RI setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka korupsi. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno BK DPD RI yang dipimpin Ketua BK AM Fatwa dan Wakilnya Lalu Su-haimi Ismy di Gedung MPR/ DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (19/9) malam.

BK DPD RI memutuskan mencopot Irman Gusman dengan pertimbangan melanggar etika dan Tata Tertib DPD RI pasal 52 huruf c, yang berbunyi, “Ketua dan Wakil Ketua DPD RI dapat diberhentikan dari jabatan-nya jika menjadi tersangka kasus pidana”.

“BK DPD RI membuat keputusan sesuai dengan kewenan-gannya yakni soal etik, sedang-kan terhadap kasus hukumnya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK,” lcata AM Fatwa di Jakarta, Senin (19/9). Bukti lainnya, kata dia, keluarga Irman Gusman juga telah menerima surat penahanan dari KPK.

Fatwa menambahkan hasil rapat pleno BK ini akan disampaikan pada rapat paripuma DPD RI yang akan diselenggarakan pada Selasa (20/9).

Sebelum membuat keputusan, rapat pleno BK DPD RI meminta

pandangan dua pakar hukum tata negara yakni Zein Badjeber

dan Refly Harun, serta Sekjen DPD RI.

BK DPD RI menggelar rapat pleno dengan agenda meminta masukan dari pakar hukum tata negara dalam menyikapi status hukum Irman Gusman yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Rapat pleno BK DPR RI dip-
impin oleh Ketua BK, AM Fatwa, serta dihadiri oleh dua pakar hukum tata negara, yakni Refly Harun dan Zein Badjeber.

Menurut Fatwa, BK DPD meminta pandangan dari pakar hukum tata negara sebagai masukan sebelum BK DPD RI mengambil keputusan.

Berdasarkan keputusan rapat Panitia Musyawarah (Panmus), pada Senin sore, penyikapan terhadap status Irman sebagai tersangka akan dibicarakan dalam rapat BK DPD pada malm harinya.

Pada kesempatan tersebut, Zein Badjeber mengatakan, ada beberapa sebab pimpinan DPD RI dapat diberhentikan dari jabatannya, yakni melanggar sumpah jabatan dan tata tertib.

Dalam Tata Tertib DPD RI pasal 54 huruf c menyebutkan, pimpinan DPD RI dapat diberhentikan dari jabatannya jika berstatus sebagai tersangka.

Menurut Zein Badjeber, Dalam Tata Tertib itu tidak menyebutkan tersangka pidana apa. “Artinya, berstatus sebagai tersangka sudah dapat menjadi alasan diberhentikan dr jabatan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Zein menambahkan, untuk as-pek kehati-hatian, sebaiknya DPD RI menunggu adanya tembusan surat dari KPK soal status Irman Gusman sebagai tersangka. “Opsi pertama atau kedua yang akan dipilih, itu pilihan DPD. Saya hanya meny-ampaikan masukan,” katanya.

Sementara itu, Tommy Singh, pengacara Irman Gusman mengatakan, Irman Gusman menolak buka-bukaan terhadap KPK.

Irman menolak untuk kooper-atif dengan KPK terkait perkara suap pengurusan kuota impor gula yang membelit senator asal Sumatera Barat itu.

Irman sejauh ini menurut pengacaranya masih bingung mengapa dirinya ditangkap penyidik KPK. “Buka-bukaan bagaimana orang dia sendiri kaget. Dia bingung ada apa ini (ditangkap). Maklum saja, beliau tidak pernah berurusan dengan hukum,” kata penasehat hUkum Irman, Tommy Singh, kepada SP, di Jakarta, Senin (19/9) malam.

Penangguhan Penahanan

Tommy Singh, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangguhkan penahanan kliennya, Senin (19/9).

Selama ini, KPK tidak pernah mengabulkan penangguhan penahanan. Apalagi, terhadap tab an an yang menjadi tersangka lantaran ditangkap dalam OTT.

Disinggung mengenai hal ini, Tommy berdalih pihaknya hanya berupaya semaksimalkan mungkin agar penangguhan penahanan ini dikabulkan.

Apalagi, Tommy mengklaim, terdapat sejumlah Anggota DPD yang bersedia menjadi penjamin untuk Irman.

“Tadi beberapa anggota DPD RI telah bersedia menjadi penjamin. Mungkin kita ajukan, kita lihat bagaimana hasilnya nanti,” kata Tommy.

Terkait upaya hukum lain seperti mengajukan gugatan praperadilan, Tommy belum dapat berbicara kemungkinan tersebut. Tommy mengaku belum bertemu dengan Ir-man yang telah ditahan. Pihak KPK puixJbelum mengizinkan Tommy untuk bertemu dengan kliennya.

“Kelihatannya di KPK juga agak terlalu birokratif sehingga kami sedikit kecewa,” jelas dia.