Demokrasi Terimpit Korupsi

Media : MEDIA INDONESIA | Wartawan : Erandhi Hutomo Saputra |

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

Rabu, 21 September 2016  | 12:13 WIB

Masyarakat diharapkan jeli dalam melihat integritas calon wakil rakyat, kepala daerah, hingga pasangan presiden dan wakil presiden.

PRAKTIK demokrasi di Indonesia sudah menuju a rah yang benar. Namun, di sisi lain, masalah besar bernama korupsi masih menghantui bangsa.

Hal itu dikemukakan Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat saat mem-beri kuliah umum di hadapan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univer-sitas Kristen Indonesia CUKI) di Kampus UKI Jakarta, kemarin.

“Buat saya, masalah demokrasi sudah selesai ka-rena bicara demokrasi kita demokratis. Memang masalah serius Icita uang (ko-rupsi),” ujar Viktor.

Seriusnya masalah korupsi di Indonesia itu dicontohkan Victor dari tertangkapnya mantan Ketua DPD Irman Gusman oleh KPK karena menerima snap RplOO juta. Suap RplOO jutar, . menu rut Viktor, merupakan hal yang miris dan sulit diterima akal sehat.

Viktor mengatakan masih maraknya kasus korupsi disebabkan ideologi yang diper-juangkan kalah melawan kebutuhan prag-matis. Dalam melawan hal itu, NasDem terias berjuang untuk menggaungkan semangat restorasi. Hal itu dibuktikan dengan sikap NasDem yang menolak untuk menjadi pim-pinan alat kelengkapan dewan DPR karena tidak mengejar kepentingan pragmatis. Sementara itu, untuk mengembalikan jati diri politik Indonesia, NasDem berkomitmen mengembalikan sistem demokrasi Indonesia melalui musyawaral^ untuk mufakat ketim-bang voting.

Viktor pun berharap, dalam memilih calon baik DPRD, DPR, kepala daerah, maupun presiden dan wakil presiden, masyarakat menyimak integritas mereka.

“Korupsi tidak ada hubungannya sama .partai dan demokrasi. Itu (korupsi) hubungannya dengan integritas. Supaya demokrasi matang, ya, masyarakat harus paham siapa yang dia pilih,” jelasnya.

Di tempat yang sama, penulis buku Per-adcibcLn Gotorxg Royong Merphin Pandjaitan menilai sistem demokrasi masih lemah. Hal itu terlihat dari kedaulatan yang tidak ber-ada di tangan rakyat, tetapi di tangan parpol. Kewenangan untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden serta DPR dan DPRD hanya dimiliki parpol.

Jangan berpuas diri Ketika membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016, Presiden Joko Widodo juga menyoroti pe-nyakit korupsi- Presiden me mint a kepala daerah dan kementerian/lembaga tidak berpuas diri kendati men-dapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas la-poran keuangan.

Predikat itu hukan jamin-an tidak ada praktik p e -nyelewengan anggaran dan korupsi di daerah dan ken^ienterian/lem-baga yang bersangkutan. TVlasih ada banyak hal yang bisa disempurnaka n dari sistem pelaporan keuangan saat ini.

“Jangan hanya berhenti mengejar predikat WTP. Justru, dengan predikat WTP, kita harus lebihi taekerja keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang trans-paran dan letaih akuntabel,” ujar Presiden, di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani merilis 22 kementerian/lembaga serta 15 pemerintah daerah yang laporan keuangan mereka mendapatkan opini WTP

(PoI/P-l )

erandhi@mediaindonesia.com