IMING-IMING 'DISKON' IPO Relaksasi Lagi Demi Repatriasi

Media : BISNIS INDONESIA | Wartawan : Ana Noviani & Gloria N. Dolorosa |

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

Rabu, 21 September 2016  | 12:17 WIB

JAKARTA — Bursa Efek Indonesia kembali menyi-apkan relaksasi tambahan untuk menyambut dana repatriasi seiring dengan akan berakhirnya program pengampunan pajak periode pertama.

Relaksasi yang disiapkan berupa pe-nurunan ekuitas perusahaan yang ingin melakukan penawaran umum perda-na (initial public offering/IPO) saham.

Hingga pukul 21.30 WIB, Selasa (20/9), uang tebusan berdasarkan surat pemyataan harta dalam program pengampunan pajak mencapai Rp27„l trili-un, sedangkan total realisasi berdasarkan surat setoran pajak yang diterima mencapai Rp32,l triliun. Adapun dekla-rasi harta mencapai Rpl.131 triliun.

Samsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), mengatakan relaksasi tersebut berlaku hanya selama program amnesti pajak berjalan, yakni hingga 31 Maret 2016. “Ini untuk calon emiten yang IPO. Kami beri keringanan sebesar 25%,” katanya kepada Bisnis, Selasa (20/9).

Rinciannya, yaitu emiten wajib mele-pas 20% dari jumlah saham dalam modal disetor bagi perusahaan  tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum kurang dari Rp375 miliar.

Adapun, bagi perusahaan yang ekuitasnya Rp375 miliar hingga Rpl,5 triliun, jumlah saham yang dilepas minimal 15% dan bagi perusahaan dengan ekuitas lebih dari Rpl,5 triliun, wajib melepas minimal 10% dari jumlah saham dalam modi disetor.

BEI juga berencana memberikan stimulus bagi perusahaan yang ingin IPO dalam bentuk diskon biaya pencatatan saham sebesar 50%.

Dirut BEI Tito Sulistio mengatakan diskon tersebut bertujuan memacu lebih banyak koiporasi untuk mencatatkan diri di BEI.

BEI memberlakukan aturan biaya pencatatan awal ke dalam dua kategori. Pada papan utama emiten dikenakan biaya Rpl juta untuk setiap kelipatan Rpl miliar dari nilai kapitalisasi saham. Minimal biaya pencatatan sebesar Rp25 juta dan maksimal Rp250 juta. Pada papan pengembang-an emiten harus membayar listing fee minimal Rp25 juta dan maksimal Rpl50 juta.

ANAK USAHA BUMN

Tidak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berkoordinasi dengan Kementerian BUMN agar mendorong anak usaha pelat merah melan-tai di bursa.

Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, menuturkan dorongan itu berupa pemangkasan izin bagi anak BUMN untuk go public. “Kami sudah diberi komitmen mereka akan memberikan izin ke anak-anak BUMN untuk IPO, prosesnya lebih cepat,” katanya.

Nurhaida menambahkan sejumlah instrumen investasi di pasar modal akan disederhanakan agar semakin menarik minat investor yang men-jadi peserta program amnesti pajak. Tanpa variasi produk, investor akan kesulitan karena perminta-an yang tinggi tidak dibarengi dengan pasokan produk-produk investasi yang cukup.

Relaksasi akan dituangkan dalam perluasan Peraturan OJK No. 26/2016 tentang Produk Investasi di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung UU Tentang Pengampunan Pajak.

“Kami bemiat menyederhanakan ketentuan instrumen investasi, agar menarik sehingga bisa mengundang dana repatriasi masuk lebih banyak lagi. Kami sekarang betul-betul upayakan agar banyak produk tersedia,” tutumya.

Menurutnya, ada empat instrumen investasi yang aturannya akan diperlonggar, yakni kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA), kontrak investasi kolektif efek dana investasi real-estat (KIK-DIRE), reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), dan kontrak pengelolaan dana (KPD).

“KIK DIRE kemungkinan akan kami beri ke-longgaran lagi bahwa yang SMsa tUbeli tidak hanya asetnya berupa properti, tetapi juga instrumen investasi atau pun saham yang memiliki properti tersebut,” jelasnya.

Terkait dengan KIK EBA, kata Nurhaida, kewajiban opini akuntan dalam pengambilalihan aset atas transaksi jual putus akan dihapuskan.

“RDPT kalau exit strateginya melalui IPO bisa diberikan kelonggaran waktu tidak hanya enam bulan sudah harus dijual, tetapi bisa diperpan-jang sesuai perjanjian dan kesepakatan para pihak,” imbuhnya.

Terakhir, OJK akan memperluas jalur penawaran mandat pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual atau KPD. Selain itu, setoran KPD kini tidak hanya dalam bentuk dana, tetapi juga dapat berbentuk aset se-nilai minimal Rp5 miliar.

Head of Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana menilai dari empat insentif yang se-dang digodok OJK, penawaran KPD oleh bank gateway sebagai relaksasi yang paling menarik. Selama ini, KPD hanya boleh ditawarkan oleh perusahaan manajer investasi. Adapun bank hanya dibolehkan memasarkan produk investasi berbasis saham berupa produk reksa dana.

“Sejak 2008, bank tidak boleh lagi tawarkan produk discretionary fund. Kalau dibolehkan dalam rangka tax amnesty, KPD akan jadi alter-natif bagi nasabah bank yang high profile individual,” ujamya.