BEI Jadi Tempat Penyampaian Amnesti Pajak

Media : INVESTOR DAILY | Wartawan : Yosi Winosa dan Farid Firdaus | Rabu, 21 September 2016  | 12:21 WIB

JAKARTA - Untuk menyukseskan program pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah menetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai tempat tertentu penyampaian surat pernyataan harta (SPH). Selain BEI, para wajib pajak juga bisa mendatangi tiga kantor pusat bank BUMN di Jakarta yang telah ditetapkan sebagai tempat penyampaian SPH, yakni Bank Man®, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Penetapan tempat tertentu se-bagai tempat penyampaian SPH dalam rangka pengampunan pajak ini dilakukan untuk memberi lebih kemudahan kepada wajib pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak. Penetapan pemerintah tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 689/ KMK.03/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 656/KMK03/2016 tentang Penetapan Tempat Tertentu se-bagai tempat penyampaian Surat
Kantor BEI, Jakarta, Selasa (20/9).

Di tempat yang sama, Direktur Utama BEITito Sulitio mengatakan, dengan dukungan dari seluruh pihak, BEI optimistis program tat ommij akan berjaian sukses dan memberikan dampak yang signifikan

Sebelumnya, BEI juga lelah menyiapkan seluruh Kantor Per* wakilan yang ada di 20 kota di Indonesia untuk memberikan in-lormasi yang dibutuhkan oleh investor terkait penempatan dana repatriasi amnesti pajak di pasar modal. BEi juga siap menjawab setiap pertanyaan mengenai mekan-ismepenanganandanarepatriasi amnesti pajak.

Menjelang berakhirnya periode pertamatotfl»»«sfy}XHl(i30S«j)(6w-ber 2016, Kantor Pelayanan Tax Amnesty di Kantor Pusat BEI akan dibuka setiapharitermasukhari Sab-tu-Minggu. Hal ini dilakukan pa memaksimalkan pelayanan tax aw-1 nestymenjelangberaH\irnyaperiode pertamayang taril tebusannyalebih murahdibandingkan periode kedua (Oktober-Desember 2016) maupun periodeketiga(Januari-Maret2017). Sementara itu, berdasarkan data yang dipublasikandikan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga Selasa (20/9) pukul 22,00 WlB.totaluangtebusanberdasarkan surat pernyataanbarta (SPH) men-capai lip 27,1 tiifiun dari target Rp Itrikn.
Pemyataan Hana dalam rangka Pengampunan Pajak.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan, penunjukkan BEI sebagai tempat tertentu penyampaian SPH merupakan kepercayaan kedua diberikan bagi industri pasar modal. “Yang pertama itu, perusahaan efek dan manajer investasi ditunjuk sebagaigatewc^ program amnesti pajak. Industri pasar modal punyakomitmenpenuh untuk turut berkontribusi dak program amnesti pajak,’kata Nurhaida, dibagi perekonomian.

Sedangkan total realisasi berdasarkan surat setoran pajak (SSF) yang diterima (SPAN) mencapai Rp 32,1 triliun, yang mencakup pembayaran tebusan amnesti pajak, pembayaran tunggakan pajak, dan pembayaran penghentian pemeriksaan bukti per-mulaan (bukper).

Sementara itu, total harta yang dilaporkan berdasarkan SPH mencapai Rp 1.131 triliun yang mayoritas bersumber dari deklarasihartabersih dalam negeri sebesar Rp 775 triliun, diikuti oleh deklarasi hartabersihluar negeri Rp 298 triliun, dan repatriasi aset dari luar negeri sebesar Rp 58,6 triliun. Pemerintimenargetkandana deklarasi sebesar Rp 4.000 triliun dan repatriasi Rp 1.000 triliun hinggabera-khirnya program inipadaMaret2017.

Masuk Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mem-perkirakan dana repatriasi para peserta tax amnesty mulai masuk ke pasar modal bulan depan. Sejumlah relaksasi peraturan siap mempermudah aktivitas investasi persertataMfy Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan, saat ini dana repatriasi putaran per-tama kemungkinan masih berada di bank persepsi (gateway). Dia menilai, para peserta tax amtttf masih mem-butuhkan waktu untuk beranjak ke tahap berikutnya, yakni menginvesta-
sikan dana repatriasinya.

“Paling cepat itu setelah September baru bisa terlihat peserta tax amnesty masuk ke produk pasar modal yang mana. Tentu sekarang sudah banyak produk yang siap di pasar,” jelas dia.

. Nurhaida mengungkapkan, sesuai ketentuan, dana repatriasi yang masuk ke pasar modal haras ditempatkan di Rekening Dana Nasabah (RDN) khu-sus, yang mampu mengunci investasi selama tigatahun. Jikasebeknnyapara peserta tax amnesty kebetulan sudah memiliki RDN untuk investasi saham atau obligasi, maka mereka tetap w^ib membuatRDN khususdi PTKustodian Sentral Efek Indonesia “Upaya seperti inilah yang bisa memonitor kemana dana repatriasi itu dikelola,” jelas Nurhaida Untuk menarik dana repatriasi
masuk ke pasar modal, OJK telah mengeluarkan sejumlah stimulus, di antaranya pemberian kemudahan/ fasilitas menempatkan investasi bagi peserta toflwfymelalui Peraturan OJK Nomor 26 Tahun 2016 terkait instrumen investasi di pasar modal.

Salah satunya adalah relaksasi Kon-trak Pengelolaan Dana (KPD) atau Discretionary Fund. Besaran KPD yang dulu dipatok sebesar Rp 10 miliar, se-karangditurunkan menjadi Rp 5 miliar.

KPD adalah pengelolaan dana nasabah dalam portfolio di pasar keuangan untuk kepentingan tertentu berdasarkan peijanjian yang bersifat bilateral antaranasabah dengan mana-jer investasi sebagai pengelola dana.

Selanjutnya adalah relaksasi dalam investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPl). RDPT merupakan
kumpulan dana nasabahyang selanjutnya akan diinvestasikan oleh manajer investasi pada proyek sektor nil seperti infrastruktur maupun properti.

Dana nasabah dalam RDPT dapat ditempatkan terlebih dahulu pada produk deposito selama 6 bulan se-belum ditanamkan pada perusahaan sasaran yang menjalankan proyek nil. Saat ini, investasi RDPT tidak hanya berlangsung selama 6 bulan melain-kan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan awal.

Stimulus lainnya yang diberikan OJK untuk menarik dana repatriasi yakni dikeluarkannya kebijakan tidak wajib melakukan penawaran tender (tender offer) untuk pengambilalihan perusahaan terbuka. Stimulus ini berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 35/SEOJK04/2016.

Sementara itu, stimulus yang diberikan oleh BEI antara lain pemberian diskon biaya transaksi perdagangan efek dengan skema tutup sendiri («$di pasar negoisasi dan relaksasi persyaratan pencatatan efek di papan pengembangan untuk aktiva bersihberwujud(#rfto^lassrf) dan batasan proporsi saham yang be-redardipublik serta diskon biaya pencatatan saham (initial listing fee) sebesar 501.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama menambahkan, selain Kantor BEI, ketiga tempat penyampaian amnesti pajak lainnya adalah Kantor Pusat
Bank Mandiri, Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Kantor Pusat Bank Negara Indonesia (BNI) yang seluruhnya berada di Jakarta.

Tambah Basis Pajak

Sementaraitu, dalam sidangujimateri Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD1945), di Jakarta, Selasa (20/9), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mewakili Presiden Joko Widodo menyatakan latar belakang dibuatnya UU Pengampunan Pajak adalah mengembalikan dana WPyang diparkir di negara suaka pajak atau tax km, memperluas basis pajak dan rasio pajak serta menambah penerimaan negara khususnya pajak pada tahun anggaran 2016.

Dalam APBN-Perubahan 2016, pe-merintah merencanakan penerimaan pajak sebesar Rp 1.355 triliun, sekitar 75,8% dari total target penerimaan negara Rp 1.786 triliun. Target penerimaan pajak tersebut naik hampir Rp 300 triliun atau 28% dari realisasi penerimaan pajak migas tahun 2015 yang sebesar Rp 1.060 triliun.

Di satu sisi, rasio perpajakan Indonesia masih rendah di kisaran 11,89%, dibanding Malaysia sebesar 15,6%, Singapura 13,85%, Filipina 12,8%, dan Thailand 15,45%. Rendahnya rasio perpajakan ini seiring masih banyak WP yang belum melaporkan hartanya.

Jika mengacu jumlah angkatan kerja sebesar 114,81 juta pekerja, hanya sekitar27,57juta di antaranya sajayang terdaftar sebagai wajib pajak, setara 24,01% dari potensi jumlah pekerja.
Apabila dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pun potensinya masih signifikan. Sementara dari 18 juta WP yang memiliki NPWP, hanya sekitar 10,8 juta nya saja yang mengembalikan SPT. Artinya masih ada 40% pemilik NPWP yang belum patuh.

“Data MCKensey, yang cukup kredibel, ada sekitar Rp 3.250 triliun kekayaan orang Indonesia yang ditempatkan di luar negeri. Sekitar Rp 2.600 triliun di antaranya tersimpan di Singapura dimana Rp 650 triliunnya disimpan dalam bentuk non investable asset seperti.real estat, sisanya Rp 1.950 triliun diinvestasikan dalam bentuk investable asset seperti saham, deposito dan surat berharga,” kata Menkeu.

Sejalan dengan data tersebut, lanjut dia, Bank Indonesia merilis posisi investasi internasional (AFLN) pada kuartal-I 2016 mencapai Rp 2.800 triliun. “Makanya, agar amnesti pajak bisa dimanfaatkan agar beban kewajiban masyarakat membayar pajak demi pembangunan lebih ringan dan merata,” jelas Menkeu.

Menkeu menambahkan, reaksi pasar keuangan sangat positif pascap-engesahan UU Pengampunan Pajak. Pada 20 Juli setelah UU Pengampunan Pajak pajak disahkan DPR, indeks harga saham gabungan (IHSG) tem-bus 5.242, naik 406 poin dari posisi 27 Juni. Nilai tukar rupiah juga mencapai Rp 13.110 per dolar atau menguat 225 poin (1,96%).

Sedangkan imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun menguat 70 basis poin menjadi 6,97%. Begitu juga dengan yield PUAB overnight yang turun 83 basis poin menjadi 4,6%. (ant/jn)

“Bagi peserta wajib pajak, kami ingatkan kembali sekarang mereka bisa datang ke BEI untuk memas-ukkan surat pernyataannya. Di sini adagoteuiffy ataulangsung menyetor dengan bank persepsi,” kata Tito.