Kursi Ketua DPD Kosong KPK Selidiki Aliran Dana Terkait Irman Gusman

Media : KOMPAS | Wartawan : |

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_mediapm.php

Line Number: 6

Rabu, 21 September 2016  | 12:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Daerah belum memproses Ketua DPD sebagai pengganti Irman Gusman yang telah diberhentikan dari jabatan itu karena jadi tersangka kasus suap.

DPD masih terbelah menyikapi perlu-tidaknya posisi ketua DPD segera diisi oleh anggota DPD lain dari wilayah Indonesia bagian barat.

Sebagian anggota DPD ber-penciapat, DPD harus menunggu hasil praperadilan yang, menurut rencana, diajukan Irman sebe-lum mengisi kekosongan kursi pimpinan yang ditinggal Irman. Sementara anggota lain melihat, DPD harus patuh pada aturan tata tertib dan secepatnya memproses penggantian kursi ketua DPD melalui mekanisme sidang paripuma luar biasa.

Terkait perdebatan itu, sidang paripuma DPD di Kompleks Par-lemen, Senayan, Selasa (20/9), hanya memutuskan, unsur pimpinan DPD untuk sementara di-wakili oleh Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan Wakil Ketua DPD GKR Hemas.

Sidang paripurna itu juga akhirnya menerima putusan Badan Kehormatan DPD yang isi-nya merekomendasikan pember-hentian Irman Gusman dari jabatan ketua DPD. "Pemberhen-tian dilakukan berdasarkan putusan Badan Kehormatan DPD yang sudah final dan mengikat,” kata Farouk

Terkait pengganti Irman, GKR Hemas menegaskan, ada prose-dur untuk mengganti kursi pimpinan DPD yang diatur dalam .tata tertib. Menurut dia, prosedur *ltu harus secepatnya dibicarakan dalam rapat panitia musyawarah (panmus) DPD yang mencakup pimpinan DPD dan pimpinan alat kelengjkapan DPD.

"Sebagian teman-teman meminta, sebaiknya kami menung-

gu hasil praperadilan. Namun, kami dari pimpinan dan anggota lain masih pertimbangkan bahwa sebisa mungkin harus segera diisi pengganti dari wilayah. Dua hari
ke depan, sebisa mungkin sudah harus rapat panmus membica-rakan ini,” kata Hemas.

Hal itu sesuai dengan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib yang me-nyatakan bahwa DPD memiliki batas waktu untuk segera memproses pengganti pimpinan yang diberhentikan. Pasal 54 ketentuan itu menyebutkan, panitia

musyawarah harus menjadwal-kan sidang paripurna luar biasa untuk memilih pimpinan DPD pengganti paling lambat tiga hari sejak pimpinan bersangkutan diberhentikan, yaitu sejak 20 September.

Menurut Tata Tertib, bakal calon pimpinan DPD pengganti Irman harus datang dari wilayah yang sama, yakni Indonesia bagian barat. Bakal calon pimpinan dari wilayah yang mendapat suara terbanyak saat pemilihan akan ditetapkan menjadi pimpinan terpilih.

Untuk menetapkan Ketua DPD yang baru harus melalui mekanisme kocok ulang. Anggota memilih 1 dari 3 unsur pimpinan DPD untuk dijadikan Ketua DPD pengganti Irman.

Aliran dana

KPK terus mondalami tindak pidana yang diduga dilakukan Irman. Selain suap yang dileri-manya, penyidik juga menelusuri aliran dana Irman untuk me-ngetahui kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang.

’’Semuanya bergantung pada hasil kerja dari tim penyidik yang saat ini bergerak. Jika ada temu-an, kami akan pelajari dan per-dalam lagi ada-tidaknya tindak pidana pencucian uang. Untuk saat ini, biarkan tim bekerja ter-lebih dahulu,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Irman menjadi tersangka karena diduga’menerima suap sebesar Rp lOO juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandi Sutanto dan istrinya, Memi.

Besar kekayaan yang dilapor-kan Irman di Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara pada 2009 dan 2014 tidak meng-alami banyak perubahan.

Pada 2009, harta kekayaan Irman tercatat Rp 31,8 miliar dan 116.755 dollar Amerika Serikat. Kemudian pada 2014, kekaya-annya adalah Rp 31,9 miliar dan 40.995 dollar AS.

Jaksa Agung HM Prasfityo menyatakan pihaknya tidak akan menghalang-halangi proses hukum terhadap Farizal, jaksa pe-nuritut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, yang telah ditetapkan jadi tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap Rp 365 juta dari Xaveriandy Sutanto.

"Kalau cukup bukti dan fakta, silakan. Kami tidak akan meng-halangi. Bahkan, karrii serahkan kepada KPK: Instrumen peng-

awasan kita juga sedang meme-riksa yang bersangkutan,” ujar-nya di Istana Negara, kemarin. Ia menambahkan, kejaksaan akan melakukan pemeriksaan etik terhadap Farizal.

Jaksa Agung Muda Pengawas-an Widyo Pramono menuturkan, pemeriksaan etik tidak hanya dilakukan terhadap Farizal.

"Dari Kepala Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri hingga Asisten Pidana Khusus akan kami pang-gil untuk didengar keterangan-nya,” kata Widyo Selain itu, untuk sementara Farizal diberhentikan sebagai jaksa sampai ada keputusan yang sah mengenai tindak pidananya.

Ketua Komisi Kejaksaan RI Sumamo dan Wakilnya Ema Ratnaningsih, kemarin, menda-tangi kantor Kej aksaan Tinggi Sumatera Barat guna mengum-pulkan keterangan terkait kasus dugaan suap yang dilakukan Xaveriandy terhadap Farizal.

Menurut Sumamo, kedatang-annya itu untuk meminta keterangan kepada dua anggota staf pidana umum Kej ati Sumbar.