Peraturan Menteri ESDM No 7 tahun 2012, Milestone Pengelolaan Tambang Nasional

Post Date : Senin, 30 Juli 2012   | 00:00:00

Setelah lebih dari 30 tahun tanpa tata kelola yang jelas, Pemerintah akhirnya mengeluarkan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara (Minerba) untuk mengatur mekanisme pengelolaan pertambangan nasional. Selain itu, UU ini juga mengatur mengenai larangan ekspor bahan mentah, dan kebijakan tersebut baru akan berlaku efektif pada tahun 2014.

Tujuannya, pertama, agar tercipta nilai tambah dari pengolahan dan perdagangan hasil pertambangan; kedua, dengan adanya investasi berupa pembangunan pabrik pengolahan/pemurnian maka akan menarik tenaga kerja domestik, sehingga mengurangi pengangguran; ketiga, meningkatkan pemasukan bagi keuangan negara.

Pasca diundangkannya UU No 4 tahun 2009 tersebut, para pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan KK (Kontrak Karya) justru berlomba-lomba menjual sebanyak-banyaknya hasil eksploitasi tambang mentah. Ekspolitasi tambang mineral mengalami lonjakan yang signifikan hingga mencapai 800%.

Over eksploitasi tersebut terjadi karena pemerintah daerah dengan mudah menerbitkan IUP, tidak membatasi produksi dan eskpor. Berdasarkan data Dirjen Minerba Kementerian ESDM, hingga saat ini dari 9.662 yang dikeluarkan oleh pihak daerah, hanya 3.778 IUP yang berstatus clean and clear atau yang memiliki dokumen lengkap, tidak tumpang tindih are lahan dan tidak ada persoalan hukum.

Selain faktor kebijakan Pemda, diduga kuat  banyak investor asing ternyata berada di belakang perusahaan tambang di Indonesia, khususnya di sektor pertambangan nikel. Investor asing tersebut memanfaatkan lemahnya birokrasi perizinan Pemda dengan menggunakan perusahaan lokal.

Selain terjadi over eksploitasi akibat faktor kelemahan birokrasi Pemda, melonjaknya eksploitasi pertambangan juga mengakibatkan timbulnya masalah lain. yaitu, dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masalah hukum di lapangan, seperti terjadinya tumpang tindih perizinan eksploitasi pertambangan.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 7 tahun 2012, yang merupakan peraturan pelaksanaan sebagimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Tujuannya,  untuk membenahi mekanisme pengelolaan pertambangan nasional yang cenderung sudah tidak terkontrol.

Diterbitkannya Permen No 7/2012 tersebut mengakibatkan adanya gelombang penolakan dari berbagai kalangan, khususnya dari kalangan pengusaha tambang mineral. Tidak hanya sekedar mengecam, kalangan pengusaha juga menyatakan adanya potensi PHK besar-besaran di sektor usaha pertambangan. Khususnya, di kalangan pengusaha pertambangan menengah dan kecil.

Di sisi lain, kebijakan ini juga menuai protes dari beberapa negara yang menjadi pengimpor material tambang mentah, seperti Jepang, India dan Cina. Bahkan, Jepang mengancam akan membawa masalah ini ke World Trade Organization (WTO) dan akan memotong kuota impor beberapa produk dari Indonesia.

Latar belakang dikeluarkannya Permen No 7 tahun 2012 adalah sebagai langkah lanjut perwujudan amanat UU Minerba No 4 tahun 2009. Mengingat telah terjadi lonjakan yang luar biasa dalam eksploitasi pertambangan dan ekspor bahan mineral dan tambang tersebut. Lonjakan eksploitasi drastis yang mencapai 800% tersebut, berpotensi menyebabkan menyusutnya secara singkat deposit bahan tambang dan mineral. Menurut sebagian kalangan praktisi mineral, jika kondisi ini dibiarkan, maka dalam waktu 5 – 10 tahun, kandungan bahan mineral dan logam nasional terancam habis.

Lonjakan eksploitasi dan ekspor raw material tersebut diduga kuat merupakan upaya impor besar-besaran negara-negara penerima (Cina, India dan Jepang), sebelum kebijakan pelarangan tersebut efektif dilaksanakan pada tahun 2014.

Bahkan, oleh beberapa kalangan sebagian pengusaha-pengusaha menengah dan kecil dinilai hanya sebagai perpanjangan tangan investor asing. Dengan meminjam tangan pengusaha lokal pemegang IUP dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Sehingga, investor asing tidak perlu memenuhi persyaratan yang lebih ketat mengenai penanaman modal asing. Selain itu, keterlibatan pengusaha lokal juga bisa menjamin keamanan usaha, karena rata-rata pengusaha tersebut merupakan putera daerah.

Modus yang dilakukan oleh investor asing tersebut melalui perusahaan-perusahaan lokal yang mengajukan izin IUP (izin usaha pertambangan), tetapi dibelakangnya adalah investor luar yang mem-back up, permodalan, pengadaan alat berat, operasional, sampai dengan pengapalan langsung ke negaranya. Yang paling banyak adalah berasal dari China, pada sektor pertambangan nikel.

Selain kelemahan administratif birokrasi Pemda, konspirasi antara investor asing dengan pengusaha lokal ini dapat berlangsung mulus, ditengarai karena adanya permainan bernuansa kolusi dan nepotisme yang menguntungkan secara pribadi bagi masing-masing kepala daerah dan jajaran birokrasinya.

Eksploitasi besar-besaran tersebut menimbulkan masalah beragam. Seperti  pemalsuan dokumen dan tumpang tindih izin usaha pertambangan (IUP) yang mengakibatkan sengketa wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Salah satu kasusnya adalah sengketa antara PT Aneka Tambang dengan PT Duta Inti Perkasa Mineral, di Tapunopaka, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Hal ini terjadi karena pasca desentralisasi melalui otonomi daerah, pihak kepala daerah cenderung mengabaikan ketentuan yang mengatur masalah pertambangan dengan alasan untuk mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah.

Selain mencegah over eksploitasi, kebijakan pembatasan ekspor melalui Permen No 7 tersebut juga berpotensi meningkatkan pendapatan negara Rp 14 – 18 triliun. Hal ini sangat membantu meningkatkan pendapatan negara dari sisi penerimaan pajak ekspor. Mengingat, potensi ancaman defisit neraca energi saat ini cukup besar, disebabkan surplus neraca perdagangan migas pada 2011 hanya mencapai 7 juta dolar AS. Padahal, pada tahun 2010 neraca perdagangan migas Indonesia mencapai 3 miliar dolar AS.

Pasca diterbitkannya Permen tersebut, para pengusaha tambang mineral yang menolak pemberlakuan Permen ESDM itu, mendirikan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO), yang dideklarasikan pada 15/3/2012 di Jakarta. APEMINDO menyatakan, jika perusahaan kolaps maka otomatis jumlah pengangguran dari profesi pertambangan yang sudah tercipta selama lima tahun belakangan ini akan membengkak. Asosiasi pengusaha tambang itu menyatakan akan terjadi PHK besar-besaran, mencapai kurang lebih 20ribu tenaga kerja. Selain itu, jika terjadi PHK besar-besaran mereka menyatakan menolak untuk membayarkan pesangon. Tidak tertutup kemungkinan,  APEMINDO ini dibentuk sebagai pressure group untuk mereduksi pelaksanaan Permen ESDM.

Pada dasarnya, pernyataan APEMINDO tersebut dapat diartikan sebagai ancaman terbuka bagi pemerintah pusat untuk membatalkan penerapan kebijakan bea keluar. Mengingat, proyeksi kemungkinan PHK sejumlah 20 ribu tenaga kerja tanpa pesangon bersifat sangat eksplosif ditinjau dari sisi dampak sosial. Selain itu, adanya konspirasi antara pengusaha lokal dan investor asing sangat berpotensi mendorong aksi penolakan tersebut mengarah pada konflik sosial, dengan memanfaatkan kelompok-kelompok kepentingan masyarakat lokal.

Di sisi lain, Permen No 7/2012 juga rentan dimanfaatkan oleh kepentingan asing lainnya, yang berupaya menggeser dominasi penguasaan sumber daya alam tersebut yang saat ini dikuasai oleh Cina. Khususnya pihak negara barat yang cenderung terus mendorong liberalisasi di sektor pertambangan dan perdagangan.

Bila mayoritas kepemilikan saham di sektor hilir akhirnya dikuasai oleh asing, maka pada dasarnya orientasi produksi dan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sulit terwujud. Mengingat, hasil produk hilirisasi pun sebagian besar berpotensi untuk diekspor dan keuntungan usaha sebagian besar dinikmati mereka, sehingga kebutuhan nasional atas produk hilir sebagai bahan baku sulit untuk dipenuhi. Hal tersebut telah terjadi di sektor batu bara, yang ekspornya sampai saat ini masih sulit dikendalikan, padahal ketentuan mengenai domestic market obligation (DMO) telah ditetapkan.

Selain itu, program hilirasi juga menghadapi kendala yang cukup besar, terkait ketersediaan energi listrik yang dibutuhkan untuk membangun smelter. Masalah lainnya, bagi pengusaha kecil dan menengah, pembangunan smelter juga sulit diwujudkan mengingat membutuhkan modal besar. mengingat satu smelter membutuhkan modal investasi mencapai 450 juta dolar AS – 700 juta dolar AS     (Rp 4,05 triliun – Rp 6,3 triliun).

Walaupun demikian, kondisi tersebut pada dasarnya bukan merupakan halangan, mengingat potensi kemampuan pengusaha nasional untuk membangun smelter masih terbuka, sehingga bisa dijadikan sebagai mitra binaan bagi para pengusaha kecil dan menengah. Dengan adanya mitra binaan ini, potensi PHK besar-besaran pada dasarnya dapat ditekan.

Di sisi  lain, kebijakan Permen ESDM tersebut juga berpotensi mendorong dampak negatif lainnya, yaitu terjadinya penyelundupan atau ekspor gelap raw material. Mengingat tingginya permintaan pasar luar negeri dan masih lemahnya pengawasan di lapangan.

Selain itu, penetrasi pihak asing dalam pembangunan smelter ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, bilamana tidak mengindahkan standardisasi yang aman bagi lingkungan hidup. Khususnya, terkait kemungkinan relokasi smelter dari Cina, yang dikenal banyak yang tidak memenuhi standar keamanan bagi lingkungan hidup.

Terkait rencana gugatan Jepang ke WTO, pihak Indonesia pada dasarnya mempunyai posisi hukum yang cukup kuat. Mengingat, Permen ESDM tersebut tidak melarang ekspor bahan mentah, melainkan hanya memberikan hambatan dengan melalui instrumen bea keluar dan hambatan non tarif. Metode ini juga banyak digunakan oleh negara lain sebagai upaya menyelamatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pembangunan sektor hilir.  Gugatan dari pihak Jepang ini terkait dengan pengadaan bahan baku bagi industri hilir nikel negara itu, mengingat pasokan dari Indonesia mencapai 53% dari kebutuhan industrinya.

 

* arf