Kerawanan dan Potensi Krisis Ekonomi

Post Date : Jumat, 14 September 2012   | 00:00:00

Benarkah perekonomian kita cukup kuat menghadapi krisis global yang terus mengganas? Tidak ada jawaban yang pasti, karena krisis selalu mengandung unsure ketidakpastian. Tidak ada satu metode secanggih apapun mampu memprediksi ketidakpastian secara baik. Ketidakpastian tetaplah tidak pasti. Hal yang bisa dikaji adalah mendeteksi kerawanan (vulnerability) yang bisa dalam waktu cepat berubah menjadi kekacauan (volatility).

Dalam literature ilmu ekonomi memang dibedakan antara vulnerability dan volatility. Situasi yang sering kali terjadi selama ini, deteksi dini terjadi tatkala goncangan sudah terlanjur terjadi. Sistem peringatan dini (early warning system) umumnya hanya mampu mengidentifikasi gejolak, dan tidak menunjukkan indikasi kerawanan. Sehingga, ketika alarm berbunyi, sebenarnya semuanya sudah sangat terlambat; krisis sudah diambang pintu.

Berdasarkan asumsi tersebut, lebih penting mengidentifikasi kerawanan ketimbang memasang rambu-rambu terhadap gejolak. Karena jika kita bergerak ketika gejolak sudah terjadi, maka tidak banyak yang bisa diperbuat. Pada fase tersebut, yang  terjadi adalah bagaimana meminimalisasi kerusahan serta memitigasi krisis agar tidak meluas kemana-mana.

Maka dari itu, pertanyaan pokoknya bagi perekonomian kita sekarang: apa sajakah potensi kerawananperekonomian kita? Mengindentifikasi sumber-sumber kerawanan menjadi penting, karena dari situasi tersebutlah, bila ada faktor pemicunya, bisa bergerak sangat cepat menjadi goncangan besar atau yang kemudian disebut sebagai krisis.

Sektor Keuangan

Dalam sebuah konferensi pers pada pertemuan tingkat tinggi APEC, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan Indonesia mewaspadai gejolak yang terjadi di Vietnam. Negara ini memang tengah menghadapi masalah yang cukup besar di sektor perbankan mereka, sehingga kemungkinan membutuhkan talangan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi kredit macet sekaligus stagnasi ekonomi yang berlarut-larut.

Diperkirakan membutuhkan sekitar US$12 juta untuk menginjeksi pasar keuangan Vietnam, agar bisa kembali berfungsi membangkitkan perekonomian yang tengah lesu. Apakah gejolak sektor keuangan Vietnam akan menjadi pemicu yang sama seperti krisis 1997/1998, sebagaimana krisis Thailand menimbulkan efek berantai hingga ke Indonesia?

Situasi 1997/1998 dan sekarang ini sangat berbeda. Pertama, sektor perbankan kita sedang dalam posisi yang sangat baik, justru setelah melewati krisis besar pada waktu itu. Dengan rata-rata Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 16 persen, tingkat keuntungan yang relatif tinggi serta kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang relative rendah, sulit membayangkan perbankan kita akan menjadi “alat perantara”  (transmission) dari krisis, seperti terjadi pada 1997 lalu.

Pada 1997/1998, ada dua penyakit sangat mematikan pada perbankan kita Pertama, terjadi ketimpangan antara utang dalam bentuk dolar dengan pengembalian dalam bentuk rupiah (currency mismatch). Sebagian besar utang bank pada waktu itu dalam bentuk dolar, sementara pengembaliannya dalam bentuk rupiah. Akibatnya, ketika terjadi pelemahan nilai tukar secara tajam, utang-utang tersebut tak bisa dilunasi.

Kedua, terjadi ketimpangan dalam usia jatuh tempo (maturity mismatch). Selain berdenominasi dolar, utang-utang sebagian besar perbankan kita pada waktu itu berbentuk utang jangka pendek. Sementara, utang tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang. Akibatnya, ketika mereka harus melunasi, bank kekeringan likuiditas. Itulah mengapa banyak bank kolaps, sehingga perlu bail-out dari otoritas bank sentral (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia/BLBI) serta pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Situasi perbankan saat ini jauh sekali berbeda dengan situasi pada waktu itu. Sehingga, dari sisi perbankan tidak perlu banyak dikuatirkan. Memang ada situasi di mana investor asing mendominasi pasar saham dan pasar modal kita. Sebesar kurang lebih 60 persen investor di pasar modal kita adalah investor asing. Sementara di pasar obligasi investor asingnya sekitar 35 persen.

Jika terjadi gejolak, pastilah mereka keluar dari pasar keuangan domestik, sehingga akan menekan nilai tukar. Apalagi, di pasar keuangan berlaku prinsip “paradox of liquidity”. Artinya, likuiditas akan mengalir deras masuk (capital inflow) ke pasar keuangan negara berkembang, ketika situasi nyaman. Namun, ketika terjadi gejolak, mereka akan kembali ke negara maju, karena dianggap aman untuk menanamkan investasi portofionya. Sehingga, meskipun negara-negara maju mengalami penurunan peringkat utang, namun mereka masih dianggap sebagai surge bagi investasi (safe haven).

Namun begitu, ketika situasinya kembali tenang, modal-modal jangka pendek tersebut akan kembali masuk ke negara berkembang seperti Indonesia. Kita memiliki beberapa kelebihan, karena selain dinilai memiliki fundamental ekonomi yang relative baik, juga imbal hasil (yield) serta perolehan (gain) di pasar keuangan kita masih termasuk yang paling tinggi. Sehingga, mereka pasti akan kembali ke pasar keuangan kita. Gejolak terjadi secara temporer. 

Masalah Struktural

Meskipun dinilai aman dari goncangan-goncangan jangka pendek, namun ada beberapa kerawanan dalam jangka panjang. Pertama, daya saing perekonomian kita mengalami penurunan cukup besar pada survei 2012-2013 oleh World Economic Forum (WEF), dari peringkat 46 menjadi 50. Di bandingkan dengan negara-negara tetangga, kita semakin kalah, sehingga sangat mungkin produk-produk kita makin tak bisa bersaing dengan produk negara tetangga.

Penyebabnya, persoalan-persoalan klasik tidak pernah diselesaikan dengan baik. Persoalan korupsi, birokrasi yang tidak efisien, serta ketersediaan infrastruktrur, sudah lebih dari 5 tahun selalu menjadi persoalan terbesar yang menggerogoti daya saing kita. Namun, hingga hari ini, tak ada kemajuan yang berarti.

Lemahnya daya saing sekaligus produtivitas nasional, membuat ancaman serius pada neraca pembayaran kita. Sudah 4 bulan berturut-turut, neraca perdagangan kita mengalami defisit dalam jumlah yang berfluktuasi. Pada bulan Juni lalu, defisit mencapai US$1,3 miliar, namun pada bulan Juli sudah mengecil menjadi sekitar US$176 juta. Meskipun mengecil, namun potensi terjadinya defisit masih cukup besar.

Buruknya neraca perdagangan diperparah dengan defisit neraca jasa, sehingga neraca transaksi berjalan (current account) mengalami defisit cukup besar, setara dengan 3 persen terhadap PDB. Kondisi ini dipersepsikan negatif oleh para investor, sehingga mereka menuntut imbal hasil yang lebih tinggi di pasar obligasi.

Padahal, Turki mengalami deficit jauh lebih parah, atau setara sekitar 8 persen terhadap PDB, namun investor tenang-tenang saja. Itulah bedanya persepsi risiko untuk perekonomian Indonesia yang masih tergolong rendah dan berfluktuasi cukup tajam. Dengan kata lain, secara umum investor belum begitu percaya terhadap kekuatan fundamental perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

Dengan demikian, pekerjaan rumah terbesar kita bukanlah sekedar menjaga stabilitas jangka pendek, mengantisipasi gejolak. Namun, lebih jauh dari itu, kita harus menjaga agar potensi-potensi masalah dalam jangka panjang bisa dikelola dengan baik. Kita harus fokus pada kondisi-kondisi  yang mempengaruhi kerawanan perekonomian kita.

Neraca transaksi berjalan, daya saing, produktivitas adalah beberapa agenda yang jelas-jelas menuntut perhatian ekstra keras untuk diperbaiki. Tanpa komitmen yang kuat mengelola dimensi-dimensi jangka panjang perekonomian kita, agak sulit membayangkan kita akan menjadi bangsa yang besar: stabil dan makmur.

A. Prasetyantoko

Pengamat Ekonomi & Dosen di Unika Atma Jaya, Jakarta