Anak Mas & Anak Tiri di Partai Demokrat

Post Date :

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_analysis.php

Line Number: 5

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_analysis.php

Line Number: 5

Selasa, 06 November 2012   | 00:00:00

INILAH.COM. Jakarta - Pernyataan Max Sopacua unsur pimpinan teras di pengurus Partai Demokrat tentang Menpora Andi Mallarangeng, dapat mengundang debat dan spekulasi. Yaitu di tubuh partai penguasa ini, sedang terjadi polarisasi yang cukup serius.

Polarisasi itu telah melahirkan faksi di dalam faksi dan apakah sifatnya sementara atau bisa berujung pada berdirinya partai di dalam partai, keadaan, inilah yang sulit prediksi.

Yah, namanya politik di Indonesia. Tidak ada yang pasti. Hanya ketidakpastian itu yang pasti selalu muncul. Jadi sejauh mana kebenaran atas spekulasi ini, hanya sejarah yang bisa membuktikannya, time will tell.

Pernyataan Sopacua yang bekas wartawan olahraga TVRI itu terkait dengan sikap Partai Demokrat yaitu partai siap menyediakan bantuan hukum bagi Andi Mallarangeng. Menurut Nyong Ambon tersebut apabila Mallarangeng, Sekretaris Dewan Pembina DPP Partai Demokrat ditetapkan sebagai tersangka KPK , Demokrat akan langsung memberi bantuan kepada Menpora Mallarangeng.

Status Mallarangeng sendiri baru dicurigiai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kecurigaan sebagai pihak yang ikut bersalah dalam pengerjaan proyek berbiaya Rp2,5 triliun itu, diindikasikan Ketua BPK Hadi Purnomo saat lembaga pimpinan bekas Dirjen Pajak tersebut menyerahkan hasil auditnya kepada DPR.

Nama Andi Mallarangeng langsung menjadi pusat perhatian, sebab beberapa hari sebelum audit BPK itu mau diserahkan ke DPR-RI, Taufiqurrahman Ruki, anggota BPK yang mantan Ketua KPK membuat pernyataan mengejutkan.

"Saya tidak akan menanda tangani audit BPK tentang Proyek Hambalang, bila di dalamnya tidak disebutkan keterlibatan Andi Mallarangeng dan korporasi yang ikut dalam proyek tersebut", ujar Ruki.

Reaksi Max Sopacua terkesan sangat refleks, tidak ada kekhawatiran Andi Mallarangeng bakal jadi tersangka. Hal mana bisa ditafsirkan, bahwa sejak awal DPP Partai Demokrat sudah punya formula bahkan Sopacua tidak yakin KPK bisa menjerat Mallarangeng sebagai tersangka.

Formulanya adalah begitu nama Andi Mallarangeng muncul dalam pemberitaan media bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam kasus korupsi di proyek Hambalang, Demokrat sudah siap membelanya.

Sementara Mallarangeng sendiri terkesan sangat responsif dan simpatik manakala ditanya soal keterlibatannya. Sekalipun ia hanya mengulang-ulang jawaban untuk menjawab pertanyaan yang berbeda, tetapi sikap tenangnya terasa sangat sejalan dengan sikap Max Sopacua.

Yang menjadi teka-teki, mengapa sikap serupa tidak ditunjukkan atau dilakukan Demokrat terhadap tiga kader lainnya. Yaitu Mohammad Nazaruddin, Angelina Sondakh dan Hartarti Murdaya ?

Ada apa di tubuh partai yang belum berusia 10 tahun itu? Betulkah di Demokrat saat ini sudah terbentuk kader yang masuk kategori "Anak Emas" dan "Anak Tiri"? Apakah dengan pernyataan Max Sopacua, hal tersebut bisa dirujuk sebagai pengakuan, perlakuan khusus kepada Andi Mallarangeng sebagai "anak emas" partai?

Pertanyaan ini tidak harus memperoleh jawaban dan atau penjelasan. Pertanyaan ini sekadar sebuah penelaahan bahwa dari segi posisi, sejarah dan bahkan kualitas kekaderan tiga anggota di atas, boleh dibilang, mereka bertiga tidak kalah dibandingkan dengan Andi Mallarangeng. Tetapi realita yang ada, ketiga kader itu, lebih diposisikan sebagai "anak tiri" dibanding Andi Mallarangeng.

Dari sejarah kegiatan berpolitik, Andi Mallarangeng, bukanlah seorang kader sejati Partai Demokrat. Pada Pemilu Legislatif 2004, Andi Mallarangeng masih mewakili partai lain. Bersama Ryas Rasyid, kini anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Mallarangeng masih berseberangan dengan Partai Demokrat.

Setelah gagal tidak mendapat kursi di DPR-RI, Andi Mallarangeng mengundurkan diri, kemudian menjadi pengasuh program pemilu di RCTI bersama Atika Suri. Sukses di RCTI sekaligus berhasil mengubah kembali citranya sebagai seorang intelektual muda yang non partisan, ia merapat ke SBY yang mendeklarasikan dirinya sebagai Calon Presiden dalam Pemilu Presiden 2004.

Setelah SBY terpilih, Andi Mallarangeng pun direkrut sebagai Juru Bicara Presiden RI, hingga akhirnya pada Oktober 2009 dipercaya Presiden SBY menjadi Menpora.

Sementara Nazaruddin yang eks Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, sebelum terpilih sebagai Bendahara Umum pun, sudah menjadi pengusaha yang bertujuan mencari dana bagi kepentingan Demokrat. Ketika dipercaya menjadi Bendahara Umum di Kongres Demokrat Bandung, jelas hal itu menunjukkan dia berada pada posisi yang sangat penting dan strategis.

Secara politik, hierarki Nazar selaku Bendahara Umum diposisikan sebagai Orang Nomor Tiga setelah Ketua Umum (Anas Urbaningrum) dan Sekjen (Eddhie Baskoro Yudhoyono, putera SBY). Partai sangat mengandalkan kepiawaian Nazaruddin untuk mengumpulkan dana agar roda dan managemen organisasi partai bisa dijalankan secara maksimal.

Jika betul keterangan pejabat KPK, ketika Nazaruddin baru saja dibawa ke Indonesia setelah ditangkap di Cartagena, Kolombia, bahwa Nazar akan disidik dalam perkara yang menyangkut dana sebanyak Rp6 triliun, hal ini bisa menjadi petunjuk yang lebih kuat bahwa ia identik dengan seorang politikus Demokrat yang "menguasai" keuangan dalam jumlah yang sangat besar untuk pendanaan sebuah partai.

Sehingga sangat wajar bila Demokrat membantunya semaksimal mungkin. Nazar juga sudah identik dengan Menteri Keuangan Bayangan (Shadow Finance Minister) dari partai penguasa tersebut.

Sama halnya dengan Angelina Sondakh. Putri Indonesia 2001 ini selama beberapa waktu sudah sempat menjadi semacam ikon ataupun maskot Demokrat. Gelar dan kecantikannya seolah digunakan Demokrat untuk mempromosikan partai.

Tidak heran jika Angelina menjadi bintang iklan masalah pemberantasan korupsi bersama SBY, dan Ibas, anaknya SBY. "Katakan tidak pada korupsi" teriak mereka dalam balutan seragam partai di sebuah paket iklan menjelang Pemilu 2009.

Lalu Hartarti Murdaya, isteri konglomerat Murdaya Poo. Di Partai Demokrat, Hartarti duduk di jajaran Dewan Pembina partai. Namun bukan itu yang membuat Hartarti dinilai sebagai orang penting Demokrat. Melainkan posisinya yang disebut-sebut sebagai salah seorang "Mesin ATM" partai.

Sebagai pemilik kontrak bagi pengelolaan Jakarta Fair, Hartarti dikenal paling sering memberi fasilitas kepada Demokrat untuk menyelenggarakan kegiatan di kompleks Jakarta Fair tersebut. Hartarti juga yang disebut-sebut pernah memberikan posisi eksekutif di Berca Group kepada SBY, pendiri Partai Demokrat, sewaktu dipecat Presiden Abdurrahman Wahid dari jabatan Menteri Pertambangan

Hanya saja seperti yang disaksikan masyarakat, Nazar, Angie dan Ny Mudarya Poo itu, saat memerlukan bantuan hukum, nampaknya seperti diabaikan petinggi Demokrat. Kalau Nazar tidak dibela partai, masih dapat dimengerti. Berhubung Nazar yang paling sering menyebut sejumlah nama politisi Demokrat sebagai yang terlibat dalam berbagai penyuapan dan korupsi. Nazar membuat malu teman-temannya.

Tetapi Angie atau Angelina yang tidak sekalipun melibatkan petinggi partai, justru kesulitan mendapatkan pengacara. Para penasehat hukum yang ada di Demokrat, kabarnya tak satupun yang bersedia membela Angie. Sampai akhirnya Angie memilih Teuku Nasrullah, pengacara yang tidak ada kaitannya dengan Demokrat.

Suasana serupa juga terjadi pada Ny Murdaya Poo (Hartarti Murdaya). Demokrat seolah mau cuci tangan, tidak ingin dikaitkan dengannya begitu KPK menetapkannya sebagai tersangka.

Bahkan kabar miring yang beredar, ketiga kader demokrat itu benar-benar tidak dipedulikan oleh pimpinan Demokrat. Tak satupun yang berani membesuk mereka di tahanan. Sekalipun kunjungan itu bisa menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam, tetapi sikap yang "sok tidak kenal" kepada ketiga kader itu, dinilai tidak punya empati kemanusiaan.

Ketika Panda Nababan dijebloskan oleh KPK ke penjara, tak kurang Taufiq Kiemas sebagai politisi senior dan sudah menduduki posisi Ketua MPR-RI yang "mengantar dan mengawalnya” ke Hotel Prodeo (penjara) di Salemba, Jakarta Pusat.

Taufiq membedakan masalah pelanggaran hukum dan rusaknya citra partai yang diakibatkan oleh Panda Nababan, dengan soal kemanusiaan. Bahwa seseorang yang dihukum oleh negara, ketika mengalami tekanan, penderitaan psikologis, tetap memerlukan kepedulian dari sesama.

Jadi tidak ada preferensi tentang "anak emas" dan "anak tiri". [mdr]