Ungkit Bantuan Kemanusiaan, Rakyat Aceh Kumpulkan Koin sampai batu Giok Untuk Australia

Post Date :

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_analysis.php

Line Number: 5

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_analysis.php

Line Number: 5

Senin, 02 Maret 2015   | 16:00:35

PULUHAN mahasiswa menggelar aksi di depan gerbang Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Nang groe Aceh Darussalam, Senin pekan lalu. Di depan masjid kebanggaan warga Bumi Serambi Mekah itu, mereka membawa karton bertulisan aneka kecaman kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott, yang mengungkit bantuan negaranya untuk Aceh saat dilanda tsunami pada Desember 2004.

Tidak hanya berorasi, para anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh itu juga menggalang pengumpulan uang logam atau koin dari warga. Koin itu ditampung di kotak berbalut kertas putih. “Tony mengungkit bantuan tsunami untuk membebaskan dua warganya yang divonis hukuman mati. Ini sangat melecehkan kita,” kata Ketua KAMMI Aceh Darlis Aziz.

Sejak Abbott mengaitkan bantuan tsunami dengan rencana Indonesia mengeksekusi mati dua warganya yang terlibat penyelundupan narkotik, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, gerakan pengumpulan koin kian meluas. Tidak cuma di Aceh dan Jakarta, gerakan yang diawali dari Twitter dengan nama aksi # Koinuntuk Australia itu juga dilakukan di sejumlah kota di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya di kota, aksi juga merambah ke pedesaan.

 

Di Banda Aceh, pengumpulan koin dipusatkan di Sekretariat KAMMI di kawasan Lamgugob. Dana yang terkumpul akan disalurkan ke Australia melalui Kedutaan Besar Indonesia di sana. “Kalau ada warga yang mau menyum bang koin, boleh bawa ke sini,” ujar koordinator posko, Martunus.

Berbagai cara dilakukan warga Aceh sebagai ungkapan protes terhadap pernyataan Abbott. Di Aceh Barat, seorang warga bahkan rela menyumbangkan perhiasan emas, lengkap dengan surat-suratnya, ke posko pengumpulan koin di kabupaten tersebut.

Sementara itu, sejumlah warga di tempat lain melelang gioknya. Aceh Barat dikenal sebagai penghasil batu mulia dengan kualitas terbaik.

Warga pun rela menyumbangkan batu cincin mereka untuk membantu gerakan ini. “Uang hasil lelang giok ini untuk mengembalikan bantuan Australia saat tsunami,” tutur

Ketua Gerakan Pejuang Rumah Tsunami Aceh Barat, Edi Candra, yang membuka lapak lelang di sebuah warung kopi. Ungkapan protes tidak hanya dalam bentuk

pengumpulan dana. Sejumlah warga yang geram atas ucapan Abbott bahkan menggali dua liang kubur sebagai simbol dua terpidana mati asal Australia. Liang itu digali di pinggir laut Pantai Pasir Putih, Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Di Jakarta, aksi “Coin for Australia” digelar Koalisi Pro-Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia, Ahad, 22 Februari lalu. Salah satu penggagasnya adalah politikus Andi Sinulingga, yang berasal dari Aceh. “Ini untuk menunjukkan kepada mereka bahwa yang butuh bukan hanya Indonesia. Australia juga butuh kita,” ucap juru bicara Poros Muda Partai Golkar itu.

Cukup banyak warga yang sedang menikmati car free day di kawasan itu yang antusias menyumbangkan koin untuk membantu gerakan ini. Menurut anggota koalisi, Fami Fachrudin, pengumpulan koin akan dilanjutkan di posko koalisi di Jalan Menteng Raya Nomor 58. Berapa pun dana yang terkumpul akan diserahkan ke Australia sebagai simbol pengembalian bantuan yang diungkit Abbott. Lagi pula, kata Fami, mengutip Bank Dunia, bantuan Australia yang sampai ke Aceh tak sampai sejumlah US$ 1 miliar. “Realisasinya hanya 12 persennya menurut Bank Dunia,” ujarnya.

Pengumpulan koin juga digelar di kompleks gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan. Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menilai pernyataan Abbott seperti tidak meng hargai persoalan hukum di Indonesia. Politikus Partai Amanat Nasional ini bahkan mendesak pemerintah menghentikan impor sapi dari Australia. Ia mengklaim Indonesia adalah pasar terbesar hasil peternakan negeri jiran itu.

“Kalau pemerintah Australia tidak menghormati Indonesia, saya mendesak Presiden

menghentikan segala impor (dari Australia), terutama sapi,” tuturnya. Namun Ketua Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh, justru meminta masyarakat tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi pernyataan Abbott. Sebab, hal itu merupakan upaya sebuah pemerintahan untuk membantu warganya yang terancam hukuman mati.

“Ini persoalan diplomasi,” ucap Abdullah Saleh di Banda Aceh. Sementara itu, terkait sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff, yang menolak menerima surat kepercayaan diplomatik dari Duta Besar RI untuk Brasil, Toto Riyanto, pemerintah RI pekan lalu  telah melayangkan protes keras. Nota protes disampaikan Kementerian Luar Negeri melalui Dubes Brasil di Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, atas perintah Presiden Joko Widodo, juga memanggil pulang Toto untuk berkantor di Tanah Air sampai waktu yang belum ditentukan. Penolakan Toto oleh pemerintah Brasil, yang

dilakukan hanya beberapa saat menjelang penyerahan surat kepercayaan di Istana Presiden Brasil, Jumat pagi, 20 Februari lalu, juga terkait dengan rencana eksekusi mati seorang warga negara itu yang menjadi terpidana mati kasus narkotik di Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan tidak ada satu pun negara yang bisa mengintervensi proses hukum di Indonesia.

“Ini adalah kedaulatan hukum dan politik di Indonesia,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Selasa pekan lalu. Presiden sebelumnya menolak permohonan pengampunan (grasi) belasan terpidana mati, yang sebagian di antaranya terpidana kasus narkoba.

Sehubungan dengan memanasnya hubungan RI dengan Brasil, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Jundan Eko Bintoro mengatakan kerja sama pertahanan kedua negara, yang masih dalam tahap pembicaraan, akan ditunda pembahasannya. Sedangkan ikatan kontrak

kerja sama dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) akan ditinjau ulang. Sebelumnya, pada 2010, pemerintah menjalin kontrak pembelian dua jenis alutsista dari Brasil, yakni pesawat Super Tucano dan alat peluncur roket atau multiple launcher rocket system (MLRS). Kontrak pertama disepakati Indonesia membeli delapan unit Super Tucano EMB-314 buatan pabrikan pesawat Embraer senilai US$ 141,99 juta. Indonesia juga membeli 36 unit MLRS buatan Avibras Aeroespacial senilai US$ 405 juta dengan APBN 2009-2014.Delapan unit pesawat itu sudah didatangkan

dalam dua tahap. Nah, melalui kontrak kedua yang masih dalam proses, Indonesia berniat membeli lagi delapan unit Super Tucano. Kontrak inilah yang akan ditinjau ulang. “(Pembelian) itu sifatnya G to B (government to business).

Kita akan tinjau ikatan kontraknya, kita pelajari lagi,” ujar Jundan. Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya, meyakini tidak ada agenda pemerintah RI untuk memutus hubungan diplomatik dengan Brasil maupun Australia, mengingat posisi strategis Indonesia di mata dua negara tersebut. “Kami harapkan terjadi penyelesaian yang baik,” tuturnya.