Special Report

Kepastian Kasus Budi Gunawan

Selasa, 03 Maret 2015

KOMISI Pemberantasan Korupsi akhirnya melimpahkan penanganan perkara dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Itulah langkah  yang mesti diambil untuk mengakhiri ketidakpastian hukum kendati  suara-suara sinis menyeruak. Pelimpahan penanganan kasus Budi Gunawan diumumkan langsung dalam jumpa pers oleh petinggi KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri, di Jakarta, kemarin.

Hadir pula Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno serta Menkum dan HAM Yasonna Laoly. KPK menegaskan pelimpahan perkara Budi Gunawan dilakukan lantaran telah diputuskan dalam sidang praperadilan bahwa mereka tak berwenang  menangani kasus itu.  Diketuk palu pula oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tak…

Jangan Korbankan Warga Jakarta

Senin, 02 Maret 2015

ANGGARAN pendapatan dan belanja daerah (APBD) mestinya disusun di atas asas keterbukaan, bertanggung jawab, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tiga asas itulah yang diabaikan dengan kesadaran penuh dalam penyusunan Rancangan APBD 2015 DKI Jakarta. Pengabaian itu pula yang berujung pada perseteruan antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD setempat. Perseteruan antara Gubernur Basuki yang akrab disapa Ahok dan DPRD diawali dengan munculnya mata anggaran yang disebut Ahok sebagai anggaran 'siluman' senilai Rp12,1 triliun. Mata anggaran 'siluman' itu muncul setelah RAPBD 2015 disetujui bersama eksekutif dan legislatif.

Ahok telah melaporkan kasus mata anggaran siluman itu ke Komisi…

Agenda Rahasia Jokowi, Tambahi Kewenangan Luhut Panjaitan

Senin, 02 Maret 2015

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden No 26/2015, yang mengubah Unit Staf Kepresidenan menjadi Kantor Staf Presiden. Dengan Perpres 26/2015, lembaga yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan itu memiliki sejumlah tambahan kewenangan.


Pangamat politik Amir Hamzah menilai penambahan kewenangan Kantor Staf Presiden tidak lain adalah untuk ‘menjembatani’ komunikasi politik Jokowi dengan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri.


“Beberapa kali Jokowi bisa berkomunikasi dengan Prabowo karena dijembatani oleh Luhut, demikian halnya dengan Abu Rizal Bakrie (Ical),” kata Amir Hamzah kepada intelijen (02/03).


Tak hanya itu, menurut Amir, Jokowi juga memanfaatkan kedekatan hubungan Luhut dengan…

Melindungi Rakyat dari Begal

Senin, 02 Maret 2015

BEGAL tiba-tiba menyeruak di tengah hiruk pikuk masalah ekonomi, hukum, dan politik di negeri ini. Kehadirannya yang bertubi-tubi nyaris tanpa jeda belakangan ini menjadi tamparan keras buat negara yang masih sering absen dalam menjamin keamanan dan keselamatan warganya.

Karena minimnya kehadiran negara, begal dengan serangkaian terornya begitu mudah mengobrak-abrik rasa aman masyarakat. Hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari negara pun kandas di tangan para jagal jalanan itu. Korban terus berjatuhan seiring dengan kian tingginya derajat keresahan masyarakat.

Dalam kasus begal motor, polisi sebagai wakil negara hampir seperti kartu mati. Mereka selalu tertinggal langkah. Tangan…

Hak Angket yang Mencurigakan

Senin, 02 Maret 2015

UPAYA untuk membuat anggaran negara yang transparan dan akuntabel masih saja menemui jalan terjal. Itu terutama disebabkan masih bersemayamnya kepentingan-kepentingan sempit yang kerap membuat penyusunan anggaran belum sepenuhnya prokepentingan publik. Kondisi seperti itulah yang kini terjadi di DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang merasa tak pernah memasukkan mata anggaran yang menurut dia 'siluman' menolak menyetujui APBD DKI Tahun Anggaran 2015 yang disodorkan DPRD DKI. Ia pun diganjar hak angket oleh dewan. Sebanyak 102 dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta mendukung pengajuan hak angket tersebut.  Rapat paripurna pun berjalan mulus untuk mewujudkannya. Namun, kengototan DPRD mengegolkan hak…

Tegas Eksekusi Mati Luwes Berdiplomasi

Senin, 02 Maret 2015

PENGADILAN Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan dua terpidana mati sindikat narkoba Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Dua terpidana mati itu menggugat penolakan grasi oleh Presiden Joko Widodo. PTUN Jakarta dalam putusannya kemarin menyebutkan grasi bukalah objek sengketa. Putusan PTUN Jakarta itu melegakan sekalipun penggugat berniat mengajukan banding. Disebut melegakan karena putusan itu turut melapangkan jalan untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pada sisi lain, banding hanya sebagai upaya untuk menunda eksekusi hukuman mati. Harus tegas dikatakan bahwa eksekusi mati tidak boleh ditunda-tunda lagi. Penundaan itu hanya memicu tafsiran bahwa pemerintah…

Konfik Industrial: Tarik-Ulur antar Kepentingan Negara, Pengusaha dan Buruh

Jumat, 30 Agustus 2013

Di hampir setiap penghujung tahun salah satu masalah yang dihadapi Pemerintah Indonesia dan tidak terkecuali Provinsi Jawa Timur adalah  terjadinya konflik industrial, terutama antara kaum buruh atau pekerja dengan pihak pengusaha. Faktor utama terjadinya konflik, bukan hanya perselisihan tentang penentuan dan  perbedaan besarnya UMP/K di berbagai daerah, tetapi secara umum adalah persoalan pemenuhan hak-hak pekerja yang seringkali tidak sesuai dengan kepentingan pengusaha, dan acapkali juga bertentangan dengan kepentingan Pemerintah.  



Sebagaimana diketahui pada saat sekarang ini, kesadaran dan sikap kritis warga masyarakat, terutama kaum buruh terhadap hak-hak ekonomi,…

Rencana Kenaikan harga BBM 2013, Menghitung Suara Tokek

Kamis, 11 April 2013

Meskipun belum menyala, sumbu issue panas kenaikan harga BBM sudah mulai dipantik. Pemantiknya adalah pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi.


Pada pembukaan Munas Apindo IX di Jakarta, Senin (8/4), Sofyan Wanandi menyatakan pengusaha Indonesia mendukung kenaikan harga BBM. Mengingat, kebijakan subsidi saat ini sudah sangat memberatkan APBN dan tidak tepat sasaran.


Menurut Ketua Umum Apindo, dana subsidi tersebut lebih baik digunakan untuk meningkatkan perbaikan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur ini dinilai sangat mendesakn untuk mendorong peningkatan kinerja dunia usaha, yang diharapkan bermuara pada perbaikan tingkat ekonomi nasional.


Nampaknya, kebijakan kenaikan harga BBM itu akan sulit untuk dihindari. Mengingat beban…

Urgensi Revisi UU No. 22 tahun 2001 Tentang Migas

Rabu, 10 Oktober 2012

Saat ini Komisi VII DPR RI sedang mempersiapkan revisi UU No 22 tahun 2001 tentang migas terkait dibatalkannya UU Migas pasal 12 oleh Mahkamah Konstitusi. Cacat hukumnya UU tersebut karena menurut MK UU Migas No. 22 telah melanggar konstitusi.  Dalam pasal 12 disebutkan bahwa kuasa pertambangan diberikan kepada investor asing. Padahal, menurut pasal 33 UUD 1945, kuasa pertambangan berada di tangan rakyat. Atas hasil uji materil UU itulah itulah maka UU No 22 Tahun 2001 Pasal 12 tentang Migas ini dicabut. Namun demikian konsekwensi dicabutnya Pasal 12 tersebut, telah berimplikasi kepada upaya masyarakat untuk menuntut agar…

Kronologis Peristiwa dan Penyergapan Terduga Teroris di Solo

Selasa, 04 September 2012

Kronologis Fakta Peristiwa :


Pada hari Jumat dinihari tanggal 17 Agustus 2012 di Solo, tepatnya  di wilayah Polres Surakarta di daerah Pospam Gemblengan,  dan pada pukul 01.04 WIB di pos pengamanan lebaran terjadi teror penembakan oleh pelaku di duga teroris. Korban Bripka Hendro dan Briptu Kukuh (luka  tembak). Di lokasi telah ditemukan 8 selongsong peluru yang digunakan oleh pelaku teror. Diduga senjata yang digunakan berjenis FN  dan pelaku diindetifikasi menggunakan sepeda motor Suzuki …