Urgensi Revisi UU No. 22 tahun 2001 Tentang Migas

Post Date :

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_specialreport.php

Line Number: 5

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_specialreport.php

Line Number: 5

Rabu, 10 Oktober 2012   | 00:00:00

Saat ini Komisi VII DPR RI sedang mempersiapkan revisi UU No 22 tahun 2001 tentang migas terkait dibatalkannya UU Migas pasal 12 oleh Mahkamah Konstitusi. Cacat hukumnya UU tersebut karena menurut MK UU Migas No. 22 telah melanggar konstitusi.  Dalam pasal 12 disebutkan bahwa kuasa pertambangan diberikan kepada investor asing. Padahal, menurut pasal 33 UUD 1945, kuasa pertambangan berada di tangan rakyat. Atas hasil uji materil UU itulah itulah maka UU No 22 Tahun 2001 Pasal 12 tentang Migas ini dicabut. Namun demikian konsekwensi dicabutnya Pasal 12 tersebut, telah berimplikasi kepada upaya masyarakat untuk menuntut agar DPR melakukan perubahan drastis atas UU No 22 Tahun 2001 itu. Sebab pasal 12 dianggap salah satu pasal krusial yang berinterelasi sekaligus bertalian kelindan dengan pasal-pasal lainnya. Terutama terkait dengan masalah pengelolaan dan penguasaan Migas nasional.  

Perlu diketahui, bahwa Perjalanan UU Migas 22/2001 itu sendiri sebenarnya sudah dihentikan semasa rezim Habibie. Namun, ternyata pada era pemerintah Gus Dur, (RUU itu) bisa maju lagi dan menjadi pembahasan hingga akhirnya menjadi UU. Pada saat diundangkan, kementerian pertambangan dan energi dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai mentamben.

Industri migas memang menduduki posisi penting dalam perkembangan perekonomian di banyak negara. Sedikitnya, 60 negara berkembang dan negara transisi dari empat benua menggantungkan perekenomiannya pada sektor ini. Potensi sumberdaya migas memang menjanjikan kemakmuran bagi negara beserta masyarakatnya. Namun persoalannya, tidak jarang dibanyak negara malah terpuruk dalam kemiskinan dan terdera konflik berkepanjangan meskipun memiliki migas berlimpah.

Seharusnya negara yang memiliki sumber daya migas berlimpah tidak memiliki masalah kemiskinan kronis. Namun secara realitas, kekayaan migas yang terdapat pada beberapa daerah justru berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tingginya korupsi dan tata kelola yang buruk menjadi penyebab kondisi ini.

Dalam konteks yang demikian itulah maka politik migas melalui UU Migas dalam suatu negara menjadi sangat penting untuk tujuan mengamankan eksistensi kebutuhan migas bagi negara yang bersangkutan. Melalui tata kelola politik migas ini, masyarakat dapat menilai sejauhmana kesiapan negara dalam merumuskan dan mengimplementasikan kemampuan dan kekuatan sekaligus memberikan jaminan pengamananan bagi generasi mendatang terkait penggunaan migas sebagai salah satu episentrum kehidupan masyarakat.

Fakta Tentang Kondisi pengelolaan Migas di Indonesia

UUD 1945 telah tegas mengatur berbagai persoalan dan tata kelola kegiatan ekonomi. Dalam pasal 33 UUD 1945 dikatakan bahwa Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Komitment yuridis tersebut menunjukkan sebuah esensi mengenai kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia. Khususnya mengenai penguasaan sumber daya alam bagi peruntukkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Secara spesifik, kedaulatan negara atas Sumber Daya Alam (SDA) oleh negara mennggambarkan sebenarnya tentang penguasaan negara atas pertambangan.

Prinsip kedaulatan negara tersebut sebenearnya berinterelasi dengan ketentuan hukum yang telah diakui oleh dunia internasional. Beberapa pokok pikiran mengenai ketentuan hukum internasional mengenai prinsip-prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alam yang dimiliki diatur dalam ketentuan sebagai berikut, yaitu :

 Pertama, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (”PBB”) tanggal 21 Desember 1952 tentang penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi. Dalam resolusi tersebut ditegaskan mengenai hak setiap  negara untuk memanfaatkan secara bebas SDA-nya.

Kedua, Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 14 Deseember 1962, 25 November 1966, dan 17 Desember 1973. Resolusi ini memperluas ruang lingkup prinsip hak permanent sovereignty (penguasaan permanen) atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya yang masih berada dalam yurisdiksi suatu negara.

Ketiga, Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1974 dan Deklarasi tentang pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru dan Program Hak-hak Ekonomi dan Kewajiban Negara (Charter of Economic Rights and Duties of States). Resolusi tersebut menegaskan kembali mengenai hak menguasai oleh negara untuk mengawasi kekayaan alamnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Keempat, Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Pasal 1) dan Covenant on Civil Political Rights (Pasal 1) tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini juga menegaskan mengenai hak suatu negara untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya.

Kelima, Declaration on the Human Environment Tahun 1972 di Stockholm. Dalam Pasal 11 dan 12 ditegaskan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan SDA-nya sesuai dengan kebijakan pemeliharaan lingkungannya masing-masing. Dalam pemanfaatan SDA tersebut, negara bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang merugikan lingkungan, baik di wilayahnya sendiri, maupun di wilayah negara lain.

Dalam konteks ketentuan mengenai masalah sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi (migas), prinsip kedaulatan negara sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945 telah dijabarkan dalam peraturan perundangan-undangan di bidang migas, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (UU Migas 1960) sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas 2001).

Setidaknya prinsip dikuasai oleh negara terlihat pada ketentuan-ketentuan berikut ini :

pertama, Migas sebagai SDA strategis merupakan kekayaan nasional dan dikuasai oleh negara (Pasal 4 ayat 1 UU Migas).

Kedua, Penguasaan oleh negara dimaksud diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (Pasal 4 ayat 2 UU Migas).

Ketiga, Sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, pemerintah  membentuk Badan Pelaksana (Pasal 4 ayat 3 UU Migas) untuk melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas (Pasal 1 angka 23  jo Pasal 44 ayat 2 UU Migas) dan Badan Pengatur untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi dan pengangkutan gas bumi melalui pipa di bidang hilir (Pasal 1 angka 24 jo Pasal 8 ayat 4, Pasal 46, dan Pasal 47 UU Migas).

Keempat, Kepemilikan SDA tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan (Pasal 6 ayat 2).

Realitas Implementasi 

Dalam perspektif hukum yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2001, sebenarnya industri migas di Indonesia menempatkan negara sebagai regulator sekaligus pelaku. Sesuai dengan UU, maka politik migas baik pengelolaan maupun industri pengolahannya dijalankan melalui kontrol negara/ pemerintah. Pemerintah melalui Pertamina satu-satunya BUMN Migas adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan dan dinamika atas implementasi kebijakan tersebut.

Namun faktanya pemerintah Indonesia justru menerapkan liberalisasi sektor migas. Sebagai negara berpenduduk terbesar ke 4 dunia dengan hanya memiliki 0,3% dari cadangan minyak bumi dunia, pemerintah Indonesia menempatkan penguasaan sumber daya migas ke tangan para investor. Akibatnya untuk menaikkan tingkat produksi minyak nasional pemerintah sangat bergantung pada korporasi asing selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Untuk target produksi minyak rata-rata 970 ribu barel per hari tahun 2011, BUMN Pertamina EP hanya memegang peranan sekitar 13,61% atau sekitar 132 ribu barel per hari. Selebihnya adalah kontraktor asing dan swasta di mana korporasi AS Chevron ditargetkan berkontribusi sebesar 38,14% atau 370 ribu barel per hari (DetikFinance, 23/12/2010).

Konsekwensi penguasaan sumber daya migas oleh asing selain biaya pokok pengadaan BBM menjadi mahal. Juga produksinya bukan untuk kepentingan nasional. Padahal Indonesia defisit di sektor minyak. Pada tahun 2009, produksi minyak mentah Indonesia mencapai 826 ribu barel per hari sedangkan konsumsi BBM sebesar 1,187 juta barel per hari. Indonesia mengekspor rata-rata 250,4 ribu barel per hari sekaligus mengimpor 324,9 ribu barel per hari (OPEC, Annual Statistic Bulletin 2009).

Di sektor hilir migas, pemerintah Indonesia juga mempercayakan mekanisme pasar untuk menetapkan harga dan mendistribusikannya ke masyarakat. Maksud pemerintah dalam pembatasan subsidi adalah untuk memasukkan investor asing. Sulit bagi investor asing masuk ke bisnis BBM manakala SPBU-SPBU Pertamina masih menjual BBM di bawah harga pasar internasional. Dengan pembatasan subsidi, investor asing semakin siap menyerbu pasar BBM Indonesia.

Di Indonesia, perusahaan minyak Belanda Shell yang sudah berekspansi sejak pemerintahan SBY, telah menaikkan harga BBM secara besar-besaran pada tahun 2005. Kini Shell telah memiliki 45 SPBU dari rencana pembangunan 500 SPBU selama 2007-2012. Selain Shell, Petronas juga telah membangun 18 SPBU di Indonesia. Sedangkan Total mentargetkan tahun ini dapat membangun 7 SPBU dari 8 SPBU yang sudah dimiliki (Kontan, 7/2/2011).

Lebih jauh, fakta pengelolaan dan permasalahan migas di Indonesia semakin carut-marut manakala kapasitas pengilangan minyak (refinery) Indonesia sudah tidak memadai lagi. Untuk tahun 2009 saja kapasitas pengilangan minyak Indonesia hanya 1,050 juta barel per hari. Kapasitas ini masih di bawah kapasitas pengilangan minyak Singapura yang mencapai 1,344 juta barel per hari. Padahal Singapura tidak memiliki sumber daya minyak dan penduduknya hanya 4,7 juta jiwa. Lebih ironis lagi untuk penetapan harga BBM pemerintah Indonesia berpatokan pada harga BBM internasional di Singapura yaitu Mid Oil Platt’s Singapore atau MOPS (Lihat Peraturan Presiden Nomer 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Ecerean BBM Dalam Negeri pasal 1 ayat 4 dan 5).

Salah satu sebab mendasar lemahnya negara dalam menguasai dan mengelola migas nasional seperti yang telah diuraikan diatas dikarenakan politik migas melalui Keberadaan UU No 22 tahun 2001 tentang migas tidak mampu menjawab bahkan berpihak kepada kebutuhan dinamika tata kelola migas di Indonesia bagi keuntungan dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa aspek yang mendasar selain cacat hukum atau bertentangan dengan UUD 1945, UU Migas tersebut terbukti telah melahirkan keruwetan birokrasi yang tidak efektif dan efisien yang berimplikasi terhadap keengganan investor untuk berinvestasi di sektor migas, juga faktor persoalan korupsi dan tata kelola yang  menyebabkan pemanfaatan hasil migas tidak optimal yang berujung pada kemiskinan maupun konflik.

Secara kontekstual UU ini sangat merugikan Indonesia, mengingat penanganan blok oleh Kontrak Kontraktor Kerjasama (KKKS) setelah masa kontrak habis dapat diperpanjang. Padahal, sesuai dengan ketentuan yang universal, sudah semestinya pengelolaan blok dikembalikan kepada negara dan tidak diperpanjang lagi.

Dengan realitas seperti itu, Implikasinya adalah negara tidak akan bisa mandiri dalam melakukan pengelolaan sumber daya energi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Urgensinya revisi UU Migas tersebut juga dikarenakan implementasinya telah membuat keruwetan birokrasi yang tidak efektif dan tidak efisien. Implikasinya menyebabkan selama ini Indonesia seret akan investasi di bidang Migas.

Sebagai contoh adalah proses investasi pengelolaan migas saat ini bisa menghabiskan waktu 5 tahun sebelum akhirnya bisa melakukan pengeboran. Karena, dalam melakukan kegiatan pengeboran investor terlebih dahulu harus bertemu Ditjen Migas, BP Migas, berurusan dengan Bea Cukai, hingga pemerintah daerah. Dengan keadaan kondisi proses investasi tersebut, maka investasi migas di Indonesia merupakan investasi terburuk di Asia Tenggara dan Oceania, atau lebih bagus sedikit dari Timor Leste. Padahal dengan UU migas yang lama, yaitu UU 8 Tahun 1971, investor hanya butuh 3 bulan. Investor ketemu Direktur Pertamina, teken kontrak, dan mulai pengeboran.

Persoalan korupsi dan tata kelola inilah yang sejatinya telah menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif sehingga tidak diminati oleh investor.  Akibatnya kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan baru-pun tidak terlalu bergairah. Lihat saja jika dibandingkan investasi di seluruh dunia, investasi di Indonesia untuk kegiatan eksplorasi cenderung stagnan bahkan menurun dari tahun ketahun.