Rencana Kenaikan harga BBM 2013, Menghitung Suara Tokek

Post Date : Kamis, 11 April 2013   | 17:09:05

Meskipun belum menyala, sumbu issue panas kenaikan harga BBM sudah mulai dipantik. Pemantiknya adalah pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi.

Pada pembukaan Munas Apindo IX di Jakarta, Senin (8/4), Sofyan Wanandi menyatakan pengusaha Indonesia mendukung kenaikan harga BBM. Mengingat, kebijakan subsidi saat ini sudah sangat memberatkan APBN dan tidak tepat sasaran.

Menurut Ketua Umum Apindo, dana subsidi tersebut lebih baik digunakan untuk meningkatkan perbaikan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur ini dinilai sangat mendesakn untuk mendorong peningkatan kinerja dunia usaha, yang diharapkan bermuara pada perbaikan tingkat ekonomi nasional.

Nampaknya, kebijakan kenaikan harga BBM itu akan sulit untuk dihindari. Mengingat beban subsidi dalam APBN 2013 sudah menembus angka Rp 300 triliun. Sementara penyaluran bahan bakar subsidi itu dinilai banyak kalangan tidak tepat sasaran. Pemerintah pun secara tegas telah menyatakan akan mengurangi subsidi BBM secara signifikan.

Di sisi lain, rencana pembatasan BBM bersubsidi yang menjadi pilihan pemerintah ketika membatalkan kenaikan harga tahun 2012 lalu sampai saat ini masih sebatas wacana. Kebijakan diversifikasi sumber energi untuk menekan laju konsumsi BBM bersubsidi pun tidak jelas nasibnya.

Dampaknya, realisasi konsumsi BBM bersubsidi mencapai 45,2 juta kiloliter (kl) atau meningkat 5,2 juta kl dari pagu. Akibatnya, realisasi subsidi BBM pada tahun 2012 mencapai Rp 222,8 trilyun atau 152 persen dari target yang telah ditetapkan.

Namun, apakah rencana kebijakan itu akan berlangsung mulus?

Hambatan Politis

Meskipun dukungan terbuka dari pihak pengusaha sudah menguat, namun nampaknya pemerintah kembali akan sangat berhati-hati untuk mengurangi subsidi dan menaikan harga BBM. Mengingat, issue ini bersifat sangat politis dan merupakan bola panas, yang akan dengan mudah kembali membakar perlawanan komponen pergerakan.

Berkaca pada rencana serupa, Pemerintahan yang berkuasa saat ini telah lebih dari satu kali membatalkan rencana kebijakan tersebut. Alasannya, karena mendapat resistensi yang sangat kuat dari publik, berupa gelombang unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis dan mengganggu stabilitas politik serta keamanan.

Nampaknya, potensi resistensi akan tetap ada. Apalagi tahun 2013 ini merupakan tahun politik. Sehingga, issue penolakan kenaikan harga BBM akan menjadi issue yang sangat seksi bagi partai politik (legislatif) untuk menarik simpati publik jelang Pemilu 2014. Selain itu, pada tataran kelompok gerakan taktis (gerakan mahasiswa, gerakan buruh dan LSM), bola panas ini akan menjadi komoditi untuk mengusung perlawanan terhadap pemerintah.

Bila unsur-unsur kekuatan ini bersimbiosis dalam satu gerakan, maka akan cukup merepotkan posisi pemerintah, karena mereka mempunyai daya tekan yang cukup diperhitungkan. Apalagi, pemerintah sampai saat ini masih terus menampakan sikap ragu untuk mengambil kebijakan tersebut.

Meskipun demikian, diprediksi hambatan dari kalangan legislatif tidak sekuat pada waktu rencana kenaikan harga BBM yang lalu. Mengingat, popularitas partai penguasa saat ini sudah merosot begitu tajam dihantam berbagai masalah korupsi di lingkar elitnya.

Selain itu, momen kenaikan harga BBM pada 2013 ini juga merupakan blessing in disguish bagi calon penguasa mendatang. Mengingat, posisi subsidi yang sudah sangat membebani APBN ini pasti akan menjadi “PR” utama yang harus dihadapinya. Hitung-hitungan politisnya, bila kenaikan harga itu dinaikan sekarang maka beban itu sudah diringankan sejak awal.

Celah itulah yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah melalui lobi-lobi yang dapat dilakukan melalui saluran politik yang tepat di DPR. Kuncinya adalah pada komunikasi politik efektif yang dibangun oleh pemerintah.

Selain itu, sikap tegas dan berani memutuskan kebijakan tidak populis pun mau tidak mau harus dilakukan oleh Pemerintah. Bila dibiarkan terlalu lama menjadi diskursus publik, maka hal tersebut berpotensi mendorong aksi spekulasi pada sektor rill yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan jasa.

*arf