Konfik Industrial: Tarik-Ulur antar Kepentingan Negara, Pengusaha dan Buruh

Post Date : Jumat, 30 Agustus 2013   | 16:49:42

Di hampir setiap penghujung tahun salah satu masalah yang dihadapi Pemerintah Indonesia dan tidak terkecuali Provinsi Jawa Timur adalah  terjadinya konflik industrial, terutama antara kaum buruh atau pekerja dengan pihak pengusaha. Faktor utama terjadinya konflik, bukan hanya perselisihan tentang penentuan dan  perbedaan besarnya UMP/K di berbagai daerah, tetapi secara umum adalah persoalan pemenuhan hak-hak pekerja yang seringkali tidak sesuai dengan kepentingan pengusaha, dan acapkali juga bertentangan dengan kepentingan Pemerintah.  

Sebagaimana diketahui pada saat sekarang ini, kesadaran dan sikap kritis warga masyarakat, terutama kaum buruh terhadap hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan bahkan hak-hak politiknya harus diakui telah mengalami peningkatan cukup signifikan.  Meskipun demikian, bukan berarti persoalan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja tidak lagi menjadi masalah. Di sinilah letak persoalannya, di satu sisi pekerja atau buruh semakin sadar akan hak-hak sipilnya di lain sisi justru kesejahteraan mereka semakin jauh dari kenyataan.

Harus diakui bahwa telah ada usaha yang dilakukan negara untuk memenuhi  hak pekerja mereka di tempat kerja, tetapi seringkali pemenuhan    hak sosial, ekonomi dan budaya ini seperti diabaikan karena ada isu-isu yang dianggap lebih besar  seperti  perebutan kekuasaan, pilkada dan sebagainya.   Akibatnya masalah pemenuhan hak-hak pekerja tidak maksimal dan bahkan  menjadi urutan ke sekian dari masalah yang muncul.

Selain itu negara kita pada saat sekarang ini dihadapkan pada dilema antara: (1) kepentingan negara menarik investasi yang notabene diyakini membutuhkan jaminan keamanan dan kondisi yang tanpa gejolak—bahkan investor yang ada mengancam akan hengkang dari Indonesia bila gelombang protes tidak kunjung berhenti--, dan (2) tuntutan bahwa negara harus segera memenuhi hak-hak pekerja sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani dan isi pasal-pasal dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, telah tercantum sejumlah hak pekerja dan hak warga masyarakat yang harus dipenuhi negara, yaitu: hak untuk bekerja (pasal 6), hak untuk memperoleh kondisi kerja yang aman dan sehat, upah yang adil, bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama dan liburan dengan tetap memperoleh gaji (pasal 7), hak untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat kerja, termasuk hak untuk melakukan pemogokan (pasal 8), dan hak atas jaminan sosial (pasal 9). Akan tetapi yang terjadi selama ini menurut kacamata negara, jika berbagai hak ekonomi, sosial dan budaya para pekerja ini dipenuhi, maka  dikhawatirkan  justru dapat menganggu keseimbangan sistem yang dibutuhkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi para  investor.

Oleh karena itu atas nama kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi guna menciptakan peluang kerja baru dan kesejahteraan rakyat, tidak jarang negara  lebih memilih jalan yang sangat pragmatis, yakni dengan cara meminta (acapkali dengan represif) para pekerja dan masyarakat untuk sementara waktu (?) bersabar, dengan tidak melakukan aksi unjuk rasa, sebagai upaya unyuk menunjukkan kepada dunia   internasional--terutama pada investor, IMF,World Bank dll.--pada saat ini di Indonesia sangat kondusif bagi kelangsungan investasi. 

 Pada saat ini posisi tawar kaum buruh semakin merosot  sebagai akibat krisis, jumlah pengangguran terus meningkat dan tak kunjung tertangani,  yang terjadi kemudian adalah pekerja (buruh) semakin tidak berdaya  dan semakin  menyadari benar posisinya yang serba sulit. Dalam hubungan asimetris dan   sangat tidak seimbang seperti ini maka yang terjadi adalah tidak adanya pilihan alternatif yang diambil pekerja.  Akibatnya pekerja (buruh) menjadi apatis –maju kena mundur pun kena-- , buruh merasa tidak perlu  ikut-ikutan demo dari pada terkena PHK, sebab dalam suasana dunia usaha yang tidak menentu seperti sekarang ini, bagi pekerja tidak terkena PHK itu sudah untung –meskipun upah yang diterima pas-pasan. Sayangnya situasi semacam ini seringkali justru dimanfaatkan oleh Negara sebagai keunggulan komparatif untuk meningkatkan daya tarik para investor agar bersedia menanamkan modalnya ke Indonesia adalah dengan cara menawarkan upah buruh yang murah.

 

Buruh Selalu Menanggung Beban Pengusaha

Dalam situasi seperti saat ini, di mana persaingan untuk menarik investor dengan sejumlah negara lain terjadi sangat ketat, yang terjadi adalah masing-masing negara berusaha keras menawarkan iklim investasi yang kompetitif.   Indonesia misalnya menggunakan  suatu cara yang dianggap dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya, adalah dengan cara menawarkan upah buruh yang murah. Selain itu adalah pembatasan ruang gerak dan hak pekerja untuk berpartisipasi secara politik dan melakukan demonstrasi yang semestinya menjadi hak pekerja sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  

Akan tetapi, yang menjadi masalah kemudian: setelah investor menanamkan modalnya karena daya tarik yang dijanjikan berupa upah buruh yang rendah, ternyata di kemudian hari muncul kondisi yang sangat ironis, yaitu berupa sejumlah pembiayaan  yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha dengan dalih untuk memperlancar dan mengamankan jalannya roda produksi. 

Sementara itu, pihak investor atau pemilik modal pun dalam menjalankan usahanya sudah barang tentu tidak mau dirugikan dengan berbagai biaya yang telah mereka keluarkan. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa yang dilakukan pengusaha adalah memperhitungkan biaya yang dikeluarkan tersebut  ke dalam penghitungan harga jual produk sehingga harga menjadi lebih tinggi, artinya beban pengusaha juga dialihkan pada konsumen. Cara yang tidak pernah ditinggalkan oleh pengusaha adalah  memindahkan beban tersebut  pada upah buruh atau gaji pekerja. Menurut pemilik modal atau investor, upah buruh merupakan biaya produksi yang paling lentur, sehingga jauh lebih mudah menekan upah buruh dengan tetap mempertahankan upah tetap rendah daripada harus berhadapan dengan kekuatan birokrasi yang berkuasa dan pasar. Jika kondisi semacam ini, maka lagi-lagi buruh lah yang harus menanggung beban pengusaha.

Itulah sebabnya, mengapa kehidupan buruh tidak sejalan dengan laju produksi pabrik, dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berarti yaitu mengapa prestasi produksi, kerja keras buruh dan sejumlah pengorbanan lain yang telah dikeluarkan tidak pernah membawa perbaikan kualitas kehidupan buruh. Bahkan tuntutan perbaikan hidup buruh pun tidak pernah dikabulkan jika aksi tidak dilakukan oleh buruh secara bersama-sama (kolektif), dan sebagai konsekuensinya konflik pun tidak pernah terselesaikan. Inilah sebuah pengorbanan buruh. Hingga sekarang, pengorbanan tetap saja melekat di kalangan buruh yaitu dengan menerima upah buruh murah malah dieksploitasi dengan sebutan keunggulan komparatif agar investasi masuk ke Indonesia. Yang tidak disadari oleh pemerintah dan pengusaha adalah para pekerja (buruh) sebenarnya telah berjasa besar mencapai sukses ekonomi makro itu.

Semua pihak telah mengetahui bahwa hubungan pengusaha dan buruh merupakan hubungan yang sangat eksploitatif dan asimetris. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem pabrik (industri) terdapat dua kelompok ekonomis yang besar yaitu kapitalis dan buruh atau manajemen dan karyawan (Schneider, 1986: 47). Hubungan yang terjadi adalah hubungan pasar, yang masing-masing baik kapitalis maupun buruh memiliki kepentingan yang berbeda  Menurut James Scott, hubungan asimetris dan eksploitatif dalam industri tersebut  dianggap sebagai sumber konflik yang memungkinkan timbulnya perlawanan buruh, terutama apabila hubungan eksploitasi telah mencapai tingkat tertentu (Basrowi & Sukidin, 2003: 74).

Adanya hubungan eksploitasi dan asimetris antara pengusaha dan buruh   akan melahirkan ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan buruh. Ketidakpuasan tersebut dapat menyebabkan terjadinya suatu gerakan atau perlawanan, untuk itu perlu disimak konsep tentang breakdown-deprivation dan solidarity mobilization. (Hagedorn, 1983: 516-522).  Breakdown-deprivation menunjuk  pada berubahnya susunan masyarakat tradisional sebagai akibat terjadinya perubahan sosial yang cepat.   Struktur sosial yang tidak terorganisasi, ledakan jumlah penduduk dan ketidakseimbangan  lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi ketegangan, frustasi, rasa tidak aman, dan  pada gilirannya akan mengakibatkan timbulnya perasaan yang sangat tertekan yang cenderung dapat meledak dalam bentuk kekerasan atau kekacauan.

Kondisi semacam itu tidak dapat dipisahkan dari konsep relative deprivation yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara value expectations dan value capabilities. Value expectations adalah kondisi kehidupan dimana masyarakat merasakan haknya untuk dapat memiliki. Sedangkan value capabilities, merupakan kondisi dimana masyarakat merasa   mempunyai kemampuan untuk meraih apa yang diharapkan. Kekurangan yang melekat pada konsep breakdown-deprivation inilah yang mengakibatkan konsep pendukungnya yaitu solidarity-mobilization. Konsep ini menyetujui bahwa  bertambahnya perasaan tidak puas dan keluhan-keluhan yang cukup mendalam terhadap kondisi yang ada merupakan hal yang penting untuk menjelaskan muncul dan berkembangnya suatu gerakan. Akan tetapi penganut konsep ini mengklaim bahwa suatu gerakan mungkin tidak akan muncul walaupun ada perasaan tidak puas yang meluas di kalangan masyarakat. Ada kemungkinan hal ini disebabkan relatif lemahnya kemampuan untuk bertindak secara kolektif (bersama),   dan kemungkinan akan keberhasilan tindakan bersama sedemikian kecil.

Dua Fenomena 

Sebagaimana diketahui bahwa sejak beberapa tahun terakhir ini tidak sedikit perusahaan yang hengkang dari negeri ini. Banyak hal yang menyebabkannya,  antara lain, masalah perburuhan yang dikenal dengan konflik industrialnya. Dengan demikian ada dua fenomena  yang muncul sekaligus dan menarik. Di satu sisi adanya aksi buruh dalam bentuk demonstrasi atau mogok kerja  dan di sisi lain adanya isu investor hengkang alias mencabut, merelokasi, membatalkan rencana investasinya.  Kedua fenomena itu menjadi senjata bagi masing-masing pihak untuk saling bargaining dan memperjuangkan kepentingannya masing-masing.

Kedua senjata tersebut mempunyai fungsi yang sama yaitu sama-sama untuk menekan pemerintah. Mengapa demikian? Sebab, .pemerintah yang seharusnya berperan menjadi penengah, dalam kenyataan hanya bisa menghindar apabila  kedua fenomena tersebut meledak.  Apabila salah satu  fenomena meledak, maka pemerintah mulai bereaksi. Ternyata apa yang terjadi tidak jauh beda dengan fenomena yang lain, yaitu Terlambat! Artinya pemerintah baru beraksi setelah terjadi “kasus”.  Di sini pemerintah mulai bergerak ketika massa buruh telanjur marah, dan sebaliknya, pengusaha pun tak kalah sengitnya, dengan melemparkan isu  akan hengkang ke luar negeri.  Dan sampai saat ini pun masalah-masalah yang dihadapi buruh dan pengusaha masih saja belum terselesaikan. Demonstrasi ribuan buruh beberapa industri/perusahaan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan  dan kota-kota besar lainnya pada beberapa waktu yang lalu merupakan suatu contoh bahwa perselisihan perburuhan sampai sekarang cenderung menimbulkan ketakutan kalangan pengusaha daripada menemukan solusi yang menguntungkan dua belah pihak.

Untuk diketahui bahwa salah satu penyebab aksi buruh sampai saat ini masih tetap sama, yaitu masalah kebutuhan fisik atau konkritnya upah, meski pemerintah telah ditunjukkan dengan berbagai bukti rendahnya upah buruh di Indonesia tetapi pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Perubahan UMR –sekarang UMP, UMK-- tiap tahun tidak juga membawa perubahan di kalangan buruh karena meski pun jumlah nominal yang diterima lebih tinggi, akan tetapi kenaikan itu menjadi tidak berarti karena setiap ada kenaikan upah, telah didahului dengan kenaikan harga BBM dan sekaligus kenaikan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan yang lain.    Lagi-lagi penentuan UMK/UMP memang tidak pernah mempertimbangkan inflasi yang bakal terjadi, yang tentunya sudah dapat diproyeksikan ketika besarnya upah tersebut belum ditentukan. Oleh karena itu, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini akan terus terjadi, apa pun alasannya, buruh akan terus meneriakkan tuntutannya tentang upah. Buruh tidak banyak yang mengetahui (mungkin juga tidak pernah memikirkan) adanya kesenjangan upah, yang buruh rasakan adalah upah tiap bulan yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.  Mengapa demikian?

Bagi buruh, upah adalah tujuan utama mereka bekerja, upah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya (buruh) sendiri, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagaimana ditemukan oleh Heyzer (1990) bahwa di Negara sedang berkembang seperti halnya di Indomesia, sebagian besar buruh berasal dari keluarga miskin yang tinggal di pedesaan. Oleh karena itu buruh bekerja bukan untuk kesejahteraan, apalagi untuk aktualisasi diri (karir), tetapi buruh bekerja semata-mata untuk kelangsungan hidup buruh beserta keluarganya.

Sangat dilematis memang, sebab tingginya angka pengangguran dan sempitnya lapangan kerja mengakibatkan posisi buruh semakin terjepit, konsekuensinya buruh pun harus menerima upah yang relatif rendah tersebut ketimbang sama sekali tidak bekerja. Meskipun, penentuan upah minimum (UMP) telah menggunakan dasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan telah mengalami kenaikan, namun UMP di hampir semua propinsi di Indonesia   masih di bawah KHL. Hal ini berarti bahwa besarnya upah yang diterima masih jauh dari kebutuhan hidup buruh.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, untuk mewujudkan upah yang realistis sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan maka kebijakan pengupahan ditentukan di level propinsi  dan keabupaten/kota. Akan tetapi, benarkah demikian? Tidakkah sebaliknya yang terjadi?

Kebijakan pengupahan yang terkotak-kotak pada level propinsi dan kabupaten/kota  dengan meletakkan asumsi pada kerangka otonomi daerah menjadi alat yang efektif mencegah solidaritas dan soliditas gerakan buruh di Indonesia. Isu upah menjadi isu propinsi dan kabupaten/kota, bagi gerakan buruh di level tersebut, dan keadaan semacam itu menjadi sulit. Apalagi, buruh berhadapan dengan ambisi Pemerintah Daerah (Propinsi,Kabupaten/Kota) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menekan upah buruh   untuk menekan investasi ke daerah yang bersangkutan (Makinnudin Al-Hambra, 2002 37).

 

Negara dalam Konflik Buruh dan Majikan

Munculnya konflik buruh dan majikan atau lebih sering dikenal dengan konflik industrial, tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang melibatkan tiga komponen besar yaitu Negara, modal dan massa Buruh, yang lebih dikenal dengan segitiga industri. Yang dimaksud dengan segitiga industri adalah suatu pola hubungan antara tiga kekuatan utama yang baik langsung atau tidak, terlibat dalam proses produksi. Kekuatan itu adalah: 1) Pengusaha; 2) Buruh; dan Negara (state apparatus) (Wibawanto, Baskara dan Jirnadara, 1998: 39).          Relasi ketiga kekuatan itu sangat menarik dan mewarnai  serta membentuk sifat hubungan industri (produksi) yang terjadi. Segitiga  industri tersebut merupakan pengembangan suatu kerangka yang dibuat oleh Sritua Arief dalam menjelaskan “dialektika ekonomi perkebunan” (Wibawanto, Baskoro & Jirnadara: 1998:40). Dalam kerangka analisisnya Sritua Arief menjelaskan bahwa pergantian kekuasaan dari kolonial kepada pihak nasional, ternyata tidak secara signifikan mengubah relasi yang ada, dan sebagai akibatnya buruh berada pada posisi yang sama.

Pada awal pembangunan terdapat suatu hubungan yang harmonis antara negara dan modal. Hal itu tercermin dalam proses birokratisasi dan korporatisasi, di mana negera secara sistematik dirancang dan dikembangkan untuk berperan mendukung kepentingan kapital untuk tumbuh cepat dan aman. Dalam hal ini, negara memberikan saluran untuk akumulasi, ekspansi dan keabsahan eksploitasi konsep-konsep perburuhan yang diwujudkan dalam kebijakan, misalnya konsep mengenai upah (Wibawanto, Baskoro dan Jirnadara: 1998:41). Sementara itu, hubungan harmonis modal dan negara dapat dilihat sebagai suatu proses yang memungkinkan kekuatan modal untuk menguasai sumberdaya produktif secara legal, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan.

Selama dua dasawarsa hubungan harmonis antara negara dan modal, berhadapan dengan buruh telah meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan dalam akumulasi modal. Akan tetapi hubungan harmonis tersebut berlangsung bukan tanpa syarat. Syarat inilah yang kemudian dianggap sebagai bentuk kepentingan negara yaitu berupa sejumlah pembiayaan yang harus dikeluarkan pengusaha untuk memperlancar dan mengamankan jalannya roda produksi. Dalam perkembangan selanjutnya, pengusaha mulai mempertanyakan intervensi pemerintah dalam kegiatan produksi, sebab biaya yang dikeluarkan untuk menjalin hubungan yang harmoni tersebut semakin mahal.

Berkembangnya pertanyaan tentang peran negara dalam kegiatan produksi dan pengaturan industri, terkait dengan perkembangan dunia internasional yang berkepentingan terhadap efektivitas peran negara atau menurunkan peran negara dalam lapangan ekonomi, yang dianggap dapat menimbulkan distorsi pasar.  Hal ini berarti bahwa hubungan segitiga industri, sangat efektif menekan resistensi buruh. Dalam konteks aktual, model segitiga dengan fokus pada buruh merupakan struktur hubungan yang sangat merugikan buruh dan akhirnya akan mempersempit peluang buruh untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pabrik (Wibawanto, Baskoro dan Jirnadara: 1998:42-44). Dengan kata lain dengan segitiga industri posisi buruh semakin termarginal.

Itulah sebabnya, mengapa kehidupan buruh tidak sejalan dengan laju produksi pabrik, dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berarti yaitu mengapa prestasi produksi, kerja keras buruh dan sejumlah pengorbanan lain yang telah dikeluarkan tidak pernah membawa perbaikan kualitas kehidupan buruh. Bahkan tuntutan perbaikan hidup buruh pun tidak pernah dikabulkan tanpa melalui aksi yang dilakukan buruh secara bersama-sama (kolektif), sebagai konsekuensinya konflik pun tidak pernah terselesaikan.   

Seperti diketahui bahwa sepanjang perjalanan sejarah, belum pernah ada satu pun contoh dimana negara adalah netral. Banyak fakta yang membuktikan bahwa dalam konflik antara buruh dan pengusaha (pemilik modal), negara selalu berpihak pada pemilik modal.  Sebagai contoh, pada tahun 1999, pemerintah Indonesia berniat menaikkan upah minimum regional sebesar 15% dari UMR tahun 1997. menghadapi rencana itu mendadak sontak, para pemilik modal yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menolak rencana tersebut. Alasannya, jika pemerintah tetap menaikkan UMR 15% maka 70% atau 840 pengusaha di Jawa Tengah akan melakukan pemecatan terhadap 600 ribu buruh. Lalu, bagaimana sikap negara? Ternyata protes para pemilik modal tersebut dikabulkan dan  rencana menaikkan upah pun dibatalkan. (Amiruddin, 1999).

 

Memburuknya kondisi perekonomian Indonesia sampai saat ini merupakan contoh lain, sebab dengan sendirinya ikut memicu munculnya aksi-aksi pemogokan buruh. Anehnya, protes kaum buruh itu dianggap sebagai pemicu hengkangnya para investor ke luar negeri.  Bahkan Wakil Presiden (saat itu dijabat oleh Megawati Sukarno Putri) segera mendesak dan  memerintahkan Menteri terkait agar segera menyelesaikan masalah perburuhan, yang menurut pemimpin sejumlah asosiasi pengusaha telah menjadi pemicu diversifikasi lokasi usaha sejumlah perusahaan sepatu dan tekstil ke luar negeri.

 

Keberpihakan negara terhadap pemilik modal sudah berlangsung lama dan dalam berbagai bentuk, bisa kita deretkan satu-persatu,  mulai dari pemasungan hak berorganisasi, larangan untuk mogok, politik upah, politik shift, politik pengendalian dan pengendalian politik, tindak kekerasan terhadap aksi-aksi kaum buruh dan penangkapan serta pemenjaraan para aktivisnya. Belum lagi ditambah dengan pemberian upah yang sangat rendah, lingkungan pemukiman yang kumuh, hingga kondisi kerja pabrik yang rawan kecelakaan.  

 

Bila hak mogok (UU No. 25 Tahun 1997) akan digunakan oleh buruh maka ada sejumlah prosedur administrasi yang harus dipenuhi, bila tidak dilakukan, maka buruh sendiri lah yang akan terkena sanksi”(Wibawanto, Baskoro & Jirnadara, 1998:140). Secara interaktif, maka hak hanya bisa diperoleh ketika “kewajiban” telah dipenuhi. Sementara hak yang dimaksud tersebut berkait dengan “kewajiban” yang telah dilakukan oleh buruh, yaitu kewajiban sebagai penggerak roda produksi.

Kekuatan buruh  dalam konflik buruh dan majikan

Buruh kian bertambah malang nasibnya, karena adanya PHK besar-besaran sementara biaya hidup semakin tinggi. Namun keadaan ini membangkitkan pemikiran kritis para buruh melalui serikat buruhnya, sehingga mereka tidak segan-segan “menghantam” pemerintah maupun pengusaha melalui berbagai macam tuntutan. Aksi-aksi buruh sering didukung dengan berbagai macam elemen, seperti mahasiswa dan LSM-LSM baik lokal maupun internasional.

 

Posisi yang timpang antara buruh dan pengusaha/pemilik modal, dengan masuknya negara beserta instrumennya dalam relasi produksi, tidak dengan begitu saja mengubah bentuk kekuatan. Keterlibatan negara, dengan klaim pembangunan, seharusnya bersikap netral sehingga dapat menyeimbangkan kekuatan yang timpang tersebut. Dalam kenyataan, yang terjadi adalah proses penguatan posisi (politik) pengusaha berhadapan dengan buruh. Akibatnya, ketika muncul  “ketegangan hubungan industrial” , maka yang terjadi bukan antara pengusaha/pemilik modal dan Negara, akan tetapi antara pengusaha/pemilik modal dan Negara terhadap pihak buruh. 

 

Apa yang terjadi dengan kondisi seperti ini? Kehadiran Negara bukan hanya memperkuat posisi pengusaha/pemilik modal, bahkan lebih dari itu Negara mengambil alih tanggung jawab yang semestinya dipikul oleh pengusaha/pemilik modal. Sebagai contoh adalah intervensi Negara dalam bentuk regulasi yang sangat mewarnai model hubungan industrial yang dibentuk. 

 

UU No. 25/1997 yang lahir penuh dengan kontroversial karena dianggap sebagai instrument pengendalian buruh. Antara lain: Pertama,  kontrol terhadap pemogokan buruh. Pada UU tersebut terdapat pasal-pasal yang membatasi ruang gerak buruh, seperi 1) pemogokan harus melalui pemberitahuan; 2) pemogokan hanya diakui di lingkungan pabrik. Pemogokan hanya boleh dilakukan bilamana suatu perundingan mengalami kemacetan. Hal ini berarti memperlemah posisi tawar buruh. Kedua, kendali terhadap organisasi buruh selain politik pengendalian yang dilakukan sebagaimana disebutkan di atas, maka pengendalian politik  pun dilakukan. Keterlibatan aparat koersi dalam perselisihan di pabrik merupakan salah satu bentuk politik pengendalian.

Kebebasan berserikat sangat berpotensi menjadikan gerakan buruh semakin kuat dalam menawar kebijakan negara, akan tetapi kebebasan berserikat buruh seringkali memunculkan polarisasi di kalangan buruh dan diperparah dengan gagalnya buruh memaknai kebebasan tersebut, dan akan berpengaruh bukan hanya terhadap upah tetapi juga pada kelangsungan kerja dan kesejahteraan.

 

Di era Reformasi yang relatif demokratis secara sistem politik memberikan kebebasan berorganisasi bagi Buruh dengan Pertambahan serikat buruh  yang cepat ini diawali dengan Keppres No.83/1998 yang isinya, antara lain memberikan kebebasan dalam membentuk serikat buruh.  Munculnya semangat multiunionism ini seharusnya bisa membantu meningkatkan dan membangun posisi tawar buruh terhadap kebijakan pemilik modal atau perusahaan dan pemerintah, akan tetapi pada kenyataannya justru kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepentingan buruh yang dihadapi terus menerus pasca orde baru dimana kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Reformasi mulai era Habibie sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata tidak jauh lebih baik dari orde sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari posisi negara yang tidak banyak berubah semata-mata hanya menjadi pelayan kepentingan dari kaum Neoliberalis, negara maju, MNC dan lembaga pendukungnya seperti World Bank dan IMF.

Buruh harus menghadapi kenyataan dengan upah yang tidak kunjung mencukupi untuk hidup layak serta berbagai peraturan dan UU Ketenagakerjaan  yang sama sekali tidak membantu mereka untuk mempertahankan kelangsungan kerjanya. Buruh semata-mata hanyalah bagian dari proses produksi dan apabila tidak dibutuhkan segera akan disingkirkan. 

 

Kesimpulan

 

Sebagaimana dapat diamati bahwa konflik industrial  relatif sering terjadi dan bahkan menunjukkan intensitas yang tinggi, dan bahkan seolah menjadi kegiatan rutin lebih-lebih  menjelang akhir tahun di mana UMP/UMK akan segera ditetapkan, demikian juga peringatan hari buruh dan sebagainya.  

 

Dalam konteks hubungan industrial, salah satu faktor yang acapkali memicu terjadinya konflik industrial di antara buruh, majikan dan pemerintah adalah persoalan upah. Adanya perbedaan kepentingan dan interpretasi mengenai arti dan besar upah maka persoalan  upah  ini dari waktu ke waktu senantiasa tidak pernah terselesaikan, aksi protes dan berbagai aksi lain  tidak jarang justru menghasilkan kontra-produktif. Persoalan kebijakan upah minimum, dan kebijakan lain yang terkait dengan kebutuhan dasar merupakan hal-hal yang biasanya memicu kontroversi dan aksi unjuk rasa buruh.

 

Hubungan antara buruh dan pengusaha  umumnya bersifat asimetris dan eksploitatif. Bahkan sikap arogan dari jajaran manajemen kerapkali menjadi faktor pemicu aksi pemogokan dan unjuk rasa buruh. Sementara peran pemerintah, dalam menangani konflik industrial umumnya dinilai masih berpihak  kepada kekuatan kapital –lihat saja berbagai kebijakan justru menguntungkan investor.  Di mata buruh, semestinya pemerintah berperan sebagai mediator atau arbitrator dalam menyelesaikan konflik industrial.  

*) Sutinah, Departemen Sosiologi, FISIP, UNAIR

 

 Daftar Pustaka
Al-Hambra, M. (2002) ”Polarisasi (Gerakan) Buruh: Momentum Negara untuk Menekan Buruh” Jurnal Analisis Sosial Vol. 7(1):35-47 Februari 2002.
Amiruddin (1999) “Reformasi: Anti Gerakan Buruh, ” Diponegoro 74, Jurnal Hukum dan Demokrasi, Jakarta: YLBHI.
Arief, S. (1990) Dari Prestasi Pembangunan Sampai Ekonomi Politik.  Jakarta: UIP.
Basrowi & Sukidin (2003)  Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif. Surabaya: Insan Cendekia.
Hagedorn, R. (1983) An Introduction Into Sociological Orientations. New York: John Wiley & Sons. 
Heyzer, N.  (1990) Working Women in South-East Asia. Milton Keynes, Philadelphia: Open University Press.
Schneider, Eugene V. (1986) Industrial Sociology (Second Edition). New Delhi:  Mcgraw-Hill Publishing Company Ltd.
Wibawanto, A., Baskara, I., & Jirnadara (1998) Siasat Buruh Di Bawah Represi   Jogjakarta: Lapera Pustaka Utama.