Tegas Eksekusi Mati Luwes Berdiplomasi

Post Date :

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_specialreport.php

Line Number: 5

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_specialreport.php

Line Number: 5

Senin, 02 Maret 2015   | 18:38:03

PENGADILAN Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan dua terpidana mati sindikat narkoba Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Dua terpidana mati itu menggugat penolakan grasi oleh Presiden Joko Widodo. PTUN Jakarta dalam putusannya kemarin menyebutkan grasi bukalah objek sengketa. Putusan PTUN Jakarta itu melegakan sekalipun penggugat berniat mengajukan banding. Disebut melegakan karena putusan itu turut melapangkan jalan untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pada sisi lain, banding hanya sebagai upaya untuk menunda eksekusi hukuman mati. Harus tegas dikatakan bahwa eksekusi mati tidak boleh ditunda-tunda lagi. Penundaan itu hanya memicu tafsiran bahwa pemerintah Indonesia tunduk pada tekanan Brasil dan Australia, dua negara yang warganya sedang menunggu eksekusi mati.

Tekanan dua negara itu dilakukan terhadap Indonesia dengan cara yang tidak patut. Presiden Brasil Dilma Rousseff secara mendadak tidak mau menerima surat kepercayaan Dubes RI untuk Brasil Toto Riyanto. Setali tiga uang, Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengungkit bantuan US$17 juta (sekitar Rp13 triliun) untuk tsunami Aceh pada 2004. Jika dilihat dari sisi kepentingan Brasil dan Australia, tindakan Presiden Dilma dan PM Abbott ialah upaya membela warga negara mereka.

Namun, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tidak boleh tunduk pada tekanan asing. Eksekusi terpidana mati narkoba itu merupakan kewajiban pemerintah untuk menjalankan perintah pengadilan. Itulah esensi negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Selain itu, negeri ini masih menempatkan narkoba sebagai musuh yang amat mengerikan bagi manusia dan kemanusiaan. Itulah sebabnya mati menjadi pilihan hukuman maksimal yang dijatuhkan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Menjadi tugas Kementerian Luar Negeri untuk terus memberikan pemahaman kepada negara lain mengenai berlakunya hukuman mati di negara ini, yang tidak bisa diintervensi siapa pun, termasuk Brasil dan Australia. Kita berharap, dengan diplomasi yang cerdas dan efektif, eksekusi mati tidak berujung pada ketegangan diplomatik. Diplomasi yang cerdas dan efektif itu dibangun di atas fondasi tegas dan bermartabat, serta tidak berjarak dengan kepentingan rakyat. Jika hal itu dilakukan, sekalipun ada kekisruhan pada tingkat diplomatik, hubungan perdagangan dan relasi antarwarga negara tidak boleh terganggu. Bereaksi keras atas tindakan tidak patut dari Brasil dan Australia belumlah cukup. Presiden Joko Widodo dituntut tegas melakukan eksekusi dan tetap luwes berdiplomasi.

Sumber : MI