Hak Angket yang Mencurigakan

Post Date : Senin, 02 Maret 2015   | 18:39:05

UPAYA untuk membuat anggaran negara yang transparan dan akuntabel masih saja menemui jalan terjal. Itu terutama disebabkan masih bersemayamnya kepentingan-kepentingan sempit yang kerap membuat penyusunan anggaran belum sepenuhnya prokepentingan publik. Kondisi seperti itulah yang kini terjadi di DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang merasa tak pernah memasukkan mata anggaran yang menurut dia 'siluman' menolak menyetujui APBD DKI Tahun Anggaran 2015 yang disodorkan DPRD DKI. Ia pun diganjar hak angket oleh dewan. Sebanyak 102 dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta mendukung pengajuan hak angket tersebut.  Rapat paripurna pun berjalan mulus untuk mewujudkannya. Namun, kengototan DPRD mengegolkan hak angket itu layak mendapat pertanyaan besar. Itu terkait dengan pernyataan Ahok yang menyebut ada 'dana siluman' Rp12,2 triliun yang diselipkan. Anggaran tak jelas di APBD DKI Jakarta itu bukan main-main dan sangat fantastis.

Jumlah itu, jika benar, lebih besar daripada APBD di kota-kota, bahkan di beberapa provinsi di Indonesia. Misalnya, APBD Provinsi Sulbar yang 'hanya' senilai Rp1,48 triliun. Ahok menyebut dana tersebut 'siluman' karena setelah APBD disahkan dalam rapat paripurna pengesahan Rancang¬an APBD DKI 2015 pada 27 Januari 2015, dewan menganggap masih bisa merevisi. Padahal, seusai disahkan, Pemprov DKI langsung mengirimkan draf APBD itu kepada Kemendagri.

Berbagai pengadaan, yang menurut Gubernur tidak mendesak, masuk bagian anggaran selundupan yang mencapai Rp12,1 triliun itu. Di antaranya pengadaan peralatan audio kelas sebesar Rp4,5 miliar, pengadaan alat peraga pendidikan usia dini Rp15 miliar, hingga pelatihan guru Rp25 miliar. Sikap Ahok yang menegaskan perlunya penghematan dan efisiensi anggaran perlu didukung. Itu hal langka, di tengah masih adanya institusi yang justru menghamburkan anggaran demi kepentingan tidak mendesak, bahkan tidak perlu. Celakanya, banyak yang melakukan pemborosan itu by design, bukan by accident. Artinya, itu dilakukan secara sadar dengan niat menggerogoti anggaran negara. Sejak masih dipimpin Jokowi, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem penganggaran elektronik dan transaksi keuangan nontunai. Langkah tersebut ditempuh dengan tujuan membasmi permainan anggaran dalam APBD yang oleh berbagai aktivis antikorupsi disebut sudah kronis. Kronis, karena dari pemaparan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2013, juga ditemukan anggaran siluman mencapai Rp1,471 triliun di APBD 2012 di era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Jumlah itu sekitar 4% dari total APBD 2012 sebesar Rp36 triliun lebih.

Teriakan Ahok itu tentu membuka fakta bahwa ada yang masih kerap menitipkan proyek mereka kepada para pemegang anggaran. Sesungguhnya apa yang dipraktikkan Ahok ialah sebuah prinsip good corporate governance, yang selama ini dirindukan publik karena dalam kenyataannya masih jauh dari terwujud. Semangat Ahok untuk berhemat dan membabat inefisiensi di lingkungan Pemprov DKI harus didukung, bukan malah dijegal dengan pengambilan langkah penggunaan hak angket yang bisa berujung pemakzulan.  Rakyat Jakarta tentu sangat merindukan kehidupan mereka berubah dan uang yang mereka bayarkan melalui pajak bisa diwujudkan dalam pembangunan yang nyata dan digunakan secara semestinya. Jika upaya membuat anggaran yang transparan dan akuntabel malah dipersoalkan, patutlah dicurigai jangan-jangan ada pihak-pihak yang takut kehilangan mata pencaharian akibat tak punya lagi ruang gelap mengeruk uang.
Sumber : MI