Melindungi Rakyat dari Begal

Post Date : Senin, 02 Maret 2015   | 18:39:59

BEGAL tiba-tiba menyeruak di tengah hiruk pikuk masalah ekonomi, hukum, dan politik di negeri ini. Kehadirannya yang bertubi-tubi nyaris tanpa jeda belakangan ini menjadi tamparan keras buat negara yang masih sering absen dalam menjamin keamanan dan keselamatan warganya.

Karena minimnya kehadiran negara, begal dengan serangkaian terornya begitu mudah mengobrak-abrik rasa aman masyarakat. Hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari negara pun kandas di tangan para jagal jalanan itu. Korban terus berjatuhan seiring dengan kian tingginya derajat keresahan masyarakat.

Dalam kasus begal motor, polisi sebagai wakil negara hampir seperti kartu mati. Mereka selalu tertinggal langkah. Tangan polisi pun seperti tak pernah benar-benar mampu menjangkau kelompok begal yang tersebar. Di Pondok Aren, Tangerang, misalnya, masyarakat sampai kebablasan 'menahbiskan' diri sebagai pengganti aparat penegak hukum dan mengadili pelaku begal dengan cara mereka sendiri. Kasus main hakim sendiri jelas tak bisa dibenarkan dari sisi hukum dan keadilan. Namun, itulah yang bakal terus terjadi bila polisi selalu lemah melakukan pengamanan di masyarakat.

Polisi jelas harus meningkatkan kinerjanya untuk memenuhi rasa aman publik. Memang tidak mudah. Dari sisi jumlah, Kepolisian RI masih jauh dari ideal. Rasio antara jumlah polisi dan warga di Indonesia masih terlalu jauh, 1 berbanding 575. Padahal, rasio ideal untuk kondisi tertib, khususnya di kota besar, ialah 1 berbanding 300. Belum lagi soal peningkatan profesionalisme Polri yang masih kerap 'diganggu' faktor politik. Namun, bila pemerintah punya komitmen kuat untuk melindungi warganya, masalah itu mestinya bisa diatasi.

Di sisi lain, dalam menjaga keamanan lingkungan, masyarakat pun tetap harus pegang peran. Bila publik memandang kejahatan begal sudah menjadi penyakit yang mesti diberangus, sudah semestinya pula mereka memasang level kewaspadaan tinggi. Itu jauh lebih efektif dan beradab ketimbang menunggu begal beraksi dan kemudian menghukumnya sendiri.

Harus diingat pula, begal bukan sekadar masalah kriminal. Para pelaku begal yang rata-rata berusia muda itu tumbuh menjadi liar karena faktor lingkungan dan masalah sosial. Begal, harus diakui, ialah kriminalitas yang berbalut problem sosial. Karena itu, solusi komprehensif yang menjangkau ranah sosial juga mesti menjadi bagian dari strategi. Masalah kemiskinan dan pengangguran yang selama ini terus menjadi momok harus dibereskan segera karena dari situlah benih-benih begal mulai tersemai.

Semua langkah itu mesti dijalankan integral agar kewibawaan negara tidak dirampas begal jalanan.

Sumber : MI