Agenda Rahasia Jokowi, Tambahi Kewenangan Luhut Panjaitan

Post Date :

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_specialreport.php

Line Number: 5

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_specialreport.php

Line Number: 5

Senin, 02 Maret 2015   | 18:41:54

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden No 26/2015, yang mengubah Unit Staf Kepresidenan menjadi Kantor Staf Presiden. Dengan Perpres 26/2015, lembaga yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan itu memiliki sejumlah tambahan kewenangan.

Pangamat politik Amir Hamzah menilai penambahan kewenangan Kantor Staf Presiden tidak lain adalah untuk ‘menjembatani’ komunikasi politik Jokowi dengan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri.

“Beberapa kali Jokowi bisa berkomunikasi dengan Prabowo karena dijembatani oleh Luhut, demikian halnya dengan Abu Rizal Bakrie (Ical),” kata Amir Hamzah kepada intelijen (02/03).

Tak hanya itu, menurut Amir, Jokowi juga memanfaatkan kedekatan hubungan Luhut dengan Megawati maupun dengan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono. Besar kemungkinan dengan pemberian  tambahan kewenangan kepada Luhut, Jokowi berharap Luhut dapat meredam berbagai resistensi yang terus mengancam stabilitas kekuasaan Jokowi.

Sumber : Intelijen. co.id

“Dari sisi ini, besar kemungkinan Jokowi memiliki agenda tersendiri untuk membenturkan Luhut dengan kolega-koleganya baik yang berada di KIH maupun KMP,” ungkap Amir Hamzah.

Menurut Amir, apapun alasannya, pemberian tambahan wewenang kepada Luhut jelas melanggar konstitusi. “Karena jabatan Kepala Staf Kepresidenan tidak ada dalam konstitusi, karena itu sadar atau tidak dengan kebijakan ini Jokowi semakin memperbanyak kesalahannya dalam melanggar konstitusi. Oleh karena itu mungkin saja pemberian kewenangan kepada Luhut akan mempercepat upaya pemakzulan Jokowi,” pungkas Amir Hamzan.

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 tahun 2014 yang mengatur Unit Staf Kepresidenan (USK), USK hanya bertugas memberikan dukungan komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis kepada presiden dan wakil presiden.

Tetapi, dalam perpres yang baru ditandatangani pada 26 Februari 2015 itu, Kantor Staf Kepresidenan juga melaksanakan tugas pengendalian program-program prioritas nasional. Terkait tugas tersebut, maka Kantor Staf Presiden melaksanakan sejumlah fungsi, di antaranya pengedalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi presiden, dan penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Selain itu, percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional dan pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Point penting lainnya, berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Perpres 26/2015, ditegaskan baha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Staf Kepresidenan dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu.