Jangan Korbankan Warga Jakarta

Post Date :

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_specialreport.php

Line Number: 5

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_specialreport.php

Line Number: 5

Senin, 02 Maret 2015   | 18:42:33

ANGGARAN pendapatan dan belanja daerah (APBD) mestinya disusun di atas asas keterbukaan, bertanggung jawab, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tiga asas itulah yang diabaikan dengan kesadaran penuh dalam penyusunan Rancangan APBD 2015 DKI Jakarta. Pengabaian itu pula yang berujung pada perseteruan antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD setempat. Perseteruan antara Gubernur Basuki yang akrab disapa Ahok dan DPRD diawali dengan munculnya mata anggaran yang disebut Ahok sebagai anggaran 'siluman' senilai Rp12,1 triliun. Mata anggaran 'siluman' itu muncul setelah RAPBD 2015 disetujui bersama eksekutif dan legislatif.

Ahok telah melaporkan kasus mata anggaran siluman itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pihak DPRD telah memutuskan untuk menggunakan hak angket. Panitia Angket DPRD akan menyelidiki langkah pemerintah provinsi menyerahkan dokumen RAPBD 'siluman' ke Kementerian Dalam Negeri. Disebut APBD 'siluman' karena DPRD beranggapan bahwa dokumen APBD yang diserahkan itu bukan hasil pembahasan dan kesepakatan eksekutif-legislatif. KPK dipersilakan untuk segera mengusut dugaan korupsi terkait dengan mata anggaran 'siluman'. Panitia Angket DPRD DKI Jakarta juga dipersilakan untuk bekerja dan mengusut dugaan pelanggaran serius yang dituduhkan kepada Ahok.

Meski demikian, DPRD harus diingatkan bahwa mereka mewakili rakyat Jakarta, bukan mewakili diri sendiri atau partai politik. Suara mayoritas warga Jakarta, seperti yang terekam di jejaring sosial, mendukung Ahok membongkar mata anggaran 'siluman'. Tugas utama DPRD sejatinya mengawasi pelaksanaan APBD, bukan berinisiatif menginisiasi pengadaan proyek. Jika hal itu yang dilakukan, terkonfirmasi sudah fakta bahwa korupsi APBD sesungguhnya sudah dimulai sejak perencanaan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa bukan atas dasar kebutuhan objektif, melainkan atas dasar adanya peluang untuk memperkaya diri sendiri. Itu namanya begal APBD yang menjadi modus korupsi paling banyak terjadi selama ini.

Harus jujur dikatakan bahwa perseteruan Gubernur Ahok dengan DPRD sama sekali tidak berguna untuk rakyat Jakarta. Perseteruan itu, diakui atau tidak, sekadar memuaskan syahwat kekuasaan dan kepentingan rakyat terpinggirkan. Kita mendesak Gubernur Ahok dan DPRD untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Atas nama kepentingan rakyat itu pula, kedua pihak hendaknya mau duduk bersama dan membangun komunikasi yang tulus dan jujur.  Terhambatnya pengesahan APBD 2015 hanya menyengsarakan rakyat karena program penanggulangan banjir, pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau, perbaikan jalan rusak, perbaikan jalur Trans-Jakarta, program kartu Jakarta pintar, dan bantuan operasional pendidikan terhambat.

Tidak hanya kepentingan rakyat, kepentingan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga terhambat, misalnya terhambat pembayaran tunjangan dan bus operasional antarjemput karyawan tidak beroperasi, dan pada gilirannya gaji pegawai tidak bisa dibayarkan. Terang benderanglah sudah, perseteruan Gubernur Ahok dan DPRD DKI Jakarta hanya mendatangkan mudarat. Hentikan perseteruan sekarang juga. APBD harus disahkan agar ia berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian daerah selain sebagai instrumen memakmurkan rakyat, bukan memakmurkan pejabat eksekutif dan legislatif.

Sumber : Mi