Kepastian Kasus Budi Gunawan

Post Date : Selasa, 03 Maret 2015   | 15:44:01

KOMISI Pemberantasan Korupsi akhirnya melimpahkan penanganan perkara dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Itulah langkah  yang mesti diambil untuk mengakhiri ketidakpastian hukum kendati  suara-suara sinis menyeruak. Pelimpahan penanganan kasus Budi Gunawan diumumkan langsung dalam jumpa pers oleh petinggi KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri, di Jakarta, kemarin.

Hadir pula Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno serta Menkum dan HAM Yasonna Laoly. KPK menegaskan pelimpahan perkara Budi Gunawan dilakukan lantaran telah diputuskan dalam sidang praperadilan bahwa mereka tak berwenang  menangani kasus itu.  Diketuk palu pula oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tak sah secara hukum karena yang bersangkutan bukanlah penyelenggara negara, juga bukan penegak hukum, saat kasus yang disangkakan terjadi.

Tentu, langkah KPK tersebut memantik pro dan kontra. Mereka yang pro beralasan bahwa perkara Budi Gunawan memang harus mendapatkan penyelesaian secara hukum, apa pun caranya. Mereka yang kontra  beralasan pelimpahan kasus Budi Gunawan merupakan kekalahan KPK yang  selama ini belum pernah kalah dalam perang melawan korupsi.

Sinisme kian menjadi-jadi karena kejaksaan selanjutnya akan menyerahkan kasus itu ke Polri yang sebelumnya telah menyatakan Budi Gunawan tak bersalah dalam dugaan kepemilikan rekening gendut. Keraguan mencuat bahwa Polri punya kesungguhan dan keberanian untuk mengusut tuntas kasus yang membelit sang jenderal. Kita memahami munculnya suara-suara sumbang itu. Namun, kita juga mesti mengingatkan perlunya menghormati langkah KPK lantaran langkah itu telah menapak pada norma-norma hukum. KPK memang kalah dalam perkara tersebut, tetapi bukannya tak memberikan perlawanan.

Mereka sudah mengajukan kasasi atas putusan praperadilan, tapi ditolak. Mereka juga sudah mengirimkan surat ke Mahkamah Agung soal boleh-tidaknya upaya peninjauan kembali, tapi hingga sekarang belum mendapatkan jawaban. Setelah putusan praperadilan, kasus Budi Gunawan terus menggerus energi dan konsentrasi KPK. Mereka tersandera oleh perkara yang tak menentu itu sehingga tak leluasa bergerak menangani kasus-kasus lain yang menumpuk.

Oleh karena itu, pelimpahan penanganan kasus Budi Gunawan harus kita  pandang sebagai langkah solutif agar KPK bisa kembali gesit. Itu juga demi kepastian hukum karena UU tentang KPK tegas mengatur KPK tak boleh menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Penegak hukum memang harus menjadi contoh kepatuhan pada hukum dan itu kini ditunjukkan KPK. Mereka mematuhi putusan pengadilan sepahit apa pun putusan itu, lantas melimpahkan penanganan kasus Budi Gunawan lewat koridor hukum.

Bola perkara Budi Gunawan sudah dilepas KPK. Inilah saatnya Kejaksaan Agung dan Polri mengolahnya, publik pun menunggu profesionalisme mereka sebagai penegak hukum. Katakan salah jika Budi Gunawan memang bersalah, jangan mencari-cari pembenaran untuk mengatakan ia tak bersalah. Katakan benar jika Budi Gunawan memang benar, jangan mencari-cari alasan untuk mengatakan ia bersalah. Kita senang, amat senang, KPK, kejaksaan, serta Polri telah kembali bersinergi dan merajut harmoni. Semoga sinergi itu semata didasari pada semangat yang sama untuk memberangus korupsi, bukan karena kepentingan lain.
Sumber : MI