Memastikan Anggaran yang Transparan

Post Date :

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: models/news.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_specialreport.php

Line Number: 5

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: content/read_specialreport.php

Line Number: 5

Kamis, 05 Maret 2015   | 16:17:43

DI negeri yang demokratis dan baradab, transparansi dan akuntabilitas anggaran negara merupakan roh yang mesti dijunjung tinggi. Tanpa prinsip-prinsip tersebut, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance akan berhenti sekadar di tataran mimpi. Karena itu, upaya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ingin menerapkan sistem e-budgeting dalam APBD Jakarta Tahun anggaran 2015 mestinya didukung penuh semua kalangan. Itu karena sistem e-budgeting akan memberikan garansi bagi tegak teguhnya prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah.

Sayangnya, alih-alih menyokong penerapan e-budgeting dalam APBD 2015 Jakarta, DPRD DKI malah 'mengganjar' Ahok dengan hak angket. Kecuali Fraksi Partai NasDem Jakarta yang mencabut penggunaan hak menyelidiki tersebut, fraksi-fraksi lain bulat menyokong penggunaan hak angket. Fraksi PKB yang juga berencana mencabut dukungan untuk hak angket masih gamang.Dalam pandangan sebagian besar wakil rakyat Jakarta, sistem e-budgeting untuk APBD tidak memiliki payung hukum dan menyalahi prosedur. Karena itu, DPRD pun tetap memakai APBD versi tradisional yang 'normal dan sesuai prosedur'.

Namun, Ahok menyebut APBD versi DPRD tersebut diboncengi rupa-rupa dana 'siluman' yang setelah disisir menggunakan e-budgeting berjumlah fantastis, Rp12,1 triliun. Ahok menyebut ada anggaran siluman karena merasa tidak pernah mengusulkan sejumlah proyek yang termaktub dalam APBD versi DPRD itu. Beberapa proyek 'siluman' itu di antaranya pengadaan catu daya listrik (UPS) untuk kelurahan dan kecamatan yang harga per unitnya lebih dari Rp4 miliar, penerbitan trilogi buku Ahok senilai Rp30 miliar, hingga pengadaan obat antirayap untuk rumah susun senilai lebih dari Rp9 miliar.

Ahok sudah melaporkan dugaan adanya anggaran siluman tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaporan ke KPK itu pula yang membuat Fraksi Partai NasDem mencabut dukungan penggunaan hak angket dan meminta KPK serius mengusut laporan tersebut. Kita mengapresiasi pihak-pihak yang dengan akal sehat serta kemauan keras berjuang menyelamatkan uang rakyat. Kita mendukung penuh segala bentuk upaya pemerintah daerah, dari mana pun daerah itu, untuk menegakkan prinsip-prinsip luhur tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Karena itulah, upaya pengusutan untuk memastikan bahwa tidak ada sepeser pun uang negara yang 'dibegal' untuk kepentingan menggemukkan pundi-pundi pribadi ataupun kelompok wajib dilakukan. KPK, dengan segala persoalan yang kini membelitnya, tidak boleh menghindar untuk menyelisik laporan Gubernur Ahok tersebut. Kepada para wakil rakyat Jakarta perlu kita sampaikan bahwa kendati angket merupakan hak konstitusional dewan, penggunaan hak tersebut tetap harus didasarkan pada kepentingan publik. Jangan jadikan hak angket untuk sarana lain, misalnya ajang membalas dendam.

Sumber : Mi