Perkembangan Situasi Nasional Pada Minggu Ketiga Bulan Juni 2010

Post Date :2010-06-30 15:40:07

Selama beberapa hari dalam pekan ketiga bulan Juni 2010 ini, pemberitaan media masih didominasi oleh isu-isu politik nasional. Dari empat media cetak nasional yaitu Kompas, Media Indonesia, Rakyat Merdeka dan Bisnis Indonesia, diperoleh data intensifikasi pemberitaan seperti yang tertuang dalam tabel di atas. Untuk mengetahui garis besar isu-isu nasional tersebut, berikut akan dijelaskan kecenderungan materi dan arah pemberitaan beberapa media :

 

1.      Seleksi Pimpinan KPK

Dengan prosentase pemberitaan sebesar 29%, proses seleksi calon pimpinan KPK masih menjadi perhatian  masyarakat. Saat ini yang menjadi sorotan adalah pencalonan anggota Wantimpres, Jimly Asshiddiqie dan Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqoddas. Keduanya praktis dianggap sebagai dua kandidat terkuat menyingkirkan beberapa nama pengacara kondang yang telah mendaftar sebelumnya. Namun, kritik tajam dialamatkan kepada Jimly karena dianggap sebagai kepanjangan tangan Pemerintah. Pencalonan dirinya disebut-sebut banyak membawa kepentingan penguasa dan jauh dari kesan netralitas profesi. Keberadaan Jimly justru dikhawatirkan akan mengeliminasi agresivitas KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

2.      Kontroversi Dana Aspirasi

Dengan prosentase pemberitaan sebesar 20%, media masih menyoroti perguliran polemik politik pasca di-paripurnakannya usulan dana aspirasi. Meskipun telah disahkan sebagai rekomendasi DPR, namun usulan dana aspirasi ini semakin tidak jelas nasibnya. Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden dan mengabaikan beragam penolakan yang mencuat di kalangan publik. Sementara itu dari aspek politik, usulan ini memicu konflik yang berbuntut panjang. Perkembangan terbaru, kubu PAN secara terbuka menghimbau agar Golkar keluar dari koalisi apabila bersikukuh memaksakan usulan tersebut. Hal ini secara spontan direspon dengan cukup keras oleh politisi Golkar, yang menganggap himbauan itu sebagai tindakan politis yang emosional. Agresivitas sikap PAN dan Golkar ini banyak dikaitkan dengan perselisihan antar kedua petinggi partai yaitu Hatta Radjasa dan Aburizal Bakrie.

3.      Kasus Bibit-Chandra dan Persidangan Anggodo

Topik ini mendapat porsi pemberitaan sebesar 16%. Kejelasan status hukum Bibit-Chandra masih menunggu langkah yuridis yang akan diambil Kejagung. PK terhadap keputusan banding praperadilan SKPP, dinilai banyak pengamat sebagai langkah hukum yang tidak memiliki legal standing. MA diprediksi tidak akan mengabulkan permohonan PK pihak Kejagung, dan persidangan kasus Bibit-Chandra berpeluang untuk terus dilanjutkan. Dalam kesempatan lain, Bibit-Chandra secara bergantian menghadiri persidangan kasus suap Anggodo sebagai saksi. Dalam persidangan tersebut, baik Bibit S. Riyanto maupun Chandra Hamzah menyangkal dugaan telah menerima suap seperti yang dituduhkan pihak Anggodo. Fakta yang termuat dalam kronologis versi Anggodo dibantah secara tegas dan dianggap sebagai rekayasa belaka.

4.      Kasus Gayus dan Mafia Hukum

Prosentase pemberitaan seputar topik ini mencapai angka 11%. Untuk perkara Gayus, Polisi kembali menemukan bukti baru berupa safety box yang berisi uang pecahan Dolar Amerika dan Singapura serta beberapa batang emas yang total keseluruhannya mencapai Rp 74 Miliar. Bahkan disinyalir masih banyak kekayaan Gayus yang belum terendus pihak aparat dan jumlahnya mencapai ratusan miliar. Terkait asal-muasal harta kekayaan tersebut, Gayus mengaku lupa sumber-sumbernya. Setelah fakta baru ini terungkap, Polisi dituntut untuk menyelidiki atasan Gayus di Dirjen Pajak yang diindikasikan juga menerima suap.

5.      Penetapan Pengurus Partai Demokrat

Dengan prosentase pemberitaan sebesar 9%, susunan kepengurusan Demokrat yang baru, menjadi isu utama di beberapa media. Masuknya beberapa fungsionaris yang dianggap kontroversial, membuat banyak pengamat meragukan kekuatan Demokrat di bawah kepemimpinan Anas Urbaningrum. Masuknya Ibas sebagai Sekjen dan Jhonny Allen Marbun sebagai Waketum menimbulkan beragam pandangan negatif. Ibas dinilai terlalu muda dan belum siap berpolitik, sementara Jhonny Allen sedang tersandung kasus korupsi. Di lain pihak, masuknya anggota komisioner KPU, Andi Nurpati, juga memicu kecurigaan berbagai pihak. Muncul spekulasi yang meragukan legitimasi kemenangan Demokrat dalam Pemilu 2009, karena indikasi conflict interest antara Demokrat dengan KPU ini.

6.      Alokasi Gas Donggi Senoro

Secara kuantitatif, berita seputar gas Donggi Senoro memperoleh prosentase sebesar 5%. Dalam perkembangannya, Menteri ESDM, Darwin Zahedy, akhirnya memutuskan untuk mengalokasikan gas Donggi Senoro sedikitnya 25%-30% bagi keperluan dalam negeri. Kejelasan sikap pemerintah ini sangat diperlukan untuk menjamin investasi di bidang energi. Namun, media menyoroti seputar kelangkaan gas bagi keperluan domestik yang masih tinggi. Dengan diekspornya produksi gas lokal, ketersediaan gas baik itu untuk keperluan industri maupun pengadaan listrik nasional, akan semakin berkurang. Pemerintah bersikukuh bahwa ekspor gas ke luar negeri jauh lebih menguntungkan dibandingkan apabila dialokasikan bagi konsumsi domestik. Hal ini diperkuat dengan laporan uji tekno-ekonomi yang mengukur tingkat keekonomian alokasi gas.

7.      Kasus Bank Century

Kelanjutan kasus Century, memperoleh prosentase pemberitaan sebesar 5%. Pihak-pihak yang ditugasi menyelidiki kasus ini secara lebih lanjut, terkesan sangat lamban. Yang disoroti dalam pemberitaan kali ini adalah keseriusan KPK yang dinilai sangat rendah. Apabila dikaitkan dengan kasus yang menimpa banyak pimpinannya, KPK dapat dikatakan semakin kehilangan keberanian mengungkap skandal mega korupsi. Sehingga dampaknya kasus Century semakin tidak jelas arah penyelesaiannya dan terjebak dalam persoalan administratif semata.

8.      Persidangan Banding Kasus Nasrudin Zulkarnaen

Dalam lanjutan sidang banding terkait kasus Nasrudin Zulkarnaen, Majelis Hakim memutuskan untuk menguatkan putusan pengadilan yang memvonis Antashari Azhar dan Kombes Pol. Wiliardi Wizard masing-masing selama 18 tahun dan 12 tahun penjara. Penolakan banding kedua terpidana ini disertai dengan perubahan sebagian klasifikasi dakwaan yang diputuskan oleh Pengadilan yang memvonis keduanya.  



>