Tren Isu Pemberitaan Media Dwi Minggu Pertama Juni 2012

Post Date :2012-06-19 17:38:42

Berdasarkan data statistik di atas, diketahui bahwa pemberitaan media massa didominasi oleh isu seputar kasus penembakan di Papua. Sementara itu, secara berturut-turut, penanganan kasus hukum yang bermuatan politis seperti kasus Hambalang, mafia pajak dan suap DPPID, turut menjadi headline di beberapa media cetak maupun online. Berikut akan disampaikan materi pemberitaan beberapa headline media massa nasional :

1)     Kasus Penembakan di Papua

Serangkaian kasus penembakan misterius yang terjadi di beberapa wilayah di Papua, menjadi sorotan utama berbagai media. Baik media online maupun cetak, menempatkan masalah ini sebagai topik utama pemberitaan dengan persentase masing-masing sebesar 24% dan 28%. Hal ini menunjukkan bahwa masalah Papua menjadi perhatian utama publik, menggeser kasus-kasus politik hukum yang selama ini menjadi headline di seluruh media.

Dalam pemberitaannya, media menyoroti masalah ini dengan menampilkan tiga isu utama yaitu kronologis peristiwa penembakan, dugaan motif penembakan hingga identifikasi para pelaku. Berdasarkan pernyataan para pejabat terkait, media mencatat terdapat dua kemungkinan motif di balik serangkaian penembakan tersebut. Pertama, motif politik akibat berlarut-larutnya penyelenggaraan Pilkada, serta kedua, motif separatis oleh kelompok bersenjata pro Papua Merdeka.

Mengenai masalah separatisme, beberapa stakeholder mengidentifikasi para pelaku penembakan berasal dari kelompok OPM, yang diduga kuat turut didukung oleh jaringan asing. Khusus mengenai keterlibatan asing ini, pemerintah dan jajaran penegak hukum terlihat inkonsisten, karena seringkali menyampaikan pernyataan yang saling kontradiktif. Ketegangan pasca ditembaknya salah satu Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni, turut menjadi sorotan media.

2)     Kasus Korupsi Hambalang

Korupsi mega proyek Hambalang menjadi salah satu kasus hukum yang menarik perhatian media. Berdasarkan analisis kuantitatif, persentase pemberitaan kasus ini diketahui mencapai 19% (online) dan 21% (cetak). Dalam pemberitaannya, media menitikberatkan pada tiga isu utama yaitu kejanggalan penetapan anggaran, buruknya kualitas proyek hingga dugaan keterlibatan Ketum Demokrat, Menpora serta pejabat BUMN.

Mengenai kisruh penetapan anggaran, media menyoroti perdebatan antara Banggar dan Komisi X DPR. Komisi X sebagai mitra kerja Kemenpora merasa tidak pernah ikut membahas program pembangunan sport center Hambalang. Media juga menampilkan berbagai pernyataan mantan Menpora, Adhyaksa Dault, yang mengkritisi pembengkakan anggaran proyek Hambalang hingga mencapai Triliunan Rupiah. Hal kontroversial lainnya adalah mencuatnya pemberitaan mengenai amblesnya salah satu bangunan dalam proyek tersebut, yang sontak memicu cibiran publik.

Seperti halnya kasus wisma atlet yang melibatkan Nazaruddin, dalam kasus Hambalang ini, nama Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng juga turut terseret. Kesan politis semakin menguat manakala berbagai elit Demokrat terlibat dalam perang opini dengan sesama kader partai dan pengamat. Dari perspektif media, politisasi kasus Hambalang semakin mengarah pada wacana pelengseran Anas sebagai Ketum Demokrat.

3)     Kasus Mafia Pajak

Dalam urutan selanjutnya, kasus mafia perpajakan muncul sebagai salah satu topik yang menarik perhatian media. Setelah sebelumnya publik dikagetkan dengan mencuatnya kasus salah satu pegawai Ditjen Pajak, Dhana Widyatmika, kini muncul pula kasus pajak yang diduga melibatkan perusahaan Bhakti Investama. Salah satu pejabat KPP Sidoarjo, Tommy Hindratno, tertangkap tangan menerima suap sebesar Rp 280 juta dari James Gunardjo yang diduga berperan sebagai konsultan pajak perusahaan milik Harry Tanoe tersebut.

Beberapa media menekankan adanya motif politis di balik mencuatnya kasus manipulasi pajak ini. Dalam setiap kesempatan, Harry Tanoe menegaskan bahwa kasus ini merupakan serangan terhadap karir politiknya sebagai Dewan Pembina Partai Nasdem. Partai Golkar yang pernah mengusung wacana Panja Mafia Pajak, tercatat cukup intensif mendorong penuntasan kasus yang terindikasi melibatkan elit nasional ini.

4)     Lanjutan Kasus Suap DPPID

Kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), yang melibatkan politisi PAN, Wa Ode Nurhayati, telah memasuki babak baru. Saat ini, kasus yang menyeret Wa Ode sebagai tersangka ini, telah mulai disidangkan. Dari pernyataan Wa Ode, diperoleh keterangan bahwa Ketua DPR Marzuki Alie turut terlibat dalam mega korupsi ini. Sebagai Ketua DPR, Marzuki disinyalir menerima fee mencapai Rp 300 miliar, dari seluruh dana DPPID yang ditransfer ke daerah-daerah.

Tuduhan terhadap Ketua DPR ini, merupakan wacana baru yang menjadi perhatian utama media. Bahkan media mengungkap adanya kemungkinan anggaran DPPID sebesar Rp 7,7 triliun ini, telah dijadikan ajang korupsi berjamaah para anggota DPR. Kontroversi kasus ini, memperoleh persentase pemberitaan sebesar 14% (online) dan 11% (cetak).



>