Perkembangan Situasi Nasional Pada Minggu Keempat Bulan Juni 2010

Post Date :2010-06-30 16:26:11

Selama beberapa hari dalam pekan keempat bulan Juni 2010 ini, pemberitaan media masih didominasi oleh isu-isu politik nasional. Dari empat media cetak nasional yaitu Kompas, Media Indonesia, Rakyat Merdeka dan Bisnis Indonesia, diperoleh data intensifikasi pemberitaan seperti yang tertuang dalam tabel di atas. Untuk mengetahui garis besar isu-isu nasional tersebut, berikut akan dijelaskan kecenderungan materi dan arah pemberitaan beberapa media :

1.      Kasus Gayus

Dengan prosentase mencapai 26%, kasus Gayus menjadi trending topic di beberapa media. Pengembangan penyelidikan kasus ini sendiri, menyeret semakin banyak aparatur Ditjen Pajak. Yang terakhir, atasan Gayus di Seksi Keberatan dan Banding Ditjen Pajak, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian. Kasus ini berpotensi akan meluas dan tidak menutup kemungkinan beberapa pengusaha maupun aparat penegak hukum yang menjadi rekanan Gayus akan turut dijerat.

2.      Kasus Anggodo dan Bibit-Chandra

Dengan intensitas pemberitaan mencapai 10%, kasus Anggodo terus menjadi perhatian publik. Dalam persidangan lanjutan, terjadi upaya saling bantah antara Ary muladi dengan Anggodo. Pengakuan Ary Muladi bahwa dirinya diarahkan oleh Anggodo dalam menyusun skenario BAP, langsung dibantah oleh Anggodo dan kuasa hukumnya. Kesaksian Ary Muladi dalam persidangan kali ini dinilai tidak konsisten dan sering berubah-ubah. Sementara itu, meskipun Bibit-Chandra kembali berpeluang untuk disidangkan, masyarakat masih menaruh simpati dan percaya bahwa keduanya tidak menerima suap dari Anggodo. Hal ini diperkuat dari laporan sebuah lembaga survei.

3.      Seleksi Calon Pimpinan KPK

Setelah sempat menjadi isu utama, pemberitaan seputar seleksi calon pimpinan KPK mulai mereda. Dengan intensitas sebesar 3%, topik ini lebih didominasi oleh kabar seputar pemberhentian Jimly Ashiddiqqie sebagai anggota Wantimpres karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Melihat peluangnya yang terbilang cukup besar, Jimly diprediksi masih akan terus berkarir di wilayah hukum. Apalagi dirinya baru saja ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DK) KPU.

4.      Skandal KPU dan Formatur Pengurus Demokrat

Skandal di tubuh KPU dan kontroversi kepengurusan Demokrat memperoleh prosentase pemberitaan masing-masing sebesar 23% dan 10%. Pembentukan Dewan Kehormatan seakan menggambarkan kebobrokan yang terjadi di internal KPU. Sejumlah pelanggaran administratif, etika maupun pidana, diduga dilakukan oleh pejabat KPU diantaranya adalah Andi Nurpati. Mulai dari kesalahan keputusan di beberapa Pilkada hingga keterlibatannya dalam partai politik. Menyikapi hal ini, anggota DPR sudah pernah mengingatkan bahwa profesionalisme anggota KPU sejak jauh hari sudah diragukan. Bahkan Pansus DPT dalam kesimpulannya pernah merekomendasikan agar seluruh Komisioner KPU segera dicopot. Sekarang, Bawaslu merekomendasikan agar Andi Nurpati diberhentikan secara tidak hormat. Mencuatnya skandal KPU ini dipicu oleh keputusan Anas yang menempatkan Andi Nurpati sebagai salah satu fungsionaris Demokrat. Keputusan ini sangat disayangkan oleh Marzuki Alie, karena menimbulkan kesan bahwa Partai Demokrat dihuni oleh orang-orang yang bermasalah.  

5.      Satgas Pemberantasan Mafia Hukum

Di tengah gencarnya Satgas melakukan pemberantasan terhadap para mafia hukum, aktivis yang tergabung dalam Petisi 28 justru mengajukan judicial review Keppres yang menjadi landasan hukum lahirnya institusi tersebut. Topik ini memperoleh prosentase pemberitaan sebesar 6%. Kalangan aktivis ini menganggap bahwa berdirinya lembaga semacam Satgas hanyalah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab pemerintah untuk membenahi sistem penegakan hukum yang telah ada. Justru seharusnya, pemerintah fokus untuk melakukan pembenahan di institusi penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

6.      Gas Donggi Senoro

Keputusan alokasi gas Donggi Senoro masih menuai perdebatan di sebagian kalangan. Anggota Dewan masih mempertanyakan sikap pemerintah yang hanya mengalokasikan sebesar 30% gas Donggi Senoro untuk keperluan domestik, padahal sedang terjadi defisit gas bagi keperluan konsumsi dalam negeri. Sementara itu, meskipun Kementerian ESDM telah memutuskan alokasi gas Donggi Senoro, beberapa perkara hukum masih membelit proyek migas ini. Pengaduan adanya monopoli dan praktek bisnis yang tidak sehat oleh Mitsubishi masih terus diselidiki oleh KPPU. Bahkan untuk menangani masalah ini, KPPU telah membentuk Majelis Komisi yang bertugas menemukan bukti-bukti adanya monopoli dari proses tender gas tersebut. Secara umum, prosentase pemberitaan terkait topik ini mencapai 6%.

7.      Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dalam release periodiknya, Bank Dunia menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan pada kuartal II tahun 2010 ini. Hal ini lebih disebabkan karena penyerapan anggaran yang masih rendah oleh pemerintah. Kuota pengeluaran pada kuartal II APBN 2010 ini, tidak secara optimal dapat terserap dan dialokasikan bagi pengembangan ekonomi sektor riil. Meskipun masih menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, namun ancaman terjadinya peningkatan inflasi juga patut diwaspadai oleh otoritas ekonomi negara.

8.      Golkar Vs Nasdem

Konflik antara Golkar dengan Nasdem semakin meruncing pasca Idrus Marham mengultimatum Surya Paloh dan seluruh kader Golkar yang terlibat dalam ormas tersebut. Golkar mengaku kecewa karena Nasdem memanfaatkan fasilitas dan merekrut kader Golkar di daerah-daerah untuk keperluan perluasan ormas tersebut. Apalagi Nasdem telah mendeklarasikan dirinya sebagai cikal bakal partai baru, apabila mendapat dukungan konstituen yang memadai. Perselisihan antara Golkar dengan Nasdem ini merupakan akumulasi dari serangkaian benih konflik yang sudah sering muncul antar dua petinggi Golkar yaitu Aburizal Bakrie dan Surya Paloh.



>